Padamnya listrik di Madura menimbulkan dampak sosial-politik yang tak terduga. Termasuk isu, pemadaman ini "disengaja", sesudah aksi teror "ninja" tidak mampu menaklukkan ulama Madura.
EMPAT bulan. Itulah "Zaman kegelapan" yang baru ditanggung sebagian besar dari empat juta penduduk Madura, sejak padamnya listrik di seluruh -- pulau penghasil garam itu, akibat putusnya kabel listrik dasar laut Surabaya Madura, 19 Februari lalu. Kegelapan bahkan bisa berlangsung enam bulan, jika kerusakan tergolong berat. Sementara itu, upaya perbaikan tergantung pada suku cadang luar negeri dan harganya yang mahal.
Persoalannya: listrik merupakan bagian tak terpisahkan dan kehidupan masyarakat modern. Jadi bukan hanya 281.000 pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Madura yang terkena. Bisa dibilang, tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat, di pulau yang luasnya 4.865 kilometer persegi itu, bisa terlepas dari listrik. Maka, padamnya listrik selama berbulan-bulan bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi -- seperti bank, toko, hotel, bandara--tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, politik, dan keamanan.
Masyarakat sudah merasakan dampak langsung. Sejak padamnya listrik itu, empat rumah sakit, 90 puskesmas, dan 198 puskesmas pembantu di empat kabupaten Madura--Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tak mampu lagi memberi pelayanan secara optimal. Sejumlah vaksin hepatitis, polio, dan tetanus yang disimpan di kulkas rumah sakit jadi rusak. Belum dihitung, berapa kerugian uang dan pelayanan akibat rusaknya obat-obatan ini.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga berhenti memasok air minum. Akibatnya, penduduk yang sudah terbiasa menerima air PDAM harus pontang-panting meminta air dari sumur tetangga lain. Karena terdesak kebutuhan, sejumlah warga ramai-ramai membongkar keran dan meteran air PDAM di rumah masing-masing. Akibatnya, air memang mengucur lebih deras, tetapi tidak terdeteksi oleh PDAM.
Mayorjlas penduduk di tengah krisis ekonomi ini harus mengeluarkan biaya ekstra, untuk membeli lilin, lampu teplok, petromaks, senter minyak tanah atau solar untuk generator listrik. Harga barang-barang ini pun jadi melonjak sampai 100 persen dan makin sulit dicari.
Dampak negatif lain, puluhan ribu siswa SD, SLTP, dan SMU Madura, yang akan menghadapi tes hasil belajar caturwulan kedua, tak bisa belajar pada malam hari dengan baik. "Jadi kalau hasil tes nanti kurang bagus, bukan berarti muridnya bodoh atau gurunya tak becus mengajar," ujar seorang kepala SD di Sumenep.
SDN Sekar Putih, lokasinya dekat alunalun Kota Sampang, terpaksa mengistirahatkan lima komputer praktiknya akibat tak mengalimya listrik. Akibatnya kelihatan. Ulangan untuk pelajaran komputer, yang merupakan mata pelajaran lokal, terpaksa ditiadakan. Oleh pihak sckolah, nilai ujian diambil berdasarkan nilai praktik dalam tiap minggunya.
Untuk keperluan surat-surat, SDN ini terpaksa kembali menggunakan mesin ketik manual. Namun keluhan letap datang. Karena lerbiasa memakai komputer, kerja menggunakan mesin ketik manual jadi berat. Untuk membuat transkrip nilai, dengan menggunakan komputer cukup hanya membuat satu format, dan isinya tinggal diubah. "Tapi sekarang, kami terpaksa mengetiknya satu-satu," kata seorang guru kepada D&R.
* Takut Rusuh Lagi
Taman Pendidikan Al-Islah, yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Sampang, dan memiliki 125 murid tingkat TK, terpaksa menggunakan lampu teplok dan petromaks untuk mengatasi soal tak adanya listrik ini. Khususnya unuk pelajaran mengaji pada malam hari. Jadwal pengajian, yang biasanya dilakukan tiap hari Senin, Jumat, dan Minggu, di Masjid Al-Islah, juga ditiadakan.
