Skip to main content

Lubang Semut Proporsional Terbuka

DPR menyetujui sistem pemilu proporsional "setengah terbuka". Di Golkar, sistem ini akan menguntungkan Akbar Tandjung.

TAK ada kata kalah dalam kamus politik Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Bahkan lubang sebesar semut pun bisa dipakainya untuk keluar dari bahaya. Kini lubang kecil yang baru saja dilaluinya itu bernama sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang Selasa lalu disetujui DPR ini memungkinkan warga negara memilih langsung calon anggota parlemen yang ia sukai. Dengan kata lain, di kertas suara nanti pemilih mesti menusuk nama anggota DPR kesukaannya di samping menusuk tanda gambar partai.

Apa hubungannya sistem ini dengan Akbar Tandjung? Begini. Menurut seorang sumber TEMPO di Golkar, sudah lama pendukung Akbar di Partai Beringin tak menghendaki sistem ini berlaku. Dengan sistem proporsional tertutup--pemilih hanya menusuk tanda gambar--susunan anggota parlemen ditentukan oleh pengurus partai di tingkat pusat. Pengurus daerah tentu bisa mengajukan calon, tapi kata akhir tetap berada di pusat. Dengan sistem ini, posisi Jakarta amat kuat. "Akbar Tandjung menentukan siapa saja kader Golkar yang bisa masuk parlemen," kata Fahmi Idris, salah seorang pengurus Golkar yang berseberangan dengan Akbar.

Dengan posisi pusat yang begitu kuat, Akbar punya kesempatan untuk menekan daerah. Ini berkaitan dengan kedudukannya yang tengah digoyang kiri-kanan setelah pengadilan pertama dan pengadilan banding menetapkan vonis tiga tahun penjara kepadanya. Ia dianggap bersalah karena mengkorupsi Rp 40 miliar uang Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tak lama setelah vonis jatuh, menurut Fahmi, ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan pengurus partai: menghendaki Akbar mundur dari Golkar, menghendaki Akbar non-aktif, dan meminta Akbar bertahan. Tapi tak ada pengurus daerah yang berani lantang menentang Akbar, "Karena soal daftar calon legislatif itu," kata seorang pengurus Golkar.

Tapi mengapa Golkar akhirnya menerima sistem proporsional terbuka? Inilah soalnya. Sedari awal, banyak pihak yang mencurigai ada unsur kongkalikong di balik perumusan pasal ini.

Dalam pasal 84 ayat 1 memang disebutkan bahwa pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar dan melubangi calon di bawah tanda gambar tadi. Tapi, di pasal 93 tentang syarat sah kartu suara, ada prinsip proporsional terbuka yang dilencengkan.

Pasal itu menyatakan bahwa--dalam bahasa sederhana--keabsahan kartu suara ditentukan oleh pencoblosan kolom secara benar. Jika yang dicoblos hanya tanda gambar partai politik, surat suara dianggap sah. Namun, bila yang dicoblos hanya nama calon wakil rakyat, sementara tanda gambar partai politik justru tak dicoblos, surat suara dianggap tak sah.

Dengan formulasi ini, partai politik bisa "berakrobat". Di lapangan, mereka bisa mengkampanyekan agar pemilih--agar tak repot--hanya menusuk tanda gambar dan melupakan nama calon. Apalagi nanti di kertas suara yang muncul hanya nomor calon, sedangkan nama dan fotonya akan ditempel di bilik suara untuk dilirik jika dibutuhkan.

Jika pemilih tanda gambar lebih banyak dari pemilih nama calon, "Nama mereka yang masuk parlemen kembali ditentukan oleh partai politik," kata pengamat politik dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaludin.

Kebijakan ini memang tak hanya menguntungkan Golkar, tapi juga partai lain yang masih menginginkan dominasi pengurus partai di tingkat pusat. Dalam voting Selasa lalu, pendukung pasal ini adalah Golkar, PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang.

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Rully Chairul Azwar, menampik anggapan bahwa pasal itu dipasang untuk melindungi bosnya. Menurut dia, basis dari sistem proporsional adalah partai politik. "Kalau suara untuk calon sedikit, itu sama artinya pemilih menyerahkan pilihannya kepada partai politik," katanya.

Sejauh ini, dampak penerapan sistem proporsional "setengah terbuka" itu bagi nasib Akbar Tandjung memang belum tampak. Padahal Rapat Pimpinan Golkar akan digelar bulan depan. Dalam rapat itu, akan ditentukan apakah Akbar maju terus atau tidak. "Saya belum tahu perkembangan terakhir. Saya kan bukan petugas sensus," kata Fahmi Idris berseloroh.

Sejumlah daerah menyatakan tak mau bersikap hingga ada keputusan tetap dari Mahkamah Agung terhadap Akbar Tandjung. Pengurus daerah lain malah menyatakan mendukung Akbar sampai kapan pun. "Kami akan tetap mendukung Akbar dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka, bahkan jika dia dipenjara sekalipun," kata Ketua Partai Golongan Karya Jambi, H. Zoerman Manap. Jadi, inikah bukti Akbar Tandjung lolos dari lubang semut?

AZ, Kelik M. Nugoroho, Abdul Manan (Jakarta), Syaipul Bakhori (Jambi)

TEMPO Edisi 030302-052/Hal. 36 Rubrik Nasional

Comments

Anonymous said…
Youth is not wow gold a time of life;world of warcraft gold it is a state of mind; cheap wow gold it is not a Maple Story Accounts matter of rosy cheeks, red lips and supple knees;mesos it is a matter of the will, a quality of the imagination,wow gold kaufen a vigor of the emotions; it is the freshness wow geld of the deep springs of life.maple story mesos Youth means a tempera-mental predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease. This often exists in a man of 60 more than a boy of 20.wow gold farmen Nobody grows old merely by a number of years.maple story money We grow old by deserting our ideals.ms mesos Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spring back to dust. Whether 60 or 16, there is in every human being’wow powerleveling s heart the lure of wonder, the unfailing childlike appetite of what’s maple story money next and the joy of the game of living.powerlevel In the center of your heart and my heart there is a wireless station: so long as it receives messages maplestory powerleveling of beauty, hope, cheer,world of warcraft power leveling courage and power from men and from the Infinite

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.