WONG cilik seperti Suryawan termasuk yang sangat peduli siapa Presiden Indonesia berikutnya. Sopir bajaj berusia 24 tahun yang biasa mangkal di Jalan Melawai, Jakarta Selatan, itu malah sewot dibuatnya. Pasalnya, pemuda tamatan SLTP yang mencoblos PDI Perjuangan (PDI-P) itu hanya tahu bahwa bila partai yang dipilihnya menang maka sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, otomatis jadi presiden. “Sekarang saya bingung, kenapa Mega yang perempuan tiba-tiba jadi masalah,” ungkap dia.
Melihat gencarnya serangan terhadap putri Bung Kamo itu sekarang Suryawan menjadi pesimistis. “Kalau tahu bakal seperti ini, saya tak akan mencoblos. Apa bedanya sih dengan pemilu yang curang dulu,” keluhnya. Dan kini lelaki yang mengaku tak paham soal politik itu cuma bisa berharap calon legislatif PDI-P bisa menyalurkan aspirasinya.
Di Surabaya, banyak orang yang semasygul Suryawan. Dan mereka tak cukup hanya mengeluh tapi action juga. Sebagai ungkapan dukungan terhadap Megawati, misalnya, mereka yang notabene adalah simpatisan dan kader PDI-P mengumpulkan cap jempol darah mendukung putri Soekarno itu sebagai presiden. Sejak aksi itu digelar pertama kali pada 28-30 Juni lalu tak kurang 1.600 orang yang sudah membubuhkan cap jempolnya. Rencananya aksi cap jempol darah ini akan terus berlangsung hingga sidang umum MPR. Tak cuma di DPP Surabaya, tetapi di tingkat ranting juga. Di sana akan dibuka posko-posko cap jempol darah.
Tapi, mengapa mereka pakai aksi darah segala? “Saya ikut ini karena saya mendukung Mega jadi presiden,” ujar Saeran, VESPA FANS 76 tahun, bersemangat. Menurut warga, Jagir Sidoresmo, Surabaya, itu Mega pantas jadi presiden karena sudah terbukti partainya memenangkan pemilu lalu.
Setelah aksi jempol darah, lalu bagaimana kalau Megawati tak jadi kepala negara? “Wani ribute (berani untuk ribut),” ucap Saeran. “Saya ini orang PNI dan saya mendukung Mega karena benar,” tutur mantan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api itu.
Hal yang sama juga dikatakan Sukamto, 45 tahun. Warga Gubeng Masjid Surabaya itu tahu memang bahwa pemilu Indonesia tidaklah langsung memilih presiden. Namun, dalam bayangan Sukamto pemilihan presideh harus mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi, tegas dia, kalau setelah PDI-P menang dan Mega tidak terpilih berarti wakil rakyat di MPR itu tidak mendengarkan aspirasi rakyat. “Itu pasti hasil rekayasa seperti yang selama ini.”
Aksi cap jempol darah tadi berlangsung di kediaman Sucipto, Ketua DPD PDI-P Jawa Timur. di Jalan Pandegiling 223 Surahaya. Sucipto mengaltakan dirinya tak bisa melarang aksi itu. Alasannya karena itu merupakan proses kerakyatan yang nantinya akan terhentikan sendiri secara alami asalkan tak ada reaksi herlebihan dari kalangan lain.
Alih-alih melarang aksi cap jempol darah. Sucipto malah minta para elite lolitik mawas diri, tak membuat pernyataan-pernyataan yang tidak mengabaikan tata krama politik, seperti saling melecehkan dan saling menjegal dengan cara-cara nasional. Contohnya, memperalat agama untuk memperdayai rakyat. “Kapan sih PDI Perjuangan itu melakukan tindakan-tindakan yang keras dan brutal yang mengarah ke konflik berdarah? Enggak pernah.”
Zulfi Azwan. Kctua Departemen Pengerahan Massa DPP PDIP Jawa Timur seperti dikutip Republika, 30 Juni lalu, mengungkapkan pengurus DPP juga akan menyerukan kepada masanya untuk berbondong-bondong mendatangi SU MPR mendatang di Senayan Jakalta. “Ini guna memberikan dukungan moral kepada Megawati agar terpilih menjadi presiden.”
Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Roy Janis tak memungkiri bahwa sistem pemilu di Indonesia memang memilih wakil rakyat bukan memilih presiden secara langsung. Namun faktanya, menurut dia, rakyat memilih PDI-P karena ingin Megawati jadi presiden. Namun, lanjut Roy Janis, pendukung PDI-P tak akan memaksakan kehendaknya jika Megawati akhirnya tak menjadi presiden.
