Sejumlah politikus "bermasalah" mencari jalan untuk tetap berada di Senayan. Ada yang mendirikan partai baru.
APA kabar para politikus yang pada Pemilu 1999 partainya tidak mencapai ketentuan electoral threshold atau ditendang oleh partainya? Mereka belum menyerah. Lihatlah Abdul Qadir Jaelani. Ia tak melulu berada di Gedung DPR RI di Senayan. Kini sebagian besar waktunya diluangkan di markas partainya yang baru, Partai Al-Islam Indonesia, di Jalan Haji Awaluddin, kawasan Tanah Abang. Ia sibuk menyusun strategi agar partainya bisa memenuhi kuota dua pertiga jumlah cabang di provinsi dan kabupaten, untuk ikut Pemilu 2004.
Bekas Ketua Komando Jihad Umat Islam Seluruh Indonesia (1966-1967) ini memang tak sendirian. Beberapa politikus di Senayan seperti Hartono Mardjono, Gregorius Seto Harianto, Manase Malo, Abdul Kholiq Ahmad, juga mengalami nasib serupa. Ketentuan electoral threshold memaksa mereka meninggalkan partai lama untuk membuat partai baru atau melakukan aliansi.
Jaelani tadinya bergabung di Partai Bulan Bintang, partai yang lolos ikut Pemilu 2004. Namun, bersama Hartono Mardjono, dia tidak mengakui kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB. Keduanya lantas dipecat. Buah dari pemecatan itu, ia pun terusir dari fraksinya. Setelah DPR menutup peluang adanya anggota yang tidak berafiliasi dengan salah satu fraksi, dia pun bergabung dengan Fraksi Daulah Ummah. Tetapi Jaelani dan Hartono tidak juga bersatu. Jaelani mendirikan Partai Al-Islam Indonesia, Hartono mendirikan Partai Islam Indonesia.
Jaelani mengakui secara jujur bahwa cukup berat bagi partainya untuk bisa memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dalam undang-undang partai politik diatur, partai bisa lolos verifikasi jika memiliki jumlah cabang 50 persen di 30 provinsi dan 421 kabupaten atau kota. Padahal, untuk provinsi, partainya baru punya 14, dan 64 untuk tingkat kabupaten.
Yang lebih membuatnya pusing adalah aturan dari UU Pemilu, yang mensyaratkan partai politik harus punya cabang di tingkat provinsi dan kabupaten sebanyak dua pertiga, dan kartu anggota sebanyak 1.000 tiap kabupaten. "Partai besar pun belum tentu bisa. Apalagi partai baru seperti kami," katanya. Aliansi adalah salah satu cara yang bisa menyelamatkan. Sayangnya, kata Jaelani, rencana aliansi partai-partai Islam itu mentah setelah pertemuan pekan lalu tak membuahkan hasil.
Politikus yang mengalami nasib serupa adalah Gregorius Seto Haryanto dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Sejak empat bulan lalu, dia sibuk di markas Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa di Jalan Wijaya, agar bisa lolos dalam verifikasi partai politik dan ikut pemilu. Hasilnya, kini sudah ada pengurus di 28 provinsi dan 270-an di kabupaten.
Anggota Fraksi PDKB semula lima orang. Jumlahnya berkurang setelah Astrid Susanto dipecat karena dinilai sering keluar dari garis kebijakan partai. Astrid lantas bergabung dengan FKKI. Namun Fraksi PDKB bubar setelah tata tertib DPR mengharuskan keanggotaan fraksi minimal 10 orang. Akhirnya, empat anggotanya bergabung ke PKB. Toh, mereka tak satu kata soal kendaraan politik untuk Pemilu 2004. Seto dan dua lainnya bergabung di Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa, sedangkan Manase Malo mendirikan Partai Demokrasi Kasih Bangsa Pembaruan.
Lain lagi Abdul Kholiq Ahmad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kehadirannya dalam Sidang Istimewa MPR Juli 2001 lalu berbuntut sengketa dengan partainya yang hingga kini belum selesai. Konflik internal ini memang tak mengendurkan semangatnya mengikuti sidang-sidang DPR, tapi hubungannya dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa jadi tak sehangat dulu. "Sekarang, kalau ketemu, ya cuma say hello," katanya.
Kini, dia masih menunggu apa fatwa pengadilan dalam kasus gugatannya atas pemecatan dirinya bersama Matori Abdul Djalil karena mengikuti Sidang Istimewa MPR itu. Jika gugatannya menang, PKB resmi jatuh ke tangan Matori, dan PKB pimpinan Alwi Shihab yang harus ganti nama. Begitu juga sebaliknya. Namun, kata Kholiq, PKB versi Matori belum merancang partai baru karena yakin akan menang.
Memang, begitu bernafsu para politikus untuk tetap berada di Senayan.
Abdul Manan
***
Anggota DPR yang Pindah Haluan
===============================
Nama Pemilu Fraksi Pemilu
-"- 1999 -"- 2004
===============================
H.M. Husein Naro PP FKKI Partai Persatuan
Abdul Kholiq Ahmad PKB PKB Tunggu pengadilan
Astrid Susanto PDKB FKKI Belum berpartai
Gregorius Seto PDKB FKB Partai Pembela DKB
A.N. Radjawane PDKB FKB Partai Pembela DKB
K.T. Sirait PDKB FKB Partai Pembela DKB
Manase Malo PDKB FKB PDKB Pembaharuan
Hartono Mardjono PBB FDU PII
Abdul Qadir Jaelani PBB FDU Partai Al-Islam Indonesia
===============================
-- dari berbagai sumber
TEMPO Edisi 030316-002/Hal. 38 Rubrik Nasional
APA kabar para politikus yang pada Pemilu 1999 partainya tidak mencapai ketentuan electoral threshold atau ditendang oleh partainya? Mereka belum menyerah. Lihatlah Abdul Qadir Jaelani. Ia tak melulu berada di Gedung DPR RI di Senayan. Kini sebagian besar waktunya diluangkan di markas partainya yang baru, Partai Al-Islam Indonesia, di Jalan Haji Awaluddin, kawasan Tanah Abang. Ia sibuk menyusun strategi agar partainya bisa memenuhi kuota dua pertiga jumlah cabang di provinsi dan kabupaten, untuk ikut Pemilu 2004.