Karena pentingya pendidikan agama, terutama bagi anak-anak, diharapkan masalah listrik ini segera diselesaikan. Kalau soal ini terus berkepanjangan, masyarakat akan makin kehilangan kesabaran. Apakah takut terjadi rusuh lagi? "Ya", ujar salah seorang pengajar.
Dampak sosial ini pula yang dikhawatirkan ulama dari Badan Silaturahmi Ulama seMadura (Bassra), KH. Nuruddin Rahman. "Sampai sekarang kita masih percaya, padamnya listrik ini bukan karena rekayasa, tapi karena musibah," kata Nuruddin. Namun, isu miring bukannya tak ada. Malah dalam pertemuan ulama, muncul anggapan bahwa padamnya listrik ini adalah salah satu cara untuk memaksa ulama Madura takluk. Yakni, setelah cara-cara lain, termasuk aksi teror "ninja" beberapa waktu lalu, tidak mempan.
Untuk itulah, masalah ini harus segera diatasi. "Dengan begitu, pemerintah kelihatan betul-betul memperhatikan nasib empat juta rakyat Madura," kata Nuruddin. "Sebab, sampai sekarang (23 Februari), belum ada upaya yang tampak, kecuali mengimbau dan mengimbau. Dan kalau ada genset atau diesel, itu kan masih belum beroperasi."
Bahaya lain yang harus diwaspadai adalah meningkatnya angka kriminalitas. Pengaduan langsung dari warga kepada Nuruddin, sejak listrik padam, belum begitu banyak. Namun, menurut Sekretaris Basra ini, sudah banyak informasi warga kehilangan pompa Sanyo miliknya, yang biasa dipakai untuk menyedot air di sumur.
Aktivitas keagamaan juga mulai terganggu. Aktivitas dakwahnya ke desa-desa belakangan ini terpaksa harus menggunakan lampu teplok dan petromaks. Belum lagi acara sosial lain, seperti perkawinan dan persiapan berangkat haji, akan ikut terganggu.
Bagi yang punya uang, mereka bisa menyewa diesel. Tapi bagi yang tidak mampu, itu sangat berat. Biaya sewa diesel yang berkekuatan 3.000 volt saja Rp 60.000 per hari. Belum kalu memheli baru. Generator listrik yang berkekuatan 800 watt, harganya Rp 2,5 juta. Yang 2.000 watt, dengan dinamo terpisah, harganya sekitar Rp 3 juta. Akm halnya untuk diesel merk Honda, yang 1.000 watt, sudah Rp 3,7 juta.
Dan yang pasti, "Kalau keadaan ini berlarut-larut, sentra-sentra ekonomi akan lumpuh," kata Nuruddin. Untuk itu, berbagai alternatif harus dilakukan, baik dengan mengirim genset maupun usaha perbaikan kabel bawah laut secepatnya. "Itu untuk meredam emosi masyarakat," Nuluddin menambahkan.
* Tiada Lagi Azan
Memang, dampak politik di pulau yang pada pemilihan umum sebelumnya merupakan hasis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tak bisa diremehkan. Hasan Asy'ari, Wakil Ketua Fraksi PPP Sampang, kepada D&R mengatakan, sebagai anggota DPR ia sangat terganggu mengingat matinya listrik ini bisa menjadi sumber kerawanan sosial. Yak'li, dari meningkatnya pencurian ayam di desa-desa sampai naiknya hargaharga. Juga kegiatan keagamaan terganggu.
"Sekarang ini, karena listrik mati, tak ter dengar lagi suara azan bersahut-sahutan. Yang kasihan kan rakyat kecil," kata Hasan. Ia tak ingin terjadi gejolak di Madura, merujuk pada kasus pemilu ulang di Sampang pada tahun 1997, saat itu rakyat melakukan perusakan karena melihat banyaknya kecurangan.
