Skip to main content

PKB Bersahaja tapi Bercahaya

KALAU banyaknya posko, spanduk, poster, atau stiker yang dipakai sebagai ukuran, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukanlah apa-apa. Mereka tak sepadan untuk dibandingkan dengan para pendatang baru macam PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan, atau Partai Bulan Bintang. Atau Partai Golkar, yang selain membagi kaus, rompi, dan topi juga membagi-bagi uang agar orang mau datang ke deklarasi di Senayan pada Minggu, 7 Maret 1999. Penampakan PKB jauh dari gegap gempita. Sebaliknya kebersahajaanlah yang menggurat.

Lihatlah di Bandung, misalnya. Atribut PDI Perjuangan-lah yang paling mencolok di sana. Disusul oleh PAN. Hampir di semua mulut gang menuju jalan besar berdiri posko partainya Megawati. Adapun PKB panji-panjinya hampir tak tampak, termasuk di pesantren sekalipun. Temu kader terbilang Jan saja mereka lakukan dan itu pun beberapa bulan silam.

Kalaupun atribut partai resmi Nahdlatul Ulama (NU) ini masih tampak di Jawa Barat, itu hanyalah di daerah kabupaten, misalnya Majalaya, Tasikmalaya, dan Sumedang. Di provinsi ini PKB punya 26 DPC, yang kantornya umumnya sumbangan pengurus. Adapun kantor DPW-nya tadinya menumpang di kantor NU. Tapi, belakangan pindah ke kantor sendiri.

Keadaan serupa juga tampak di Jawa Tengah. Di kota seperti Semarang, Ungaran, Salatiga, Demak, atau Kendal, kehadiran PKB tidak kentara. Yang paling mencolok tetap atribut serbamerah. Di provinsi ini PKB punya 35 DPC. Asal kantornya umumnya hibah atau pinjaman dari para simpatisan. Adapun kantor DPWnya masih mendompleng sebuah toko besi di Jalan Telogosari Raya Semarang.

Sebagai gambaran kesederhanaan, sajian makan Siang sewaktu rapat konsolidasi di DPW PKB Jawa Tengah pada 4 Maret lalu bisa dicontohkan. Panganan yang tersaji kala itu hanya nasi pecel bungkus dengan lauk telur ceplok. Itu pun tanpa sendok.

Di Surabaya PKB terkesan low profile juga. Padahal Jawa Timur merupakan basis mereka. Di pintu masuk kota pun tak terlihat spanduk mereka. Memang kalau di perkampungan, ya, cukup ramal juga. Seperti di Klampis Ngasem, Nginden, Jalan Tunjungan (dekat DPC PKB Surabaya).

Tampilan PKB yang agak lumayan adalah di Yogya. Sejak sebulan lalu spanduk dan bendera berlambang bola dunia bintang sembilan sudah terpasang di jalan-jalan protokol menuju luar kota. Basis PKB memang di pinggiran terutama di 110 pondok pesantren besar.

Keterbatasan dana tentu yang membuat PKB tidak kilau-kemilau seperti calon kontestan lain. DPW dan DPC pun terpaksa mengandalkan dana swadaya yang seadanya. "PKB pusat mengaku miskin dana," ungkap K.H. Ali As'ad, Ketua DPW PKB Kodya Yogyakarta.

Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil memang mengakui bahwa tidak ada alokasi dana dari pusat ke daerah. Sebab, sistem yang dipakai adalah gotong royong, seperti kebiasaan NU. "Embrio PKB kan NU. Jadi, pengumpulan dananya seperti NU itu. Istilahnya infak," kata Matori.

Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri-Bintang Pamungkas pemah mengatakan bahwa yang ada sekarang hanya partai spanduk, partai kaus, atau partal stiker. Artinya, barang siapa yang bisa mengumbar pernik-pernik itu dialah yang akan menggaet massa. Tak perlu konsep ekonomi atau konsep politik yang hebat. Kalau memang demikian, bagaimana nasib PKB yang miskin atribut ini. Akan kehilangan peminatkah?

Untuk PKB tentunya hal ini tak berlaku. Sebab, mereka punya basis massa tradisional yaitu umat NU. Dengan demikian basis dukungan utama PKB adalah masyarakat pesantren di Pulau Jawa. Memang partai yang dibidani Gus Dur ini tak bisa lagi mengharapkan suara yang utuh dari sana. Sebab, sudah ada sejumlah partai yang berbaju NU. Yakni, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Nahdlatul Ummat (K.H. Sjukron Ma'mun), (K.H. Yusul Hasyim), dan Partai SUNI (Abu Hasan). Selain itu mereka juga harus bertarung dengan 15 parpol berbendera Islam. Belum lagi dengan Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN. Tapi suara Gus Dur masih berwibawa di telinga umat NU. Itulah yang membuat pengurus NU bisa optimistis. Mereka pun menargetkan perolehan 30 persen suara pemilih. "Itu logis," kata Matori.

HAS/Laporan Ahmad Solikhan (Yogya), Rudianto Pangaribuan (Bandung), Abdul Manan (Surabaya), Dan Koresponden Semarang

D&R Edisi 990308-030/ Hal. 25 Rubrik Peristiwa & Analisis

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.