Peta koalisi belum tergambar. Manuver politik selnakin seru saja. Sikap TNI bagaimana?
MENANG bukan dengan sendirinya menjadi penguasa. Itulah realitas yang dihadapi PDI Perjuangan (PDI-P) setelah berjaya dalam Pemilu 7 Juni barusan. Nasib mereka sangat berbeda dengan Golkar di zaman Soeharto; belum bertanding pun sudah pasti menang dan jagonya niscaya menjadi presiden.
Tentu para pendukung PDI-P tak mengharapkan perlakuan istimewa seperti yang dinikmati Golkar itu. Sebab tak ada rintangan, hasrat untuk mengatasi, tuntutan kerja keras, serta unsur dramatis di sana. Unsur yang menjadi bius bagi para petarung sejati. Baik bantengnya maupun matadomya, misalnya. Yang mereka dambakan adalah iklim flir ply dengan hadiah dan ganjaran yang jelas bagi yang menang dan yang kalah.
Masalah muncul ketika banyak pendukung Megawati -- yang sebagian besar rakyat kecil -- menganggap mereka telah memenangkan pemilu secarafair dan karena itu harus mendapatkan imbalan yang layak, yakni pimpinan mereka, Megawati, menjadi kepala negara dan berhak membentuk pemerintahan.
Dengan pandangan seperti itu tentu saja ada yang mereka lupakan atau tidak diketahui, yaitu bahwa pemilu kemarin hanya untuk memilih anggota parlemen bukan presiden. Parlemenlah yang kemudian memilih presiden. Bisa juga mereka sebenarnya tidak khilaf atau tak tahu aturan main. Tapi hanya tak mau tahu saja.
Yang terakhir inilah yang sangat potensial menjadi sumber konflik nanti. Mereka tak akan bisa menerima kalau bukan Megawati yang menjadi presiden. Kalau bukan Mega, tak sah. Lagi pula, seperti kata Ketua PDI-P, Dimyati Hartono, pencalonan Megawati sebagai presiden sudah harga mati bagi parpol ini. "Karena kongres sebagai sebagai forum tertinggi partai sudah memutuskan calon presidennya Megawati. Jadi kita tak boleh mengubahnya."
Memang, menurut kelaziman, parpol yang memenangkan pemilulah yang kemudian membentuk pemerintahan. Kalau tidak demikian, kejadiannya akan seperti di Aljazair dan Burma: bergejolak tak berkesudahan. Tapi aturan di Indonesia memang lain. Seperti disebut tadi, sesuai dengan konstitusi, pemilihan kepala negara di sini tidaklah langsung. Yang pertama, rakyat memilih anggota parlemen (DPR). Lalu anggota parlemen yang memilih presiden.
Sebenarnya, agar lebih demokratis, lebih baik kalau kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, sulit dipertanggungjawabkan derajat keterwakilannya. Bagaimana 700 anggota MPR bisa mewakili seluruh penduduk yang jumlahnya sekitar 200 juta jiwa? Akan bertambah demokratis lagi kalau semua anggota MPR merupakan hasil pemilu. Kenyataannya 238 orang hasil pengangkatan, yakni 135 Utusan Daerah, 65 Utusan Golongan, dan 38 TNI (plus Polri). Dengan komposisi seperti ini bakal mahasulit, kalau bukan musykil, bagi sebuah parpol menjadi mayoritas di parlemen dalam sistem multipartai sekarang. Itulah yang dialami PDI-P sekarang: menang tanpa jaminan mahkota atau sabuk juara.
Pilihan yang terbuka bagi kubu Megawati agar bisa merebut mahkota hanyalah koalisi. Tapi dengan siapa? Kalau melihat kekuatan riilnya, ya, dengan empat parpol lain yang masuk dalam kelompok lima besar pengumpul suara pada pemilu kemarin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Terlebih dengan PKB. Selain perolehan suara, kedekatan hubungan Megawati dengan Gus Dur dan kecocokan platform kedua partai menjadi perekat di sini. Dalam platform misalnya sama-sama mempertahankan negara kesatuan (menolak federalisme seperti yang dikedepankan PAN), moderat dalam soal Dwifungsi TNI, dan tak menganggap urgen amandemen (perubahan) UUD '45.
