Skip to main content

Kekuatan Penentang Status Quo

Pembantaian di Semanggi menggugah kembali solidaritas kolektif mahasiswa. Akankah mereka mengulang sejarah?

GERAKAN mahasiswa menemukan kembali momentumnya. Pembantaian di Semanggi, Jakarta Selatan, telah menjadi kepedihan yang membangkitkan keberangan kolektif komunitas kampus. Seperti waktu menggempur Soeharto setelah pembantaian di Trisakti, Jakarta Barat, kini banyak dari mereka yang menempatkan diri di satu front dalam menghadapi ABRI yang diangggap kelewat represif. Kampus-kampus kembali bergolak dari Sabang hingga Merauke.

Seperti di pengujung era Soeharto, isu sentral yang mereka kedepankan kurang lebih sama. Pun pola-pola aksinya. Kalau dulu memasalahkan Soeharto dan korupsi, kolusi, serta nepotisme, kini menyoal militerisme, Dwifungsi ABRI, serta B.J. Habibie yang tak kunjung berani mengadili Soeharto (lihat Solider, Seluruh Negeri Kembali Bergol). Yang menarik, mereka gemar melakukan pendudukan di kawasan vital. Tak lagi sekadar gedung DPRD, tapi bandar udara serta stasiun RRI dan TVRI. Pendudukan bandar udara di Ujungpandang, Medan, atau Padang misalnya.

Radikalisasi terlihat di mana-mana, termasuk di Jakarta. Adegan saling pentung dengan tentara kini menjadi biasa. Juga penggunaan kendaraan untuk menembus barikade tentara, seperti di Cawang, Jakarta Timur, sehari sebelum sidang istimewa MPR berakhir. Satu perkembangan baru lagi adalah pengarahan massa dalam aksi. Massa yang tumpah ke jalan selama dan sesudah sidang istimewa itu adalah semburat dari potensi people power.

Tak termungkiri, banyak yang berubah pada aksi-aksi jalanan mahasiswa sekarang. Kekecewaan serta hilangnya rasa hormat terhadap kekuasaan yang tak mengindahkan reformasi mempertebal militansi mereka, apalagi setelah cara-cara rezim lama dipakai untuk merespons mereka. Termasuk penggunaan senjata dan politik pecah-belah.

Pembantaian di Semanggi merupakan pelecut radikalisme itu, kendati pelakunya tetap minoritas. Rakyat yang bersimpati pun turut menjadi radikal. Itulah yang mempersulit ABRI, satuan yang kini mengalami krisis kredibilitas. Mereka semakin kagok untuk kembali menggunakan bahasa kekerasan.

Sebenarnya, setelah Soeharto sang musuh bersama roboh, aksi-aksi komunitas karnpus ini sudah laksana mati angin. Semua kembali ke posisi semula, dengan segenap friksi lamanya. Segera mereka terbelah dalam tiga kelompok utama, jika dilihat dari jurusan penerimaan terhadap pemerintah baru Habibie: yang mendukung, mendukung dengan syarat, serta yang menolak. Perpecahan ini misalnya sudah tampak di gedung DPR/MPR Senayan pada hari terakhir pendudukan, tak lama setelah Soeharto menunjuk Habibie sebagai penggantinya.

Kecuali beberapa kelompok, sepertinya semua memberi kesempatan ke Habibie, setidaknya hingga pemilihan umum nanti. Maka, perlahan, legitimasi kepresidenan mantan Menteri Riset dan Teknologi itu tak diributkan lagi. Barulah menjelang sidang istimewa MPR disoal lagi, terutama oleh kelompok-kelompok yang dikenal sebagai garis keras. Fenomena Jakarta berikut setidaknya bisa mencerminkan hal itu.

* Forum Kota

Jakarta sebenarriya bukanlah ajang demo yang paling dahsyat. Tatkala Lampung, Solo, dan kemudian Yogya sudah berdarah-darah, misalnya, Ibu Kota tetap adem-ayem. Demonya masih di kitaran kampus, penuh orasi yang mengatasnamakan rakyat.

Namun, penembakan mahasiswa Trisakti dalam sekejap telah menempatkan Jakarta sebagai titik api, kendati militansi mahasiswanya tetap tidak lebih hebat daripada teman-teman mereka di kota-kota tadi. Sebagai komparasi, di Lampung dan Solo, misalnya, sudah cukup lama terbentuk serikat rakyat atau dewan rakyat, sementara di Jakarta hingga kini institusi seperti itu masih jadi gagasan yang dianggap utopis.

Tapi, itulah. Jakarta boleh saja serba terlambat, tapi, yang pasti, tetap penentu dan barometer untuk apa pun. Siar dari kota metropolitan ini akan lebih keras, sebagai konsekuensi dari sentralisme apa saja selama ini.

Suara yang paling keras menentang pemerintah Habibie di Jakarta adalah Forum Kota (Forkot). Perhimpunan perguruan tinggi se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang punya simpul di sejumlah sekolah menengah Ibu Kota ini tak pernah berpaling dari tujuan ideal reformasi. Merasa tidak konstitusional dan reformis, Habibie cacat hukum dan politik di mata mereka. Karena itu, Habibie harus ditampik. Penolakan yang tanpa basa-basi membuat mereka diposisikan diametral dengan pemerintah dan dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia.

Militansi Forkot melahirkan fraksi internal juga. Sebagian anggotanya keluar dan membentuk Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) pada Oktober lalu. Tapi, Forkot yang dikenal sebagai kelompok mahasiswa paling militan se-Jakarta bergeming.

