PARA Jurnalis di Tanah Air, yang sedang menikmati euforia kebebasan pers setelah Soeharto lengser, tampaknya kini ha rus lebih cermat dalam menulis berita. Ini bukan karena adanya ancaman pembredelan baru dari Departemen Penerangan, seperti gaya rezim Orde Baru dulu, tapi justru karena lahirnya sebuah lembaga pengawas pers (media watch).
Di Eropa Barat dan Amerika, keberadaan lembaga independen yang memantau perilaku pers bukanlah hal baru. Tapi, di Indonesia, inilah pertama kalinya ada organisasi yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat konsumen pers.
Yayasan Lembaga Konsumen Pers (YLKP) dideklarasikan di Surabaya, 5 Maret lalu. YLKP didirikan oleh sejumlah praktisi pers, Birokrat, pendidik, politisi, praktisi hukum, budayawan, dan pengusaha. Dalam deklarasi disebutkan, kebebasan menyampaikan pendapat saat ini belum diimbangi oleh kesadaran masyarakat ataupun insan pers sendiri tentang hakikat pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Tak jarang, pers melanggar kode etik dengan pemberitaan yang jauh dari asas akurat, adil, dan terpercaya. Sementara itu masyarakat konsumen pers bereaksi spontan, membabi buta, dan kurang bertanggung jawab atas berita yang tidak memuaskan atau dianggap merugikan mereka.
Sirikit, Direktur Eksekutif YLKP yang juga dosen ilmu jurnalistik di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya menyatakan kalau tidak ada yang mengawasi, media akan jadi entitas baru yang punya kekuasm mutlak. “Itu berbahaya. Jadi, harus diawasi,” ujar Sirikit.
Menurut Sirikit, YLKP selaku wakil publik berfungsi melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan pers yang kurang bertanggung jawab. Di lain pihak, lembaga ini bisa berfungsi sebagai mitra lembaga pers yang profesional dan berkualitas. Justru, dengan adanya YLKP, kontrol pers oleh pemerintah dapat dihindarkan.
“Karena masih baru dan dengan sumber daya manusia yang terbatas, YLKP untuk sementara memantau media di Jawa Timur, meliputi radio, televisi, serta media cetak. Kami tidak menunggu adanya keluhan dari konsumen. Tai, kalau ada keluhan, itu lebih baik,” tutumya. YLKP tidak hanya mekritik, tapi juga menghargai apa yang dilakukan media jika memang pantas dihargai.
YLKP akan mengawasi pemberitaan membuat tabulasi, lalu diterbitkan dalam bentuk jurnal dan dilanggankan ke media yang berminat, diekspos ke masyarakat, termasuk ke kampus. Namun YLKP, yang diketuai Sabron Pasaribu dan akan mulai bekerja pada 1 April 1999, tidak berwewenang menjatuhkan sanksi ke media.
* Mendidik Masyarakat
Untuk sementara, anggaran pengelolaan YLKP diperoleh dari dana mandiri dari sepuluh pendiri, yang telah didepositokan. Kelak, YLKP akan minta dukungan dana dari media-media yang berkepentingan. Toh, ini masih lehih murah ketimbang setiap media membentuk pengawas sendiri.
Zed Abidien, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jawa Timur, menyambut positif atas pembentukan YLKP. Karena, kalau pers hanya mementingkan bisnis, pers cenderung mengabaikan fungsi sosial untuk mendidik masyarakat.
Menurut Abidien, AJI mendorong pers agar lebih sehat, profesional, dan independen dalam menjalankan profesinya. Jadi, ide YLKP tidak tumpang tindih dengan AJI, justru saling melengkapi. “AJI memberdayakan wartawan, YLKP memberdayakan konsumen pers,” kata Abidien.
Sjahrul Bachtiar, Redaktur Pelaksana Harian Sore Surabaya Post, tak melihat berdirinya YLKP sebagai usaha mengerdilkan pers, “tapi mewujudkan pers yang betul-betul bertanggung jawab.” Namun, sisi negatifnya, YLKPbisadijadikan dalih untuk menahan informasi.
Adapun Basuki Subianto, Redaktur Pelaksana Harian Surya, mengatakan, “Sebenamya, saya malah berterima kasih terhadap keberadaan lembaga semacam YLKP. Sebab, biasanya, untuk menilai kualitas, kami tak jarang harus menyurvei berbagai kalangan-mulai dari eksekutif sampai ibu rumah tangga yang tentu saja biayanya tidak murah.”
Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan dan Hari Nugroho (Surabaya)
D&R, Edisi 990315-031/Hal. 62 Rubrik Bisnis & Ekonomi