"Ini akan berdampak pada pemilu," kata Hasan. "Masalah ini harus selesai sebelum pemilu. Pihak PPP tak mau dirugikan sebelum berperang, seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau soal ini belum selesai sampai pemilu, PPP akan menolak untuk ikut pemilu." Hasan tampaknya terlalu optimistis, karena jika perkiraan empat bulan -- yang dibutuhkan untuk perbaikan kabel laut--itu benar, berarti pada pemilu awal Juni 1999, Madura masih akan diliputi kegelapan. Akibatnya tidak terbayangkan.
Menurut sosiolog Hotman Siahaan, padamnya listrik ini akan mengubah seluruh interaksi sosial, termasuk interaksi bisnis, ataupun pola hidup keseharian. Dan, yang perlu diingat, semua hubungan dengan kantor negara dan pelayanan mempunyai potensi melahirkan rasa frustrasi, karena seluruh institusi kehidupan keseharian itu terganggu dan tak ada upaya yang bisa menutupi itu.
Orang yang mau membuat surat penting membutuhkan komputer. Namun tidak bisa, karena alasan listrik mati. Hal itu akan mengakumulasi kemarahan-kemarahan. "Itulah dampak sosial yang paling dahsyat yang mungkin muncul," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga ini.
Kalau sekarang belum muncul gejolak, menurut Hotman, karena dalam bayangan masyarakat hal ini akan segera diselesaikan. Tapi itu hanya untuk satu-dua hari. Ketika ritme kehidupan harus dipenuhi dan butuh energi, secara hipotesis saat itu akan terjadi ketegangan-ketegangan sosial. Bentuknya bisa perusakan, bisa kerusuhan. Tapi selama pelayanan publik dimaksimalkan, itu takkan terjadi.
Karena itu, kalau listrik ini banyak mengubah pola interaksi dalam bidang lain, itu akan menjadi variabel yang akan meningkatkan kemarahan. "Semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik itu terganggu, dan semakin terganggu kebutuhan akan pelayanan sosial, maka makin potensial terjadinya kerawanan dalam pengertian marah," Hotman mengingatkan.
Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 990301-029/Hal. 60 Rubrik Hukum
EMPAT bulan. Itulah "Zaman kegelapan" yang baru ditanggung sebagian besar dari empat juta penduduk Madura, sejak padamnya listrik di seluruh -- pulau penghasil garam itu, akibat putusnya kabel listrik dasar laut Surabaya Madura, 19 Februari lalu. Kegelapan bahkan bisa berlangsung enam bulan, jika kerusakan tergolong berat. Sementara itu, upaya perbaikan tergantung pada suku cadang luar negeri dan harganya yang mahal.
Persoalannya: listrik merupakan bagian tak terpisahkan dan kehidupan masyarakat modern. Jadi bukan hanya 281.000 pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Madura yang terkena. Bisa dibilang, tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat, di pulau yang luasnya 4.865 kilometer persegi itu, bisa terlepas dari listrik. Maka, padamnya listrik selama berbulan-bulan bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi -- seperti bank, toko, hotel, bandara--tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, politik, dan keamanan.
Masyarakat sudah merasakan dampak langsung. Sejak padamnya listrik itu, empat rumah sakit, 90 puskesmas, dan 198 puskesmas pembantu di empat kabupaten Madura--Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tak mampu lagi memberi pelayanan secara optimal. Sejumlah vaksin hepatitis, polio, dan tetanus yang disimpan di kulkas rumah sakit jadi rusak. Belum dihitung, berapa kerugian uang dan pelayanan akibat rusaknya obat-obatan ini.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga berhenti memasok air minum. Akibatnya, penduduk yang sudah terbiasa menerima air PDAM harus pontang-panting meminta air dari sumur tetangga lain. Karena terdesak kebutuhan, sejumlah warga ramai-ramai membongkar keran dan meteran air PDAM di rumah masing-masing. Akibatnya, air memang mengucur lebih deras, tetapi tidak terdeteksi oleh PDAM.
