BERDIRI di kawasan elite Bukit Timah, Singapura, apartemen Wing On Life Garden tampak menjulang gagah. Di bangunan berlantai 30 itulah, Atang Latief alias Lauw Tjin Ho sejak 13 Maret memiliki satu dari dua penthouse apartemen itu. Setiap kali ke Singapura, pengutang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini selalu tinggal di “istana” barunya itu.
Atang menjadi sorotan ketika akhir Januari lalu “setor muka” ke Jakarta, setelah sekitar tujuh tahun ngendon di Singapura. Mantan pemilik Bank Indonesia Raya (Bank Bira) itu kabur ke Negeri Singa setelah banknya dibekukan dan meninggalkan utang BLBI Rp 325 miliar. Kendati terus mencicil, utang ke negara hingga kini masih Rp 170 miliar.
Karena itulah, di saat kewajibannya belum selesai, pembelian penthouse ini mengundang tanda tanya. Harga penthouse itu sekitar Sin$ 3 juta atau sekitar Rp 16 miliar. Akhir Maret lalu, Tempo sempat melongok “rumah” Atang yang terletak di pucuk Wing of Life Garden itu.
Apartemen itu dibeli Atang dari hasil menjual rumahnya di Swiss beberapa waktu lalu yang laku Rp 60 miliar. Menurut Lukman Astanto, menantu Atang, saat itu mertuanya tak bisa menikmati hasil penjualan rumahnya tersebut lantaran dibekukan pemerintah Singapura. Alasannya, Atang tengah bersengketa dengan istri keduanya, Satiawati, yang mengajukan gugatan cerai.
Belakangan, Atang mengajukan permohonan menggunakan uang tersebut kepada pengadilan Singapura dengan alasan untuk membeli rumah. Pengadilan mengabulkan, dan Atang pun membeli apartemen di kawasan Bukit
Timah itu.
Emerson Yuntho, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai, pembelian apartemen ini sangat mengherankan mengingat utang Atang kepada pemerintah yang masih begitu besar. “Seharusnya pemerintah lebih aktif mendata dan melakukan penyitaan terhadap aset para pengutang BLBI,” kata Emerson.
Tapi, soal ini, Lukman menjamin mertuanya tak akan lari dari tanggung jawab. “Dia menyatakan bukan tipe orang yang punya utang dan tak mau bayar,” ujar Lukman. Sejak dulu, kata Lukman, Atang sudah punya niat membereskan utang-utangnya. “Tapi ia selalu ditakut-takuti anaknya, dia akan ditangkap kalau pulang ke Indonesia,” ujarnya.
Salah satu yang dituding kerap “menggertak” Atang adalah Husni Mukhtar, anak Atang dari Satiawati. Tapi, Husni membantah tudingan itu. “Kalau Pak Atang berniat menyelesaikan kewajiban utangnya, kenapa dia pindah kewarganegaraan?” kata Husni balik menuding sang bapak yang sejak 2001 menjadi warga negara Singapura.
Atang, atas jaminan keamanan dari polisi, Januari lalu akhirnya pulang. Begitu menginjak Jakarta ia langsung melaporkan Husni ke Mabes Polri dengan tuduhan menggelapkan asetnya di PT Bina Multi Finance yang sedianya untuk menutup utangnya. Laporan sang ayah ini yang membuat Husni meringkuk di penjara Mabes Polri sejak Februari lalu.
Meski terbelit utang kepada pemerintah ratusan miliar, hukum seolah enggan mengusik Atang. Pada awal Februari lalu, Lukman (mewakili Atang) bersama Ulung Bursa (pemilik Bank Lautan Berlian), James Januardy (pemilik Bank Namura), Omar Putihrai (pemilik Bank Tamara) bahkan datang ke Istana Presiden. Di sana, para pengutang dana BLBI itu bertemu Menteri Ekonomi, Kepala Polri, dan Jaksa Agung.
Empat hari setelah bertemu para petinggi itu, keluar keputusan pemerintah tentang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Pemerintah mewajibkan para pengutang itu melunasi kekurangan utangnya melalui Departemen Keuangan sampai akhir 2006. Prosedur penyelesaian PKPS ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 16 Maret 2006.
Salah satu ketentuannya, pengutang yang diatur dalam skema ini adalah mereka yang menandatangani perjanjian PKPS dan Akta Pengakuan Utang (APU) atau mereka yang sudah membayar sebagian utangnya. Mereka inilah yang akan mendapatkan Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban (SKPK) jika sudah membayar lunas. Atang masuk dalam skema ini.
Emerson menilai, kebijakan pemerintah Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono soal BLBI sama saja. Kalau dulu ada release and discharge (R&D), sekarang ada SKPK. “Bahkan pengutang yang membayar lunas, kasusnya bisa di-deponering atau dikesampingkan,” kata Emerson.
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Masyhudi Ridwan, mengatakan, kasus hukum Atang memang belum diproses. Dalam daftar Kejaksaan Agung, ada enam kasus yang masuk tahap penyidikan dan 14 tahap penyelidikan. “Kasus Atang masih tahap penyelidikan,” kata dia. Atang, menurut Masyhudi, juga tak pernah masuk daftar cekal.
Kejaksaan Agung kini masih menunggu penyelesaian utang Atang kepada Departemen Keuangan. Jika utang sudah lunas, barulah kejaksaan akan meneliti unsur pidananya. Jika tidak ada, bisa dideponir, dan jika tak cukup bukti, bisa dihentikan atau dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP3).
Kepala Bagian Hubungan Media Departemen Keuangan, Edi Efendy, mengatakan, sikap pemerintah soal BLBI ini memang meneruskan kebijakan sebelumnya. Kalau tak diteruskan, kata Edi, sama dengan mencederai janji dengan debitor. Karena itu, pemerintah memberi waktu sampai 2006 harus lunas.
Adapun Atang tetap optimistis bisa menutup utangnya. Dalam taksiran Lukman, aset yang bisa dipakai untuk menutupi utang Atang berasal dari dana penjualan PT BMF sekitar Rp 45 miliar dan 65 persen saham Atang di Texas Fried Chicken yang nilainya sekitar Rp 100 miliar. Sisanya, dari beberapa aset lain, berupa tanah dan pabrik, yang belum bisa ditaksir harganya.
Ini memang hitungan di atas kertas. Di lapangan, aset-aset milik Atang itu disinyalir sudah berpindah tangan. Bahkan gara-gara aset itu pula pria 84 tahun yang dikenal gila judi itu sekarang harus “berkelahi” dengan anak-anaknya. ***
Abdul Manan, Poernomo G. Ridlo, Anne Handayani/LRB