Skip to main content

Soetandyo: "Merupakan Kunci Reformasi Politik"

SOETANDYO Wigyosoebroto menyebut kunci reformasi politik adalah reformasi lima paket undang-undang politik. Reporter D&R Abdul Manan mewawancarai guru besar Universitas Airlangga tersebut. Berikut petikannya.

Mahasiswa sekarang ramai mempersoalkan lima paket undang-undang politik. Sebenarnya, apa urgensinya?

Mahasiswa mengharapkan reformasi tidak berhenti di bidang ekonomi saja. Karena, menurut paham mereka, segala sebab krisis ekonomi ini berakar pada struktur politik. Ekonomi sangat dikontrol oleh kepentingan-kepentingan politik. Karena itu, harus berlanjut ke reformasi politik. Dan, kunci reformasi politik adalah reformasi lima paket undang-undang politik.

Salah satu argumen mahasiswa: paket undang-undang politik telah mengebiri hak politik rakyat.

Ya, memang. Kelima undang-undang itu, ditambah UU tentang Pemcrintah Daerah dan Pemerintah Desa, itu telah memperbesar kewenangan pemerintah pusat, sedangkan politik rakyat makin menyusut.

Menurut Anda, apa "kesalahan" paling mendasar kelima paket tersebut?

Kebebasan dan kemungkinan masyarakat umum membuat pilihan-pilihan kian kecil karenanya. Sementara kewenangan besar makin menggumpal, kebebasan individu untuk membuat pilihan-pilihan pada tingkat hawah (grassroots) semakin menyusut.

Jadi, secara esensial, paket tadi bertentangan dengan demokrasi?

Itu memang tidak demokratis, kalau tidak bisa dikatakan bertentangan sama sekali. Pembenarannya adalah percayakan kekuasaan ke pusat agar pusat bisa menjalankan pemerintahan yang stabil dan melaksanakn pembangunan. Tapi, akhir-akhir ini terbukti pembangunan tidak menguntungkan rakyat banyak. Maka, sekarang, orang menagih kembali. Kelihatan undang-undang yang memberi kekuasan besar di pusat itu hanya menguntungkan sekelompok kecil. Menyebabkan monopoli kekuasan oleh segelintir orang. Dan, monopoli itu termanfaatkan dalam eksploitasi sumber daya alam.

Kalau dengan UUD 145 dan Pancasila bertentangankah?

UUD 1945 dan Pancasila, sih, tidak mengatur itu secara tegas. Tapi, prinsip di negara demokrasi, prinsip yang disebut dalam konstitusi bahwa rakyat punya hak-hak dasar--yaitu kebebasan berpendapat, berserikat, dan sebagainya--sangat dikurangi.

Dengan demikian perubahan paket undang-undang politik sudah tak terelakkan?

Ya, kalau melihat perkembangan sekarang. Dan, ini memang absolut. Itu merupakan undang-undang dari tahun 1970-an. Mungkin, pada waktu itu sangat fungsional dan daya gunanya tinggi. Tapi, undang-undang kan tidak dibuat untuk seumur hidup-barangkali juga untuk satu masa, yang terkadang pendek saja. Kalau sekarang, pergerakannya kan sudah menuju masyarakat yang kian terpelajar dan kritis. Keberanian untuk menyampaikan kritik lebih besar. Dan, pemerintah sendiri kini dalam posisi yang tak bisa memhuktikan keadidayaannya. Mereka kurang mampu mengayomi masyarakat. Akibatnya, kini rakyat gelisah di mana-mana. Terbukti, akhirnya pemerintah yang selama ini kelihatannya sungguh berkuasa rapuh juga.

Apakah krisis sekarang cukup membantu mendesakkan terjadinya perubahan paket undang-undang politik?

Bisa sebaliknya: perubahan akan menyebabkan krisis karena tidak diantisipasi secara baik.

Kalau pencabutan paket undang-undang politik akan dilakukan, sepatutnya oleh siapa?

Undang-undang itu dibuat presiden dengan persetujuan wakil rakyat. Jadi, pemrakarsanya adalah presiden. Karena, selama ini kan prakarsa dari badan legislatif tak pernah ada. Badan legislatif sendiri dalam kenyataannya--suhordinatif terhadap eksekutif. Kita juga bisa lihat lembaga legislatif begitu didominasi tokoh-tokoh yang tak berpengalaman di partai, tapi di birokrasi dan ABRI. Jalur ABRI dan birokrasi-lah yang kuat. Belum lagi fraksi ABRI yang punya 75 wakil di badan legislatif. Akan halnya mahasiswa, yang jumlahnya melebihi ABRI, praktis tidak merasa terwakili.

Kalau dicabut, apakah undang-undang tersebut perlu pengganti?

Ya, harus ada penggantinya. Jadi, UU Pemilu diganti undang-undang pemilu, UU Pemerintahan diganti dengan undang-undang sejenis. Cuma, suhstansi dan moralnya mesti erasa betul memihak rakyat. Harus lebih populis-demokratis, bukan otokratis-aristokratis.

D&R, Edisi 980425-036/Hal. 54 Rubrik Liputan Khusus

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.