Skip to main content

Satgas Purnawirawan ala Megawati

Purnawirawan ABRI jadi Satgas PDI? Kenapa tidak? Itulah yang dilakukan oleh DPD PDI Jatim.

MESKI sudah tak menyandang senjata, aksi-aksi purnawirawan tetap saja mengundang perhatian, apalagi kalau para pensiunan itu bikin aksi yang kurang berkenan di hati pemerintah. Sebut saja aksi Pernyataan Keprihatinan 1 Juli yang dilontarkan beberapa mantan perwira tinggi ABRI, beberapa waktu lalu. Aksi yang mengkritik kondisi sosial-politik negara itu sempat membuat petinggi-petinggi ABRI risi.

Kini, dalam lingkup yang lebih kecil, ada lagi aksi purnawirawan di Jawa Timur (Jatim). Beberapa purnawirawan memelopori pembentukan satuan tugas (satgas) di DPD PDI Jatim kubu Megawati Soekarnoputri. Satgas purnawirawan itu akan melengkapi Satgas PDI yang sudah ada. "Sebelumnya, PDI memang sudah memiliki satgas, sedangkan para purnawirawan bermaksud memantapkan organisasi yang telah ada," kata Sucipto, Ketua DPD PDI Jatim kubu Megawati.

Mereka dimotori Susilo Muslim yang pensiunan Pasukan Gerak Cepat Halim Perdanakusuma dan Yudi Firmansyah yang mantan marinir. "Mereka itu nantinya akan melatih anggota Satgas PDI Jatim," kata Sucipto.

Muslim yang soekarnois itu adalah salah satu di antara 124 orang aktivis PDI yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara ketika mempertahankan kantor DPP PDI pada 27 Juli lalu. Mayor angkatan udara berusia 63 tahun itu sudah sejak tahun 1977 aktif di PDI. Ia pernah jadi juru kampanye, pernah juga jadi komisaris PDI di kabupaten.

Akan halnyaYudi, 58 tahun, baru mencemplungkan diri dalam PDI setelah dua keponakannya menjadi korban (satu meninggal, satu luka parah) dalam penyerbuan kantor DPP PDI itu. Sejak itu, bapak dari tujuh anak asal Jambi tersebut sering muncul dalam kegiatan DPD PDI kubu Mega. Ia, misalnya, terlihat sibuk mengamankan massa dalam aksi demo memprotes Panitia Pemilihan Daerah yang tak memproses daftar calon anggota legislatif dari Mega, awal Januari lalu.

Sudah dapat diduga, apa pun langkah PDI kubu Megawati kerap dihambat aparat keamanan dengan alasan legalitas. Bahkan, konon, Yudi dipanggil oleh Mabes ABRI. Aparat ingin mengetahui maksudnya membenahi Satgas PDI. Apalagi, pensiunan marinir tersebut juga berencana memiripkan struktur satgas dengan ABRI, seperti memakai batalyon. Tapi, rencana terakhir itu kemudian dibantah Sucipto.

Rencana pembenahan Satgas PDI harus dilakukan karena organisasi itu porak-poranda akibat perpecahan PDI, yang diperjelas dengan Kongres Medan dan berpuncak pada Insiden 27 Juli 1996. Padahal, satgas di PDI, seperti juga di PPP, memang sudah merupakan perangkat wajib. Tugas pasukan yang berseragam ala tentara tersebut adalah mengamankan setiap acara partai sekaligus para pimpinannya. Karena organisasi PDI menjadi berantakan, satgasnya pun ikut lintang-pukang. Akibatnya, beberapa acara DPD PDI Jatim menjadi terganggu.

Hal yang paling mengganggu, menurut Sucipto, adalah terjadinya penyusupan pada tubuh PDI kubu Megawati, yang dapat merusak citra. Itu misalnya terjadi ketika kader PDI Jatim kubu Mega melakukan demo memprotes pelantikan pengurus DPD PDI pro- Soerjadi, akhir Desember lalu. Pada saat itu, ada beberapa kader PDI kubu Mega yang ditangkap aparat karena dituduh melempari aparat keamanan dengan batu. "Padahal, kader kami tidak ada yang melakukan pelemparan. Itu penyusupan," kata Sucipto.

Penyusupan yang kedua terjadi pada saat Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengajukan gugatan atas kepengurusan DPD PDI pro-Soerjadi ke Pengadilan Negeri Surabaya, bulan Februari lalu. Saat itu ada pemuda berkaus hitam, memakai emblem bergambar Megawati, berteriak, "Hakim goblok...!" Setelah dicek, ternyata si pemuda tersebut bukan kader PDI Megawati.

Gangguan-gangguan semacam itulah yang membuat para pengurus DPD PDI Jatim kubu Megawati mengaktifkan kembali satgas. Dan, upaya itu didukung oleh sejumlah purnawirawan yang merasa simpati dengan PDI kubu Megawati yang banyak menemui hambatan. Untuk itulah, mereka bersedia melatih anggota Satgas PDI, yang sebelumnya dilatih aparat kepolisian.

Namun, belum sampai niat baik tersebut kesampaian, aparat keamanan setempat buru-buru melarang. "Langkah pendukung Megawati itu tidak dapat dibenarkan sebab yang disahkan pemerintah itu hanyalah PDI hasil Kongres Medan, yang diketuai Soerjadi," kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Oetomo seperti dikutip Jawa Pos.

Pangdam Imam meminta para purnawirawan tersebut tidak melanggar aturan. Karena DPD PDI Megawati tidak sah, apa yang dilakukan para purnawirawan itu juga tidak sah. Kalau para purnawirawan melanggar ketentuan, ujar Imam, akan berhadapan dengan aparat keamanan.

Menurut dia, pembentukan Satgas "Purnawirawan" PDI kubu Mega itu tidak ada artinya. Imam pun "menyerang" pribadi purnawirawan tersebut. Menurut dia, tidak ada purnawirawan Satgas PDI yang berpangkat brigadir jenderal, tapi hanya sersan. "Mungkin dia itu ingin populer di kalangan pendukung Megawati," ujarnya.

Yang disentil adalah Yudi Firmansyah, pensiunan marinir yang, entah dari mana, di kalangan aktivis PDI diketahui berpangkat brigadir jenderal. Berita seorang pensiunan brigadir jenderal akan menbentuk satgas itulah yang bikin geger. Mabes ABRI pun memanggilnya untuk mengoreksi kepangkatannya dan mengeluarkan pernyataan tertulis. Isinya: pangkat Yudi hanyalah sersan. Yudi sendiri kini memilih bungkam.

Ngomong-ngomong, apa, sih, yang ditakutkan dari satgas purnawirawan itu? Walaupun mantan tentara, toh mereka tak bersenjata.

Zed Abidien dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970322-031/Hal. 19 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.