Bekas Ketua Komando Jihad Umat Islam Seluruh Indonesia (1966-1967) ini memang tak sendirian. Beberapa politikus di Senayan seperti Hartono Mardjono, Gregorius Seto Harianto, Manase Malo, Abdul Kholiq Ahmad, juga mengalami nasib serupa. Ketentuan electoral threshold memaksa mereka meninggalkan partai lama untuk membuat partai baru atau melakukan aliansi.
Jaelani tadinya bergabung di Partai Bulan Bintang, partai yang lolos ikut Pemilu 2004. Namun, bersama Hartono Mardjono, dia tidak mengakui kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB. Keduanya lantas dipecat. Buah dari pemecatan itu, ia pun terusir dari fraksinya. Setelah DPR menutup peluang adanya anggota yang tidak berafiliasi dengan salah satu fraksi, dia pun bergabung dengan Fraksi Daulah Ummah. Tetapi Jaelani dan Hartono tidak juga bersatu. Jaelani mendirikan Partai Al-Islam Indonesia, Hartono mendirikan Partai Islam Indonesia.
Jaelani mengakui secara jujur bahwa cukup berat bagi partainya untuk bisa memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dalam undang-undang partai politik diatur, partai bisa lolos verifikasi jika memiliki jumlah cabang 50 persen di 30 provinsi dan 421 kabupaten atau kota. Padahal, untuk provinsi, partainya baru punya 14, dan 64 untuk tingkat kabupaten.
Yang lebih membuatnya pusing adalah aturan dari UU Pemilu, yang mensyaratkan partai politik harus punya cabang di tingkat provinsi dan kabupaten sebanyak dua pertiga, dan kartu anggota sebanyak 1.000 tiap kabupaten. "Partai besar pun belum tentu bisa. Apalagi partai baru seperti kami," katanya. Aliansi adalah salah satu cara yang bisa menyelamatkan. Sayangnya, kata Jaelani, rencana aliansi partai-partai Islam itu mentah setelah pertemuan pekan lalu tak membuahkan hasil.
Politikus yang mengalami nasib serupa adalah Gregorius Seto Haryanto dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Sejak empat bulan lalu, dia sibuk di markas Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa di Jalan Wijaya, agar bisa lolos dalam verifikasi partai politik dan ikut pemilu. Hasilnya, kini sudah ada pengurus di 28 provinsi dan 270-an di kabupaten.
Anggota Fraksi PDKB semula lima orang. Jumlahnya berkurang setelah Astrid Susanto dipecat karena dinilai sering keluar dari garis kebijakan partai. Astrid lantas bergabung dengan FKKI. Namun Fraksi PDKB bubar setelah tata tertib DPR mengharuskan keanggotaan fraksi minimal 10 orang. Akhirnya, empat anggotanya bergabung ke PKB. Toh, mereka tak satu kata soal kendaraan politik untuk Pemilu 2004. Seto dan dua lainnya bergabung di Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa, sedangkan Manase Malo mendirikan Partai Demokrasi Kasih Bangsa Pembaruan.
Lain lagi Abdul Kholiq Ahmad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kehadirannya dalam Sidang Istimewa MPR Juli 2001 lalu berbuntut sengketa dengan partainya yang hingga kini belum selesai. Konflik internal ini memang tak mengendurkan semangatnya mengikuti sidang-sidang DPR, tapi hubungannya dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa jadi tak sehangat dulu. "Sekarang, kalau ketemu, ya cuma say hello," katanya.
Kini, dia masih menunggu apa fatwa pengadilan dalam kasus gugatannya atas pemecatan dirinya bersama Matori Abdul Djalil karena mengikuti Sidang Istimewa MPR itu. Jika gugatannya menang, PKB resmi jatuh ke tangan Matori, dan PKB pimpinan Alwi Shihab yang harus ganti nama. Begitu juga sebaliknya. Namun, kata Kholiq, PKB versi Matori belum merancang partai baru karena yakin akan menang.
Memang, begitu bernafsu para politikus untuk tetap berada di Senayan.
Abdul Manan
***
Anggota DPR yang Pindah Haluan
===============================
Nama Pemilu Fraksi Pemilu
-"- 1999 -"- 2004
===============================
H.M. Husein Naro PP FKKI Partai Persatuan
Abdul Kholiq Ahmad PKB PKB Tunggu pengadilan
Astrid Susanto PDKB FKKI Belum berpartai
Gregorius Seto PDKB FKB Partai Pembela DKB
A.N. Radjawane PDKB FKB Partai Pembela DKB
K.T. Sirait PDKB FKB Partai Pembela DKB
Manase Malo PDKB FKB PDKB Pembaharuan
Hartono Mardjono PBB FDU PII
Abdul Qadir Jaelani PBB FDU Partai Al-Islam Indonesia
===============================
-- dari berbagai sumber
TEMPO Edisi 030316-002/Hal. 38 Rubrik Nasional
Comments