Mayorjlas penduduk di tengah krisis ekonomi ini harus mengeluarkan biaya ekstra, untuk membeli lilin, lampu teplok, petromaks, senter minyak tanah atau solar untuk generator listrik. Harga barang-barang ini pun jadi melonjak sampai 100 persen dan makin sulit dicari.
Dampak negatif lain, puluhan ribu siswa SD, SLTP, dan SMU Madura, yang akan menghadapi tes hasil belajar caturwulan kedua, tak bisa belajar pada malam hari dengan baik. "Jadi kalau hasil tes nanti kurang bagus, bukan berarti muridnya bodoh atau gurunya tak becus mengajar," ujar seorang kepala SD di Sumenep.
SDN Sekar Putih, lokasinya dekat alunalun Kota Sampang, terpaksa mengistirahatkan lima komputer praktiknya akibat tak mengalimya listrik. Akibatnya kelihatan. Ulangan untuk pelajaran komputer, yang merupakan mata pelajaran lokal, terpaksa ditiadakan. Oleh pihak sckolah, nilai ujian diambil berdasarkan nilai praktik dalam tiap minggunya.
Untuk keperluan surat-surat, SDN ini terpaksa kembali menggunakan mesin ketik manual. Namun keluhan letap datang. Karena lerbiasa memakai komputer, kerja menggunakan mesin ketik manual jadi berat. Untuk membuat transkrip nilai, dengan menggunakan komputer cukup hanya membuat satu format, dan isinya tinggal diubah. "Tapi sekarang, kami terpaksa mengetiknya satu-satu," kata seorang guru kepada D&R.
* Takut Rusuh Lagi
Taman Pendidikan Al-Islah, yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Sampang, dan memiliki 125 murid tingkat TK, terpaksa menggunakan lampu teplok dan petromaks untuk mengatasi soal tak adanya listrik ini. Khususnya unuk pelajaran mengaji pada malam hari. Jadwal pengajian, yang biasanya dilakukan tiap hari Senin, Jumat, dan Minggu, di Masjid Al-Islah, juga ditiadakan.
Karena pentingya pendidikan agama, terutama bagi anak-anak, diharapkan masalah listrik ini segera diselesaikan. Kalau soal ini terus berkepanjangan, masyarakat akan makin kehilangan kesabaran. Apakah takut terjadi rusuh lagi? "Ya", ujar salah seorang pengajar.
Dampak sosial ini pula yang dikhawatirkan ulama dari Badan Silaturahmi Ulama seMadura (Bassra), KH. Nuruddin Rahman. "Sampai sekarang kita masih percaya, padamnya listrik ini bukan karena rekayasa, tapi karena musibah," kata Nuruddin. Namun, isu miring bukannya tak ada. Malah dalam pertemuan ulama, muncul anggapan bahwa padamnya listrik ini adalah salah satu cara untuk memaksa ulama Madura takluk. Yakni, setelah cara-cara lain, termasuk aksi teror "ninja" beberapa waktu lalu, tidak mempan.
Untuk itulah, masalah ini harus segera diatasi. "Dengan begitu, pemerintah kelihatan betul-betul memperhatikan nasib empat juta rakyat Madura," kata Nuruddin. "Sebab, sampai sekarang (23 Februari), belum ada upaya yang tampak, kecuali mengimbau dan mengimbau. Dan kalau ada genset atau diesel, itu kan masih belum beroperasi."
Bahaya lain yang harus diwaspadai adalah meningkatnya angka kriminalitas. Pengaduan langsung dari warga kepada Nuruddin, sejak listrik padam, belum begitu banyak. Namun, menurut Sekretaris Basra ini, sudah banyak informasi warga kehilangan pompa Sanyo miliknya, yang biasa dipakai untuk menyedot air di sumur.
Aktivitas keagamaan juga mulai terganggu. Aktivitas dakwahnya ke desa-desa belakangan ini terpaksa harus menggunakan lampu teplok dan petromaks. Belum lagi acara sosial lain, seperti perkawinan dan persiapan berangkat haji, akan ikut terganggu.