Sebenarnya dengan PAN pun PDI-P dan PKB pemah membuat komunike di kediaman Ketua PKB Alwi Shihab (di Paso, Ciganjur). Sekali tak disebut, tentunya komunike ini penjajakan ke arah koalisi. Tapi dalam perkembangan berikutnya PDT Perjuangan dan PKB seperti ak begitu mengindahkan PAN lagi. Terutama setelah partai bintang berlatarbiru itu berkomunike lagi dengan Partai Keadilan dan Partai Persatuan Pembangunan. PAN sendiri terus melakukan manuver, terutama lewat sang Ketua Umum Amien Rais. Amien misalnya bertemu dengan Akhar Tmdjung dan B.J. Habibie. Dalam konteks politik sekarang, tentu saja kiprah "jual mahal" Amien ini dimaksud untuk melldongkrak harga jual. Sebuah hal yang sangal wajar.
Perikatan PDI-P dengan PKB sendiri belumlah pasti. Ini setidaknya kalau mendengar pernyataan-pernyataan Gus Dur. Menurut Gus Dur sebaiknya yang rmenjadi presiden adalah Megawati. Tapi masalahnya banyak ulama yang tak setuju. Kalau memang Megawati ditampik, njul Gus Dur, dirinya siap maju, dengan catatan asalkan kesehatannya membaik.
Kalau kesehatan (mata) Gus Dur tak memungkinkan, menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mochtar Pabouingi, masih ada Sri Sultan Hamengkubuwono 7 dan Wiranto dalam daftar preferensi PKB. Adapun nama Amien Rais tak disebut-sebut kendati tokoh dari Yogya itu potensial. "Sehetulnya ini melukai teman sendiri sebab memperkecil koalisi dengan PAN," kala Pabottingi. Tanpa PDI-P sebagai penengah, lanjut dia, akan sulit PKB dan PAN turut dalam trio koalisi besar ini.
Melihat realitas seperti ini, Pabottingi menjadi pesimistis kalau ketiga parpol ini akan berkoalisi. Jangan-jangan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar dan TNI," ucap dia. Kalau Golkar tidak lagi mencalonkan B.J. Habibie, lanjut Pabottingi, mungkin PDI-P akan mempertimbangkan mereka. "Karena saya lihat reformasinya PDI Perjuangan sebetulnya belum rerormasi. Baru anti-status quo."
Tapi apakah TNI akan turut dalam pemilihan presiden nanti? Belum pasti juga. Pimpinan TNI Jenderal Wiranto menyatakan mereka akan mendukung parpol terbaik pilihan rakyat. Ini bisa diartikan bahwa ke38 anggota mereka di parlemen turut memilih presiden. Kalau yang dimaksud dengan partai terbaik pilihan rakyat adalah partai pengumpul suara terbanyak, berarti pilihannya PDI-P.
Sebuah pendapat muncul dari Asisten Perencanaan Umum TNI Mayjen Agus Wirahadikusumah. Ia usul agar sebaiknya TNI tak menggunakan hak pilihnya nanti, alias abstain. Tujuannya agar netral. Menurut tabloid Kontan, pandangan Agus ini sedang dikaji serius oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Pilihan yang dikaji Lembaga Pertahanan Nasional ada dua. Perlama, TNI tetap memilih sesuai dengan asas one man one vote. Kedua, TNI tetap netral dalam pemilihan presiden dan tetap mendukung apa pun hasilnya.
Pengamat politik Marsilam Simanjuntak masih terlalu dini untuk berbicara tentang koalisi atau oposisi saat ini. Sebab, hasil perhitungan suara sendiri belum final. "Kita bisa mulai menduga, PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu dan akan berkuasa. Tapi yang pasti mereka perlu sekutu. Siapa pun belum tahu siapa saja partai yang akan diajak berkoalisi," ujar Marsilam. Ia menilai, ada kemungkinan besar banyak partai akan diajak ikut serta dalam koalisi pemerintahan nanti. "Itu bisa saja. Semacam suatu pemerintah yang sifatnya gotong royong. Jadi, semua unsur diajak, secara proporsional diberi tempat dalam kabinet."
Memang masih sulit menakar kemungkinan koalisi mendatang. Karena tiap-tiap kontestan masih menjajaki kekuatan diri sendiri maupun lawan. Satu yang pasti dalam diri mereka adalah hitung-hitungan politik yang dasarnya mungkin saja pragmatisme atau oportunisme.
