Skip to main content

Pengawas Pers Independen

Untuk pertama kalinya di Indonesia dibentuk lembaga konsumen pers, yang ak memantau pemberitaan media massa dan melindungi kepentingan masyarakat.

PARA Jurnalis di Tanah Air, yang sedang menikmati euforia kebebasan pers setelah Soeharto lengser, tampaknya kini ha rus lebih cermat dalam menulis berita. Ini bukan karena adanya ancaman pembredelan baru dari Departemen Penerangan, seperti gaya rezim Orde Baru dulu, tapi justru karena lahirnya sebuah lembaga pengawas pers (media watch).

Di Eropa Barat dan Amerika, keberadaan lembaga independen yang memantau perilaku pers bukanlah hal baru. Tapi, di Indonesia, inilah pertama kalinya ada organisasi yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat konsumen pers.

Yayasan Lembaga Konsumen Pers (YLKP) dideklarasikan di Surabaya, 5 Maret lalu. YLKP didirikan oleh sejumlah praktisi pers, Birokrat, pendidik, politisi, praktisi hukum, budayawan, dan pengusaha. Dalam deklarasi disebutkan, kebebasan menyampaikan pendapat saat ini belum diimbangi oleh kesadaran masyarakat ataupun insan pers sendiri tentang hakikat pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Tak jarang, pers melanggar kode etik dengan pemberitaan yang jauh dari asas akurat, adil, dan terpercaya. Sementara itu masyarakat konsumen pers bereaksi spontan, membabi buta, dan kurang bertanggung jawab atas berita yang tidak memuaskan atau dianggap merugikan mereka.

Sirikit, Direktur Eksekutif YLKP yang juga dosen ilmu jurnalistik di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya menyatakan kalau tidak ada yang mengawasi, media akan jadi entitas baru yang punya kekuasm mutlak. "Itu berbahaya. Jadi, harus diawasi," ujar Sirikit.

Menurut Sirikit, YLKP selaku wakil publik berfungsi melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan pers yang kurang bertanggung jawab. Di lain pihak, lembaga ini bisa berfungsi sebagai mitra lembaga pers yang profesional dan berkualitas. Justru, dengan adanya YLKP, kontrol pers oleh pemerintah dapat dihindarkan.

"Karena masih baru dan dengan sumber daya manusia yang terbatas, YLKP untuk sementara memantau media di Jawa Timur, meliputi radio, televisi, serta media cetak. Kami tidak menunggu adanya keluhan dari konsumen. Tai, kalau ada keluhan, itu lebih baik," tutumya. YLKP tidak hanya mekritik, tapi juga menghargai apa yang dilakukan media jika memang pantas dihargai.

YLKP akan mengawasi pemberitaan membuat tabulasi, lalu diterbitkan dalam bentuk jurnal dan dilanggankan ke media yang berminat, diekspos ke masyarakat, termasuk ke kampus. Namun YLKP, yang diketuai Sabron Pasaribu dan akan mulai bekerja pada 1 April 1999, tidak berwewenang menjatuhkan sanksi ke media.

* Mendidik Masyarakat

Untuk sementara, anggaran pengelolaan YLKP diperoleh dari dana mandiri dari sepuluh pendiri, yang telah didepositokan. Kelak, YLKP akan minta dukungan dana dari media-media yang berkepentingan. Toh, ini masih lehih murah ketimbang setiap media membentuk pengawas sendiri.

Zed Abidien, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jawa Timur, menyambut positif atas pembentukan YLKP. Karena, kalau pers hanya mementingkan bisnis, pers cenderung mengabaikan fungsi sosial untuk mendidik masyarakat.

Menurut Abidien, AJI mendorong pers agar lebih sehat, profesional, dan independen dalam menjalankan profesinya. Jadi, ide YLKP tidak tumpang tindih dengan AJI, justru saling melengkapi. "AJI memberdayakan wartawan, YLKP memberdayakan konsumen pers," kata Abidien.

Sjahrul Bachtiar, Redaktur Pelaksana Harian Sore Surabaya Post, tak melihat berdirinya YLKP sebagai usaha mengerdilkan pers, "tapi mewujudkan pers yang betul-betul bertanggung jawab." Namun, sisi negatifnya, YLKPbisadijadikan dalih untuk menahan informasi.

Adapun Basuki Subianto, Redaktur Pelaksana Harian Surya, mengatakan, "Sebenamya, saya malah berterima kasih terhadap keberadaan lembaga semacam YLKP. Sebab, biasanya, untuk menilai kualitas, kami tak jarang harus menyurvei berbagai kalangan-mulai dari eksekutif sampai ibu rumah tangga yang tentu saja biayanya tidak murah."

Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan dan Hari Nugroho (Surabaya)

D&R, Edisi 990315-031/Hal. 62 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…