Jaksa Taipei Banding Kasus Mata-mata Cina

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei, Taiwan, 1 April 2024, mengajukan banding atas putusan bebas terhadap Ho Jianghua, perempuan yang dituduh membangun jaringan mata-mata untuk Cina. Soal ini dilaporkan Taipei Times edisi 2 April 2024. Ho didakwa pada 2020 karena diduga menerima dana dan bekerja dalam kegiatan spionase untuk Cina. Namun ia dibebaskan oleh Pengadilan Distrik Taipei dalam pengadilan pertamanya Februari 2024 lalu dengan dalih kebebasan berbicara. Jaksa Lin Ta menilai alasan hakim menggunakan dasar “kebebasan berbicara” untuk membebaskan Ho adalah sebuah cacat. Sebab, pengadilan tidak menilai secara jelas bahaya yang ditimbulkannya terhadap keamanan nasional dan tidak mempertimbangkan tindakannya. Tindakan yang dimaksud tersebut termasuk mengadakan pertemuan di Beijing, menerima dana lebih dari NT$400.000 dari Departemen Front Persatuan Cina, bukti terlibat dalam spionase, mengumpulkan informasi pribadi, dan berupa amenumbangkan sistem demokrasi Taiwan. Pembebasan tersebut, kata Jaksa Lin, tidak mengkaji upayanya untuk mengembangkan jaringan pemerintah Cina dan hakim juga melepaskan bagian yang disajikan dalam dakwaan. Dengan melakukan hal tersebut, kata Jaksa Lin, hakim membatalkan penerapan Pasal 2 Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah diamandemen, yang melarang “mendanai, menampung … mengarahkan atau mengembangkan sebuah organisasi” untuk negara musuh. Hasil investigasi kejaksaan menunjukkan bahwa Ho telah mendirikan sebuah organisasi untuk wanita dan pasangan Cina yang tinggal di Taiwan, menyusun piagam dan program kerja, dan memimpin para anggotanya dalam kunjungan ke Beijing di mana mereka melapor kepada pejabat Cina dan setuju untuk menjadi organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah Cina. Dalam banding itu juga dikatakan bahwa Ho memimpin organisasi tersebut, menyiapkan saluran pendanaan dari Beijing dan memprakarsai rencana untuk melaksanakan beberapa program, salah satunya adalah untuk “mengidentifikasi data pribadi warga negara Cina yang tinggal di Taiwan” dan “melacak aktivitas mereka.” Ho juga disebut jaksa mendapat dukungan finansial dari Beijing atas upaya ini dan membantu mendanai acara-acara di Taiwan yang bertujuan untuk menarik warga negara Cina untuk hadir, termasuk pasangan keluarga Cina yang telah menjadi warga negara Taiwan. Ho juga menginstruksikan anggotanya untuk menghadiri rapat umum dan mendukung partai dan kandidat tertentu selama kampanye pemilu. “Secara keseluruhan, dari bukti dan pengamatan terhadap kegiatan tersebut, dapat dianggap bahwa (Ho) melanggar Pasal 7 Undang-Undang Keamanan Nasional yang ‘berniat membahayakan keamanan nasional atau stabilitas sosial’ atas nama Cina,” kata Jaksa Lin. Banding kasus ini, kata Jaksa Lin, dapat digunakan untuk memulai wacana hukum tentang batasan antara keamanan nasional dan kebebasan berpendapat. Mengembangkan organisasi atas nama negara musuh penting dibedakan dari “kebebasan berpendapat,” sebuah hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi Taiwan.