Tentang aksi cap jempol darah, Roy Janis melihatnya sebagai cara untuk mengingatkan agar wakil-wakil rakyat tak menyimpang dari tujuan semula. “Kalau kemudian seorang anggota legislatif dari PDI Perjuangan tidak memberikan suauanya kepada Megawati dalam pencalonan presiden berarti dia mengkhianati aspirasi rakyat. Terutama aspirasi masyarakat pendukungnya.”
* Cuma Psy-war
Anggapan bahwa presiden harus dari parpol yang memenangkan pemilu ditolak Ryaas Rasyid. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah itu melihat kemunculan anggapan tadi karena ketakmengertian akan mekanisme yang berlaku. Menurut dia tak ada di dunia ini pemhllpin partai suara terbanyak otomatis menjadi persiden. “I.ihat saja LDP di Jepang. Mereka kalah meski meraih suara tcrbesar. I ain halnya kalau perolehan suara partai itu mencapai 51 persen, menang mutlak. Baru itu berhak. Kalau baru meraih 35 persen, ya, helum bisa.”
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Zarkasih Nur dan Ketua DPPPartai Amanat Nasional A.M. Fatwa mengatakan bukan mustahil parpol sengaja tak mellgingatkan massallya soal mekanisme sesungguhnya dari pemilihan presiden. “Kita ini pada awalnya saja sudah menyebut calon-caloll presiden padahal yang hcndak kita pilihkan caleg. Mungkin di sini kesalahan kita,” ujar
Zarkasih.
Akan halnya dalam pandangan Ketua DPP Partai Golkar Slamet Efendi Yusup yang terjadi sekarang sebenarnya hanyalah perang psikologi alias psy-war. “orang-orang itu mencoba membangun ini bahwa partai tertentu sudah dalam posisi menang,” katanya.
Debat ini bisa tak berkesudahan. Satu hal yang pasti adalah apa pun kata orang tetap MPR yang memilih presiden. Karena itu, siapa pun yang berambisi memajukan calonnya dalam perehutan kursi presidell, haruslah memperluas dukungan di MPR caranya, antara lainya koalisi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Kwik Kian Gie telah mengisyaratkan bahwa partainya akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Prinsipnya, menurut dia. PDI-P bersedia mengkompromikan pandangan-pandangannya karena sejak awal memang tidak pernah berkeras bahwa konsepsi mereka paling benan “Kita ingin menyatukan sikap dengan prinsip give and take,” katanya. “Saya yakin PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa akan bersatu. Saya juga mengharapkan TNI memposisikan diri dengan netral. Kalaupun mau memilih, pilihlah partai yang menang dalam pemilu” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Matori Abd Jalil. Saat ini, ungkap dia, tengah dilakukan pendekatan untuk meminimalkan perbedaan di antara mereka. Ini, lanjut dia, tidak akan sulit karena hagaimanapun Deklarasi Ciganjur tetap akan menjadi pegangan.
Di sisi lain Partai Golkar yang mencalonkan B.J. Habibie juga tak mau kal membingun koalisi serupa. Dalam hitungan Slamet Efendi Yusuf komposisi suara Golkar akan mencapai 26 persen, sedang PDI Perjuangan 34 persen. Dan untuk memenangkan calon presidennya Golkar siap berkoalisi dengan partai mana saja. Dan itu berarti sangat terbuka kemungkinan bagi Golkar nantinya untuk merankul partai-partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan yang lain yang selama ini menentang pencalonan Megawati.
Alhasil presiden pilihan MPR nanti bisa saja hukan yang diinginkan sebagian besar pemberi suara pada pemilu Juni lalu. Kalau koalisi yang dibangunnya tak cukup besar Megawati bisa tersungkur. Apalagi kalau ada orangnya yang membelot. Itu mungkin kalau pemilihan dengan sistem one man one vote di MPR nanti tidak secara terbuka, tapi secara tertutup (tertulis) seperti yang diinginkan Golkar. Kalau itu yang terjadi, lantas bagaimana menjelaskannya kepada rakyat ?
Imam Wahjoe L/Reko Alum, Budi Nugroho, Eko yulistyo A.F, Ria Satriana Budhi, Ondi A. Saputra (Jakarta) Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 990705-047/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama