Skip to main content

Pol Golput KNPI

Hasil jajak pendapat DPD KNPI Malang menyimpulkan, 92,4 persen pemuda Malang memilih untuk golput. Validkah?

SIAPA bilang dari sebuah organisasi yang dianggap perpanjangan tangan pemerintah tak bisa ditelurkan sebuah hasil penelitian yang "jujur"? Paling tidak, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malang, Jawa Timur, ingin menepis pandangan miring itu. Tanggal 25 Februari lalu, organisasi pemuda di bawah Golkar tersebut mengeluarkan hasil penelitian terbarunya tentang sikap politik pemuda Malang.

"Hasil penelitiannya ternyata tak terduga," kata Didik Rusdianto, Ketua DPD KNPI Malang. Ternyata, 92,4 persen memilih tidak menusuk alias memilih "golongan putih" (golput). Hanya 6,5 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 1,1 persen tidak memberikan jawaban. Tentang penilaian responden terhadap organisasi peserta pemilihan umum (OPP), 91,5 persen menyatakan OPP belum aspiratif; 6,5 persen berpendapat OPP sudah aspiratif, dan dua persen tidak menjawab.

Jajak pendapat itu menarik justru karena dilakukan oleh KNPI. Apalagi, ide penelitian datang dari sang Ketua DPD KNPI Malang, yang juga putra sulung Wali Kota Malang. Dengan penelitian itu, tim peneliti yang beranggotakan hampir seluruh aktivis KNPI Malang tersebut ingin melihat apakah responden menggunakan hak pilihnya, apakah OPP aspiratif, apakah OPP menepati janji kampanye, dan apakah OPP memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Hasil penelitian nantinya akan dipakai untuk masukan ketiga OPP.

Sasaran responden adalah kelompok pemuda kritis, yaitu organisasi-organisasi kepemudaan dan mahasiswa. "Karena, kelompok pemuda kritis itulah yang dapat mempengaruhi orang lain, minimal yang ada di kelompoknya," ujar Fauzan Alfaz, Ketua Peneliti. Jadi, penelitian dengan contoh acak itu memang sengaja tidak membidik sembarangan pemuda untuk dijadikan sampel. Dari 1.000 kuesioner yang disebar, 945 kembali.

Penelitian itu juga menunjukkan, 93,4 persen responden menganggap janji-janji kampanye ketiga OPP bohong belaka. Hanya 5,4 persen yang masih percaya ketepatan janji kampanye OPP; dan sisanya, 1,2 persen, tidak menjawab. Pertanyaan terakhir, apakah OPP dianggap memperjuangkan kepentingan pemilih? Ternyata 90,3 persen menyatakan tidak dan hanya 7,6 persen berpendapat ya; sisanya, dua persen, bilang tidak tahu.

O, ya, ada satu lagi kesimpulan. Ternyata, sikap anak terhadap OPP tidak berbanding lurus dengan sikap orang tuanya. Hal itu terbukti dari orang tua responden yang 42 persen (397 responden) adalah pegawai negeri sipil dan 10,3 persen ( 98 responden) adalah ABRI, sedangkan sisanya beragam dari kalangan swasta. Logikanya, kalau anak menurut orang tua, paling tidak separo dari responden tidak golput. Sudah menjadi rahasia umum: para pegawai negeri dan ABRI diimbau untuk menyukseskan pemilihan umum dengan memenangkan Golkar.

Alhasil, kalau hasil jajak pendapat itu disimpulkan dalam satu kalimat, bunyinya begini: sebagian besar kelompok pemuda kritis di Malang ternyata memilih golput, tidak percaya kalau OPP aspiratif, menganggap janji-janji kampanye itu bohong, dan menganggap OPP tidak memperjuangkan kepentingan pemilih. Wow!

Penelitian itu jelas membuat telinga beberapa pihak menjadi merah. Orang yang paling dahulu menegur adalah Soesamto, Wali Kota Malang yang juga orang tua Didik. "Koen iku ngawur (kamu itu ngawur), Dik," tegur sang ayah. Maklum, sebagai aparat pemerintah daerah yang notabene pembina Golkar di Kota Apel itu, ia tentu harus bertanggung jawab atas kemenangan Golkar, bukan golput. Komandan Kodim Malang pun pernah menanyakan tentang penelitian itu.

Yang ditegur, Didik, menganggap penelitian KNPI itu biasa-biasa saja, sama sekali tidak kontroversial. "Kami sendiri tidak menduga hasilnya demikian. Tapi, kalau kenyataannya begitu, kami kan harus jujur," ujar Didik. DPD KNPI Malang, ujarnya, ingin memberikan masukan ke OPP karena responden dianggapnya generasi kritis yang kelak menjadi pemimpin bangsa. "Kalau demikian, mau jadi apa bangsa kita?" katanya lagi.

Penelitian itu tak hanya dipertanyakan aparat militer, namun juga kalangan akademisi. Mereka menghajar dari sisi validitasnya. Muhajir Effendy, Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang memaparkan dengan fasih kemungkinan kelemahan metodologi yang dipakai dalam penelitian itu. "Saya tantang anak-anak KNPI untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara akademis," kata Muhajir, "saya kira mereka hanya mencari sensasi. Saya kira malaikat pun tidak percaya dengan hasil penelitian itu."

Namun, ada pula rekannya sesama akademisi yang memberi acungan jempol atas penelitian KNPI itu. Adalah A. Mukti Fajar, Rektor Universitas Widya Gama, Malang, yang memberikan pujiannya. "Pada saat seperti ini, mereka berani melakukan penelitian seperti itu. Terlepas dari valid tidaknya, niat mereka itu patut diacungi jempol," ujarnya. Tampaknya, ia bukan termasuk kalangan malaikat.

Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970315-030/Hal. 20 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.