P. Hasudungan Sirait/Ondy A. Saputra, Ahmad N. Sobirin, Rachmat H. Cahyono, Josefhus Primus (Jakarta), Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 990621-045/Hal. 26 Rubrik Liputan Utama
MENANG bukan dengan sendirinya menjadi penguasa. Itulah realitas yang dihadapi PDI Perjuangan (PDI-P) setelah berjaya dalam Pemilu 7 Juni barusan. Nasib mereka sangat berbeda dengan Golkar di zaman Soeharto; belum bertanding pun sudah pasti menang dan jagonya niscaya menjadi presiden.
Tentu para pendukung PDI-P tak mengharapkan perlakuan istimewa seperti yang dinikmati Golkar itu. Sebab tak ada rintangan, hasrat untuk mengatasi, tuntutan kerja keras, serta unsur dramatis di sana. Unsur yang menjadi bius bagi para petarung sejati. Baik bantengnya maupun matadomya, misalnya. Yang mereka dambakan adalah iklim flir ply dengan hadiah dan ganjaran yang jelas bagi yang menang dan yang kalah.
Masalah muncul ketika banyak pendukung Megawati -- yang sebagian besar rakyat kecil -- menganggap mereka telah memenangkan pemilu secarafair dan karena itu harus mendapatkan imbalan yang layak, yakni pimpinan mereka, Megawati, menjadi kepala negara dan berhak membentuk pemerintahan.
Dengan pandangan seperti itu tentu saja ada yang mereka lupakan atau tidak diketahui, yaitu bahwa pemilu kemarin hanya untuk memilih anggota parlemen bukan presiden. Parlemenlah yang kemudian memilih presiden. Bisa juga mereka sebenarnya tidak khilaf atau tak tahu aturan main. Tapi hanya tak mau tahu saja.
Yang terakhir inilah yang sangat potensial menjadi sumber konflik nanti. Mereka tak akan bisa menerima kalau bukan Megawati yang menjadi presiden. Kalau bukan Mega, tak sah. Lagi pula, seperti kata Ketua PDI-P, Dimyati Hartono, pencalonan Megawati sebagai presiden sudah harga mati bagi parpol ini. "Karena kongres sebagai sebagai forum tertinggi partai sudah memutuskan calon presidennya Megawati. Jadi kita tak boleh mengubahnya."
Memang, menurut kelaziman, parpol yang memenangkan pemilulah yang kemudian membentuk pemerintahan. Kalau tidak demikian, kejadiannya akan seperti di Aljazair dan Burma: bergejolak tak berkesudahan. Tapi aturan di Indonesia memang lain. Seperti disebut tadi, sesuai dengan konstitusi, pemilihan kepala negara di sini tidaklah langsung. Yang pertama, rakyat memilih anggota parlemen (DPR). Lalu anggota parlemen yang memilih presiden.
Sebenarnya, agar lebih demokratis, lebih baik kalau kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, sulit dipertanggungjawabkan derajat keterwakilannya. Bagaimana 700 anggota MPR bisa mewakili seluruh penduduk yang jumlahnya sekitar 200 juta jiwa? Akan bertambah demokratis lagi kalau semua anggota MPR merupakan hasil pemilu. Kenyataannya 238 orang hasil pengangkatan, yakni 135 Utusan Daerah, 65 Utusan Golongan, dan 38 TNI (plus Polri). Dengan komposisi seperti ini bakal mahasulit, kalau bukan musykil, bagi sebuah parpol menjadi mayoritas di parlemen dalam sistem multipartai sekarang. Itulah yang dialami PDI-P sekarang: menang tanpa jaminan mahkota atau sabuk juara.
Pilihan yang terbuka bagi kubu Megawati agar bisa merebut mahkota hanyalah koalisi. Tapi dengan siapa? Kalau melihat kekuatan riilnya, ya, dengan empat parpol lain yang masuk dalam kelompok lima besar pengumpul suara pada pemilu kemarin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Terlebih dengan PKB. Selain perolehan suara, kedekatan hubungan Megawati dengan Gus Dur dan kecocokan platform kedua partai menjadi perekat di sini. Dalam platform misalnya sama-sama mempertahankan negara kesatuan (menolak federalisme seperti yang dikedepankan PAN), moderat dalam soal Dwifungsi TNI, dan tak menganggap urgen amandemen (perubahan) UUD '45.
