Skip to main content

Hotman Siahaan: "Satu-satunya Pilihan Memang Pemilu"

KEADAAN mendatang sangat mengkhawatirkan," bagi kata Dr. Hotman Siahaan, dosen Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik dan Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tentang realitas sosial-politik Indonesia. Berikut petikan wawancara reporter D&R, Abdul Manan dengan sosiolog itu.

Kerusuhan makin gampang saja terjadi di Indonesia belakangan ini. Ada apa sebenarnya?

Kerusuhan sekarang ini, amuk massa sekarang ini, sebenarnya lahir alibat banyak variabel. Sesudah terjadi reformasi, ketika ada tuntutan moral yang baru, orang lalu meragukan semua legitimasi yang datang dari negara. Di sisi lain, kemudian legitimasi negara yang sangat lemah itu juga membuat suasana orang bisa sangat rawan amuk.

Perkelahian pelajar juga semakin marak. Apakah itu bisa dilihat dalam perspektif yang sama?

Betul. Institusi-institusi pendidikan kita juga terhegemoni sehingga seolah kehilangan kiprah sebagai proses berpikir, lebih menjadi birokrasi pendidikan. Itulah yang terjadi dalam pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Dan, pelajar-pelajar itu lahir dari suatu generasi yang apolitis. Nah, luapan-luapan ekspresi mereka terwujud di jalan, semacam itu, karena memang kurikulum kita sama sekali tidak memberi peluang. Kurikulum itu membelenggu orang untuk belajar, belajar, dan belajar terus. Tidak ada luapan ekspresi yang bisa dipakai.

Apakah keadaan terhegemoni seperti itu merupakan suatu proses alami?

Dari perspektif mana? Kita mengalami ini karena proses politik kita selama ini berjalan tidak benar. Yang kita sebut demokratisasi itu hanya performa. Karena yang kita sebut proses suksesi itu hampir tidak pernah terjadi. Penyebabnya: dominasi negara yang sangat kuat, yang menghegemoni semua kekuatan politik. Dan, yang terjadi sekarang ini adalah semua tindakan ekstra konstitusional.

Kalau melihat kecenderungan sekarang, apakah kerusuhan atau situasi kacau seperti ini akan terus berlanjut?

Saya sangat sedih karena itulah yang terjadi. Selama kita tidak punya proses politik yang betul-betul mampu meredam seluruh potensi konflik, gesekan-gesekan ini makin keras. Boleh dikata, situasi kita mendatang ini sangat menakutkan. Karena apa?

Misalnya, bisa dibayangkan kalau Mei nanti kita muLai melakukan kampanye. Sekarang saja--enggak sedang kampanye dua organisasi peserta pemilu bertemu saja sudah seperti itu, bentrok. Itu kasus Blora dan Buleleng. Sekarang, jumlah partai ada ratusan. sistemnya proporsional lagi, yang kemungkinan terjadi reli-reli dalam kampanye. Ini tidak menutup kemungkinan berpapasan. Bukan main!

Jadi, bisa terjadi revolusi sosial...?

Revolusi sosial seperti apa dulu? Kalau yang dibayangkan adalah revolusi sosial yang dipicu oleh sebuah chaos, ya, memang sangat mengerikan. Tapi, kalau revolusi sosial itu terjadi sebagai bentuk perubahan total dari sebuah sistem, berjalan dalam sebuah bingkai moral politik dan etika politik, saya kira tidak terlalu mahal harganya. Yang saya, khawatir kalau terjadi revolusi sosial yang didorong oleh chaos semacam itu. Harga yang kita bayar akan sangat mahal.

Maksudnya?

Pertama, akan tejadi bentrok fisik yang memakan korban luar biasa. Suasana itu akan memancing munculnya tangan besi, militerisme. Kalau itu yang terjadi, akan sangat setback. Atau, yang kedua, revolusi sosial itu akan memicu disintegrasi. Bisa saja nanti orang dari pulau lain ingin merdeka dan keluar dari republik. Suara-suara itu sudah kencang. Di beberapa tempat orang sudah merasa "apa pengikat kami dengan republik; historis juga enggak." Itu yang dikatakan orang-orang Irianjaya dan Timor Timur. "Kalaupun kita dianggap punya keterikatan historis, yang mana?" Mungkin, secara historis punya keterikatan. Tapi, kalau secara ekonomi dan politik tidak merasa? Itu kemungkinan terjadi pada Aceh dan Bali. Dan, itu problem yang kita hadapi sekarang. Celakanya, Orde Baru membangun nasionalismenya di atas kekuasaan dan kekerasan. Itu susahnya. Seluruh proses integrasi kita pada dasarnya byforce.

Apakah kekerasan yang berlangsung belakangan ini tidak bisa dicegah?

Seharusnya bisa dicegah. Tapi, bagaimana membuatnya kalau seluruh legitimasi dari struktur politik kita itu dipertanyakan? Di sanalah dilema kita. Karena itu, saya setuju, satu-satunya pilihan memang pemilu. Pertanyaannya kemudian, bisakah kita menciptakan pemilu yang betul-betul jujur dan adil. Itu pertanyaan besar sekarang.

D&R, Edisi 990104-021/Hal. 27 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.