Skip to main content

Berlomba Mendongkrak Tunjangan

DI tengah paceklik ekonomi sekarang, profesi apa yang paling aman dan makmur? Salah satunya mungkin politikus, termasuk anggota DPRD. Walau ekonomi sedang kembang-kempis, gaji dan tunjangan politikus di daerah tetap melimpah-ruah karena mereka leluasa menentukan anggarannya.

Sepintas, gaji mereka memang kecil, sekitar Rp 5 juta. Tapi dengarlah penuturan M. Zen Gomo, anggota DPRD Sumatera Barat. Politikus dari Partai Amanat Nasional ini mengaku bisa membawa pulang uang dua kali lipat dari angka itu. "Sebulan saya bisa mendapat Rp 11,5 juta rupiah," kata Zen.

Dari mana asalnya? Dari pelbagai macam tunjangan seperti tunjangan komisi, tunjangan fraksi, uang bensin, dan premi asuransi. Dari dana asuransi yang dianggarkan Rp 2,4 juta sebulan, misalnya, anggota DPRD Sumatera Barat akan memperoleh Rp 100 juta di akhir masa jabatannya. Itu artinya setara dengan gaji seorang buruh di Sumatera Barat yang upah minimumnya Rp 435 ribu per bulan, bila bekerja secara terus-menerus selama 20 tahun.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Titi Nazif Lubuk, tunjangan asuransi ini sebetulnya sama dengan uang pesangon anggota DPRD seperti yang dulu diberikan pada masa Orde Baru. "Kami mengubahnya dalam bentuk asuransi agar berfungsi ganda, bisa menjadi tabungan, dan kalau ada apa-apa seperti kecelakaan bisa diambil sebagai asuransi," kata Titi.

Perolehan anggota parlemen Kota Surabaya jauh lebih besar. Resminya, mulai 23 Januari lalu, penghasilan Ketua DPRD Rp 39 juta per bulan. Terdiri dari gaji pokok Rp 19 juta dan tunjangan Rp 20 juta. Sementara itu, wakil ketuanya memperoleh Rp 29 juta per bulan, dan anggota biasa digaji Rp 12 juta. Gaji yang gede ini masih ditambah dengan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan dukungan transportasi, biaya baju dinas, dan biaya peningkatan sumber daya manusia.

Tapi, menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, Pudji Astuti, tidak semua tunjangan bisa dicairkan tiap bulan tanpa pertanggungjawaban. Tunjangan yang disebut sebagai peningkatan sumber daya manusia (uang pendidikan), misalnya, hanya bisa diambil jika yang bersangkutan bersekolah lagi atau menambah keterampilan. Jadi "Uang tersebut tidak diberikan tunai di depan," tutur Pudji kepada Sunudyantoro dari TEMPO.

Mengapa gaji anggota legislatif daerah berbeda-beda? Karena jumlah anggaran APBD berbeda tiap daerah, sesuai dengan pendapatan asli daerah dan dana dari pemerintah pusat yang mereka terima.

Umumnya daerah-daerah masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebagai patokan. Di situ diatur cukup rinci, misalnya pos untuk tunjangan tak boleh melebihi angka 1 persen dari pendapatan asli daerah. Tapi, menurut Dedi Haryadi dan Riyan Sumindar dalam buku Belanja Dewan, Studi Dokumen Anggaran Belanja DPRD Kota Bandung 2002, pelanggaran sering terjadi. Caranya? Dengan menciptakan sebanyak mungkin jenis tunjangan, mulai dari tunjangan akhir masa jabatan, tunjangan komisi, sampai tunjangan kehormatan.

Setelah Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 pada September tahun lalu, anggota DPRD pun kian girang. Dengan hanya berpijak pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mereka semakin bebas mendongkrak gaji dan tunjangannya.

Wicaksono, Abdul Manan, Febrianti (Padang)

TEMPO Edisi 030223-051/Hal. 94 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.