Skip to main content

Krisis Identitas di Tubuh PMII?

Kongres PMII berlangsung ribut dan mulur dari jadwal. Ada usul mengubah nama. Apa perlunya?

SEJUKNYA udara musim hujan boleh jadi turut mendinginkan suasana Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke XII, di Surabaya, Jawa Timur. Maka, sejak dibuka oleh Menpora Hayono Isman Senin, 1 Desember, tak terdengar ada suara atau rekomendasi yang menggigit di arena itu. Entah mengapa, di saat suhu politik semakin menghangat menjelang Sidang Umum MPR kali ini, tak secuil pun isu politik menyeruak di lokasi acara, Asrama Haji Sukolilo.

Rupanya, tak digulirkannya isu politik macam masalah suksesi kepemimpinan nasional ini, menurut seorang panitia, sudah disepakati cabang-cabang se-Jawa dalam tiga pertemuan informal di Yogyakarta, Malang, dan Bandung. Memang, cabang Ternate dan Sulawesi Tenggara mencoba mengungkit masalah itu, tapi kandas di tengah jalan.

Sebaliknya, para peserta kongres malah ribut membicarakan "isi perut" mereka sendiri. Bahkan, sejak sehari sebelum kongres dibuka, utusan dari berbagai daerah telah menggelar protes, menentang uang kontribusi yang dipatok panitia sebesar Rp 30 ribu per orang. Sebagai gantinya, mereka hanya bersedia membayar Rp 30 ribu per utusan yang masing-masing kebanyakan terdiri dari lima peserta.

Belum lagi urusan kontribusi beres, panitia penyelenggara lagi-lagi dikecam dan dituduh tak becus. Selain karena menu makanan dan penginapan yang dianggap tak layak, pemicunya adalah batalnya berbagai acara. Dari empat menteri Kabinet Pembangunan VI yang dijadwalkan berbicara, cuma Menpora Hayono dan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudhohusodo yang hadir. Sementara itu, tak satu pun peserta Dialog Nasional menampakkan diri. Padahal, sejak awal panitia sudah memasang belasan nama kondang, mulai pakar Dr. Nucholish Madjid hingga penyair Gunawan Mohamad, akan nimbrung dalam diskusi itu.

Penjelasan Imam Nachrowi, Ketua Cabang PMII Jawa Timur yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kongres, bahwa tokoh-tokoh tersebut batal hadir karena kesibukan masing-masing, tak lagi digubris. Apalagi, muncul dugaan yang menghubung-hubungkan hal itu dengan gagalnya pendekatan para tokoh PMII kepada elite penguasa atau lemahnya posisi tawar PMII selama ini.

Maka, ratusan peserta mengamuk. Tak cuma sekadar menggelar mimbar bebas, kali ini kursi-kursi pun beterbangan ke arah panitia. Arena kongres ricuh. Upaya A. Muhaimin Iskandar menenangkan anggotanya gagal. Ketua PB PMII itu bahkan harus lari terbirit-birit karena ulah sebagian peserta mulai mengancam keselamatannya. Suasana amburadul membuat kongres mulur dari waktu lima hari yang dijadwalkan.

* Perubahan Nama

Selain urusan rutin perebutan kursi ketua umum --yang sampai tulisan ini dibikin belum juga jelas--, kongres juga dihangatkan usulan mengubah nama organisasi menjadi Pergerakan Mahasiswa Independen Indonesia. Ide itu digulirkan oleh beberapa cabang, antara lain, Jawa Timur. Muhaimin mendukung usulan itu, kendati menyerahkan keputusannya kepada seluruh peserta kongres.

Cukup kontroversial, tampaknya. Penggantian nama itu memang tak berniat mengubah substansi Islam dalam organisasi. Namun, menurut intelektual Nahdatul Ulama (NU) Dr. Said Agil Siradj, perubahan itu dirasa perlu untuk menghindari kesan diskriminatif. "Simbolnya La ilaha illallah, tapi kok keluar masuk diskotek dan berat menerima konsep hak asasi manusia. Ini apanya yang Islam?" kata Said yang mendukung gagasan itu. Selama para anggotanya masih setia melakukan ziarah kubur, tahlil dan haul, ujar Said, warna NU masih akan kental di tubuh PMII (Independen).

Logika itulah yang dipertanyakan oleh K.H. Hasyim Muzadi. "Apa jaminannya kalau merek Islam dihilangkan akan menumbuhkan substansi Islam?" tanya Hasyim lewat siaran pers yang diedarkannya. Yang penting bagi Ketua PWNU Jawa Timur itu ialah perilaku PMII sendiri yang mestinya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ke-Indonesiaannya. Karena itulah, Hasyim yang turut merumuskan semangat independensi PMII di Malang pada tahun 1972 --bersama antara lain almarhum Mahbub Junaidi-- itu menganggap perubahan nama PMII tidak perlu dilakukan.

Tapi, entah kenapa, kontroversi penggantian nama itu belakangan menguap entah ke mana, tak sampai dibahas mendalam di arena kongres. Yang seru dibahas malah rencana pemberian "Kambing Hitam Awards" kepada Abdul Muis, Ketua Cabang PMII Tasikmalaya yang dua pekan lalu divonis dua tahun penjara karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan di Tasikmalaya beberapa waktu lalu (baca D&R 6 Desember 1997). Menurut seorang pengurus PB PMII, penghargaan itu dimaksudkan sebagai solidaritas PMII terhadap Muis. "Keputusan hakim belum final. Pokoknya kami akan terus memperjuangkan keadilan. Jangankan dihukum dua tahun, Muis tak layak dihukum walau cuma satu hari," ujarnya.

Kalau benar begitu, agaknya langkah itu tepat dilakukan. Tak hanya lebih riil melindungi kepentingan anggotanya. Secara gamblang langkah itu merupakan bagian dari upaya memperjuangkan tegaknya keadilan. Tentu saja, itu jauh lebih tepat daripada berkutat dengan urusan mengubah nama.

Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 971213-017/Hal. 36 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.