Sebenarnya dengan PAN pun PDI-P dan PKB pemah membuat komunike di kediaman Ketua PKB Alwi Shihab (di Paso, Ciganjur). Sekali tak disebut, tentunya komunike ini penjajakan ke arah koalisi. Tapi dalam perkembangan berikutnya PDT Perjuangan dan PKB seperti ak begitu mengindahkan PAN lagi. Terutama setelah partai bintang berlatarbiru itu berkomunike lagi dengan Partai Keadilan dan Partai Persatuan Pembangunan. PAN sendiri terus melakukan manuver, terutama lewat sang Ketua Umum Amien Rais. Amien misalnya bertemu dengan Akhar Tmdjung dan B.J. Habibie. Dalam konteks politik sekarang, tentu saja kiprah "jual mahal" Amien ini dimaksud untuk melldongkrak harga jual. Sebuah hal yang sangal wajar.
Perikatan PDI-P dengan PKB sendiri belumlah pasti. Ini setidaknya kalau mendengar pernyataan-pernyataan Gus Dur. Menurut Gus Dur sebaiknya yang rmenjadi presiden adalah Megawati. Tapi masalahnya banyak ulama yang tak setuju. Kalau memang Megawati ditampik, njul Gus Dur, dirinya siap maju, dengan catatan asalkan kesehatannya membaik.
Kalau kesehatan (mata) Gus Dur tak memungkinkan, menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mochtar Pabouingi, masih ada Sri Sultan Hamengkubuwono 7 dan Wiranto dalam daftar preferensi PKB. Adapun nama Amien Rais tak disebut-sebut kendati tokoh dari Yogya itu potensial. "Sehetulnya ini melukai teman sendiri sebab memperkecil koalisi dengan PAN," kala Pabottingi. Tanpa PDI-P sebagai penengah, lanjut dia, akan sulit PKB dan PAN turut dalam trio koalisi besar ini.
Melihat realitas seperti ini, Pabottingi menjadi pesimistis kalau ketiga parpol ini akan berkoalisi. Jangan-jangan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar dan TNI," ucap dia. Kalau Golkar tidak lagi mencalonkan B.J. Habibie, lanjut Pabottingi, mungkin PDI-P akan mempertimbangkan mereka. "Karena saya lihat reformasinya PDI Perjuangan sebetulnya belum rerormasi. Baru anti-status quo."
Tapi apakah TNI akan turut dalam pemilihan presiden nanti? Belum pasti juga. Pimpinan TNI Jenderal Wiranto menyatakan mereka akan mendukung parpol terbaik pilihan rakyat. Ini bisa diartikan bahwa ke38 anggota mereka di parlemen turut memilih presiden. Kalau yang dimaksud dengan partai terbaik pilihan rakyat adalah partai pengumpul suara terbanyak, berarti pilihannya PDI-P.
Sebuah pendapat muncul dari Asisten Perencanaan Umum TNI Mayjen Agus Wirahadikusumah. Ia usul agar sebaiknya TNI tak menggunakan hak pilihnya nanti, alias abstain. Tujuannya agar netral. Menurut tabloid Kontan, pandangan Agus ini sedang dikaji serius oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Pilihan yang dikaji Lembaga Pertahanan Nasional ada dua. Perlama, TNI tetap memilih sesuai dengan asas one man one vote. Kedua, TNI tetap netral dalam pemilihan presiden dan tetap mendukung apa pun hasilnya.
Pengamat politik Marsilam Simanjuntak masih terlalu dini untuk berbicara tentang koalisi atau oposisi saat ini. Sebab, hasil perhitungan suara sendiri belum final. "Kita bisa mulai menduga, PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu dan akan berkuasa. Tapi yang pasti mereka perlu sekutu. Siapa pun belum tahu siapa saja partai yang akan diajak berkoalisi," ujar Marsilam. Ia menilai, ada kemungkinan besar banyak partai akan diajak ikut serta dalam koalisi pemerintahan nanti. "Itu bisa saja. Semacam suatu pemerintah yang sifatnya gotong royong. Jadi, semua unsur diajak, secara proporsional diberi tempat dalam kabinet."
Memang masih sulit menakar kemungkinan koalisi mendatang. Karena tiap-tiap kontestan masih menjajaki kekuatan diri sendiri maupun lawan. Satu yang pasti dalam diri mereka adalah hitung-hitungan politik yang dasarnya mungkin saja pragmatisme atau oportunisme.
P. Hasudungan Sirait/Ondy A. Saputra, Ahmad N. Sobirin, Rachmat H. Cahyono, Josefhus Primus (Jakarta), Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 990621-045/Hal. 26 Rubrik Liputan Utama
Comments