Kelompok besar lain di Jakarta yang mempermasalahkan legitimasi Habibie adalah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKMSJ). Tadinya, mereka dikenal sebagai garis lunak yang menghindari konfrontasi fisik ala Forkot. Tapi, menjelang sidang istimewa, koalisi dari 46 universitas se-Jakarta ini makin keras. Saban hari, mereka turut menggelar aksi menolak hajat parlemen itu. Bersama Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Pancasila, dan Universitas Siliwangi, mereka mempertemukan Megawati, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Entah karena kecewa dengan pertemuan itu, esoknya mereka sudah di jalan lagi: berdemonstrasi.

Forkot, FKSMJ yang bergabung bersama Komando Barisan Rakyat, Komando Rakyat Demokratik, dan Keluarga Besar Universitas Indonesia melangsungkan Aksi Rakyat Bersatu pada Hari Sumpah Pemuda kemarin di Ibu Kota. Aksi itu menolak pemerintah Habibie dan sidang istimewa. Bersama Front Jakarta, Famred, Forum Bersama, Gempur, Partai Rakyat Demokratik, Forum Jatiwaringin-Kalimalang, dan berbagai kelompok lain (termasuk yang berbasis rakyat), mereka merupakan kekuatan utama penentang status quo, di Jakarta. Mereka bukanlah mayoritas kalau dari segi jumlah, tapi berada dalam arus utama gerakan mahasiswa sekarang. Dan kini, setelah Tragedi Semanggi, mereka semakin berkibar.

* Aksi Daerah

Seperti disebut tadi, seandainya tak ada penembakan di Grogol (Trisakti) dan Semanggi (Atma Jaya), resistensi mahasiswa di Jakarta tidaklah lebih hebat dibanding beberapa daerah. Pendudukan bandar udara atau stasiun TVRI, misalnya, belum pernah dilakukan oleh Forkot sekalipun. Mungkin karena situasi medannya juga lain.

Pada bulan-bulan akhir kekuasaan Soeharto, selain Lampung, Solo dan Yogya merupakan ajang aksi mahasiswa terpanas. Pelakunya adalah kelompok-kelompok yang sejak masa penggulingan Soeharto sudah terkenal sebagai garis keras. Kini, mereka bergerak lagi untuk menggoyang Habibie.

Di Solo, misalnya, salah satu yang paling besar dan radikal adalah Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta, yang dimotori orang-orang Partai Rakyat Demokratik. Mereka punya jaringan di beberapa kampus dan kabupaten sekitar kota tersebut. Dalam aksinya yang biasanya di jalan, mereka menekankan penggalangan massa sebanyak-banyaknya.

Di luar aksi, mereka aktif melakukan pendidikan politik untuk para calon kader, baik mahasiswa, pelajar, buruh, maupun seniman. Kelompok besar yang punya pengaruh luas di Yogya dan mengambil posisi diametral dengan pemerintah Habibie adalah Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi, dan Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik. Kalau melihat aksiaksinya, KPRP-lah yang lebih keras daripada tiga yang lain. Dalam demonya, mereka selalu berbenturan dengan aparat keamanan. Seperti kata ketua umumnya, Haris Rusly Moti, itu karena mereka memilih garis kebijakan radikal revolusioner. Bersama elemen kelompok mahasiwa lain, mereka mencoba menduduki Markas Komando Resor Militer 071/Pamungkas pada 13 November lalu.

Aksi-aksi di Ujungpandang juga termasuk keras. Salah satu dedengkotnya adalah Solidaritas Mahasiswa (Solid) Universitas Hasanuddin. Kelompok ini dibentuk untuk merespons Tragedi Makassar 24 April 1996, yang menewaskan tiga mahasiswa.

Sejak berdiri, Solid selalu mewarnai demo di Ujungpandang. Termasuk pendudukan Bandar Udara Hasanuddin pekan lalu. Menjelang Soeharto turun, mereka menggerahkan massanya menduduki Lapangan Karebosi, kantor DPRD, dan gubemuran. Lalu, sehari setelah Habibie menjadi presiden, mereka mengeluarkan pernyatan untuk mengingatkan bahwa kabinet Habibie bukanlah kabinet reformasi melainkan pemerintah transisi.

Di Surabaya, yang terkenal sebagai garis keras penentang Habibie antara lain Arek-Arek Pro-reforrnasi dan Arek Suroboyo Proreformasi. Yang pertama berbasis di 18 kampus; sedangkan yang kedua terdiri dari warga kampung. Keduanya bersama elemen lain ikut membentuk Komite Rakyat Surabaya.

Kelompok yang giat menentang pemerintah Habibie belakangan ini di Bandung adalah Mahasiswa Bandung. Nama Mahasiswa Bandung mulai sering digunakan sejak 28 Oktober lalu. Secara resmi, anggotanya sekitar 42 kampus se-Bandung dan beberapa kelompok. Institut Teknologi Bandung tidak bergabung dengan mereka.

Adapun di Medan, Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Sumatra Utara (Farmasu) menjadi kelompok terdepan dalam menentang status quo. Mereka adalah gabungan dari 23 perguruan tinggi di Medan. Farmasu menduduki Bandar Udara Polonia pada hari Sabtu, 14 Novemher lalu.

Pertanyaannya sekarang: apakah mereka yang disebut itu tetap konsisten dengan perjuangannya. Kalau "ya", bersama elemen lain, akankah mereka mengulang sejarah? Kita lihat saja.

P. Hasudungan Sirait/Laporan: Eko Yulistyo A.F., Ondy A. Saputra (Jakarta), Blontank Poer (Solo). Rudianto Pangaribuan (Bandung), Abdul Manan (Surabaya). M. Toha (Ujungpandang), Ahmad Solikhan (Surabaya)

D&R, Edisi 981128-015/Hal. 20 Rubrik Liputan Utama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.