Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia memblokir akses ke www.sarawakreport.org, situs yang kritis terhadap pemerintah Perdana Menteri Najib Razak dan mengungkap dugaan skandal keuangan di perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Komisi Multimedia dan Komunikasi Malaysia (MCMC), seperti dilansir Channel News Asia edisi Senin 20 Juli 2015 menilai situs itu melanggar undang-undang internet lokal.
Sarawak Report, sebuah situs yang dijalankan oleh perempuan Inggris yang berbasis di London, menerbitkan laporan dan dokumen dugaan korupsi dan salah urus di 1MDB.
MCMC mengatakan, portal berita itu melanggar Communications and Multimedia Act 1998, yang melarang orang menggunakan situs web untuk menyediakan konten “yang tidak senonoh, cabul, informasi palsu, mengancam, atau menyerang karakter dengan maksud untuk mengganggu, merugikan, mengancam atau melecehkan orang “.
“MCMC memutuskan untuk memblokir situs yang bisa mengancam stabilitas negara, yaitu Sarawak Report, untuk penerbitan yang isinya belum terbukti kebenarannya dan yang berada di bawah penyelidikan, setelah menerima keluhan dari masyarakat,” kata komisi itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Minggu 19 Juli 2015 malam.
Editor Sarawak Report, Clare Rewcastle-Brown mengkritik pemblokiran itu dan menyebutnya sebagai “sebuah upaya terang-terangan untuk menyensor pengungkapan informasi korupsi besar oleh kami”.
1MDB, dengan utang lebih dari US $ 11 miliar, sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Malaysia karena dugaan kesalahan manajemen keuangan dan korupsi. Dewan penasehat perusahaan negara itu diketuai oleh Perdana Menteri Najib Razak.
The Wall Street Journal (WSJ) jjuga melaporkan awal bulan ini bahwa penyelidik kasus ini menyelidiki ke dalam 1MDB dan menelusuri dugaan ada dana sekitar US $ 700 juta yang dialirkan ke rekening bank milik Najib Razak, menurut dokumen penyelidikan. Reuters belum memverifikasi laporan WSJ itu.
Najib membantah mengambil uang untuk kepentingan pribadi dan mengatakan tuduhan korupsi tersebut merupakan bagian dari kampanye jahat untuk mendepak dia dari jabatannya. Dia mempertimbangkan melakukan upaya hukum terhadap WSJ.
CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS | ABDUL MANAN
TEMPO.CO | SENIN, 20 JULI 2015 | 22:58 WIB