Bagi yang punya uang, mereka bisa menyewa diesel. Tapi bagi yang tidak mampu, itu sangat berat. Biaya sewa diesel yang berkekuatan 3.000 volt saja Rp 60.000 per hari. Belum kalu memheli baru. Generator listrik yang berkekuatan 800 watt, harganya Rp 2,5 juta. Yang 2.000 watt, dengan dinamo terpisah, harganya sekitar Rp 3 juta. Akm halnya untuk diesel merk Honda, yang 1.000 watt, sudah Rp 3,7 juta.
Dan yang pasti, "Kalau keadaan ini berlarut-larut, sentra-sentra ekonomi akan lumpuh," kata Nuruddin. Untuk itu, berbagai alternatif harus dilakukan, baik dengan mengirim genset maupun usaha perbaikan kabel bawah laut secepatnya. "Itu untuk meredam emosi masyarakat," Nuluddin menambahkan.
* Tiada Lagi Azan
Memang, dampak politik di pulau yang pada pemilihan umum sebelumnya merupakan hasis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tak bisa diremehkan. Hasan Asy'ari, Wakil Ketua Fraksi PPP Sampang, kepada D&R mengatakan, sebagai anggota DPR ia sangat terganggu mengingat matinya listrik ini bisa menjadi sumber kerawanan sosial. Yak'li, dari meningkatnya pencurian ayam di desa-desa sampai naiknya hargaharga. Juga kegiatan keagamaan terganggu.
"Sekarang ini, karena listrik mati, tak ter dengar lagi suara azan bersahut-sahutan. Yang kasihan kan rakyat kecil," kata Hasan. Ia tak ingin terjadi gejolak di Madura, merujuk pada kasus pemilu ulang di Sampang pada tahun 1997, saat itu rakyat melakukan perusakan karena melihat banyaknya kecurangan.
"Ini akan berdampak pada pemilu," kata Hasan. "Masalah ini harus selesai sebelum pemilu. Pihak PPP tak mau dirugikan sebelum berperang, seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau soal ini belum selesai sampai pemilu, PPP akan menolak untuk ikut pemilu." Hasan tampaknya terlalu optimistis, karena jika perkiraan empat bulan -- yang dibutuhkan untuk perbaikan kabel laut--itu benar, berarti pada pemilu awal Juni 1999, Madura masih akan diliputi kegelapan. Akibatnya tidak terbayangkan.
Menurut sosiolog Hotman Siahaan, padamnya listrik ini akan mengubah seluruh interaksi sosial, termasuk interaksi bisnis, ataupun pola hidup keseharian. Dan, yang perlu diingat, semua hubungan dengan kantor negara dan pelayanan mempunyai potensi melahirkan rasa frustrasi, karena seluruh institusi kehidupan keseharian itu terganggu dan tak ada upaya yang bisa menutupi itu.
Orang yang mau membuat surat penting membutuhkan komputer. Namun tidak bisa, karena alasan listrik mati. Hal itu akan mengakumulasi kemarahan-kemarahan. "Itulah dampak sosial yang paling dahsyat yang mungkin muncul," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga ini.
Kalau sekarang belum muncul gejolak, menurut Hotman, karena dalam bayangan masyarakat hal ini akan segera diselesaikan. Tapi itu hanya untuk satu-dua hari. Ketika ritme kehidupan harus dipenuhi dan butuh energi, secara hipotesis saat itu akan terjadi ketegangan-ketegangan sosial. Bentuknya bisa perusakan, bisa kerusuhan. Tapi selama pelayanan publik dimaksimalkan, itu takkan terjadi.
Karena itu, kalau listrik ini banyak mengubah pola interaksi dalam bidang lain, itu akan menjadi variabel yang akan meningkatkan kemarahan. "Semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik itu terganggu, dan semakin terganggu kebutuhan akan pelayanan sosial, maka makin potensial terjadinya kerawanan dalam pengertian marah," Hotman mengingatkan.
Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 990301-029/Hal. 60 Rubrik Hukum
Comments