RABU, 01 DESEMBER 2010 | 09:56 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta – Staf Khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, kontroversi yang muncul belakangan ini karena pernyataan Presiden tentang monarki dikutip tidak utuh. Televisi hanya menyiarkan potongan kalimat presiden yang sebetulnya panjang lebar. “Kalau hanya “ditayangkan potongannya” tersebut, hampir pasti akan lahir berjuta tafsir,” kata Heru saat dihubungi, Rabu (1/12/2010).
Heru Lelono mengatakan, “Kontroversi ini yang kelihatannya ingin diciptakan.” Tapi Ia tak menjelaskan siapa yan gdimaksudnya ingin menciptakan kontroversi tersebut.
Dia menilai, polemik ini, khususnya komentar “para elit atau ahli” ini terlalu dini. Proses Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta masih panjang. Belum diserahkan ke DPR,” kata Heru.
Heru memastikan bahwa apa yang disampaikan Presiden ini dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang punya kewajiban menjalankan dan menjaga keutuhan negara, serta tertibnya jalan pemerintahan di seluruh negeri.
Untuk itulah, kata Heru, Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta harus terwadahi dalam semua undang-undang yang ada, termasuk daerah yang memiliki keistimewaan seperti Yogyakarta. “Tidak ada kepentingan Presiden yang lain, selain menjalankan fungsi di atas,” kata Heru.
Kontroversi soal monarki ini mencuat setelah Jumat pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Yogyakarta tak mungkin monarki. Inilah yang memancing reaksi. Termasuk munculnya wacana referendum yang dilontarkan sejumlah pihak di Yogyakarta.
Abdul Manan