Gubernur Jatim Basofi Sudirman memberikan 617 mobil Isuzu Panther seharga Rp 23,5 miliar pada para camat di daerahnya. Padahal, dana ini tak pernah dianggarkan di APBD 1996/1997.
MENJELANG Pemilu, agen penjual resmi kendaraan biasanya berpesta. Pesanan kendaraan dinas yang akan digunakan untuk memperlancar togas-togas aparat birokrasi memenangkan Pemilu, akan membanjir. Salah satunya adalah pembelian mobil Isuzu Panther, untuk para camat di Jawa Timur.
Masalah pembelian mobil yang terkenal karena iklan “Rp 44 ribu” itu sebenarnya sudah t berlangsung sejak awal Agustus lalu, tapi hingga kini orang masih terus meramaikannya. Soalnya, jumlahnya tidak main-main. Ada 615 camat dan 2 walikota administratif yang akan mendapat jatah mobil itu. Ini berarti, dengan harga per mobil Rp 3.8 juta, dibutuhkan dana Rp 23,5 miliar yang rencananya bakal diambil dari dana APBD Jawa Timor.
Yang jadi persoalan, kalangan DPRD Jawa Timur, sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas pengeluaran uang rakyat, belum mengetahui rencana gubemur Basofi Sudirman itu. “Saya tahu dari membaca koran,” kata Tjuk Sukarwa, anggota FPP DPRD Jawa Timur. Dalam APBD 1996/1997 yang sudah disusun sejak beberapa waktu lalu, tidak pernah ada anggaran untuk membeli mobil Panther ini.
Karena itu, FPP mempermasalahkan soal ini dalam sidang paripurna, Kamis lalu. “Masalah ini belum disampaikan secara rinci oleh eksekutif pada DPRD, padahal pembelian ini menggunakan anggaran APBD. Sementara perubahan APBD belum diproses, apakah penyerahan mobil Panther yang telah dilakukan, tidak berarti menyalahi peraturan perundangan, dan tindakan fait a compli, ” kata Abdul Mu’ti Nurhadi, juru bicara FPP DPRD.
Hingga kini gubernur Basofi inemang belum menyampaikan usulan resmi mengenai pembelian mobil Panther itu pada anggota dewan. Yang disampaikan dalam nota keuangan pada rapat paripurna masa sidang II, Senin dua pekan lalu, hanyalah mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Jatim yang akan mengalami kenaikan anggaran untuk sub sektor prasarana aparatur negara. Jumlah kenaikannya hampir sama-dengan dana yang dibutuhkan untuk pembelian mobil Panther ini, yaitu Rp 23 miliar.
Apakah mobil bisa dimasukkan dalam pengertian sub sektor prasarana aparatur negara? “Pengertian says selama ini mengenai sub sektor tersebut ya seperti untuk keperluan membangun atau merehab gedung karyawati pemda, untuk P3KT (Pelaksanaan Proyek Pengadaan Kota Terpadu), dan sebagainya,” kata Tjuk Sukarwa yang di DPRD masuk dalam Komisi Anggaran ini.
Rupanya, gubernur Basofi membebankan pembelian Panther ini lewat PAKAPBD Jatim. Menurut sebuah sumber di DPRD Jatim, hal itu memang dimungkinkan. PAK adalah prows perubahan anggaran setelah melihat selisih antara pemasukan dan pengeluaran APBD tahun sebelumnya. Namun yang jelas, anggota-anggota DPRD, paling tidak dari FPP belum bisa memastikan apakah benar pembelian ini diambil dari PAK APBD. Sebab dalam nota keuangan yang disampaikan gubernur itu, tak ada daftar rincian penggunaan dana APBD yang baru belakangan akan disusulkan. Bila DPRD sudah menerima rincian penggunaan dana APBD itu; barulah DPRD akan membahas usulan nota keuangan gubemur. “Paling lambat tanggal 10 Oktober kita akan membahas PAK APBD itu,” kata Tjuk.
Sementara. PAK APED belum dibahas, mobil Panther warna biro sudah mulai dibagikan para beberapa camat. Tanggal 7 Agustus lalu, 10 camat teladan se Jawa Timor, sudah mendapatkan mobil dinasnya yang diserahkan oleh gubernur sendiri. Menurut Basofi saat upacara penyerahan, mobil itu akan digunakan untuk memperlancar tugas operasional camat. “Dulu memang ada pemberian mobil dari pemerintah pusat. Tapi, para camat kan mengeluh bahwa mobil itu sudah rusak. Karma itu, kita belikan Panther,” kata gubernur yang pernah merekam lagu dangdut “Tak Semua Laki-Laki” itu.
Mobil yang sudah rusak yang dimaksud Basofi adalah Colt T-120 yang diberikah pemerintah, saat Pemilu 1982. Tradisi untuk memberi mobil dinas pada para camat sudah dimulai menjelang Pemilu 1977 lalu dengan dibagikannya mobil VW Safari: Mobil ini digunakan para camat berkeliling untuk mensukseskan Golkar. Pemilu berikutnya, mereka mendapat sebuah Colt T-120, tapi pada pemilu 1987 tak adajatah kendaraan dinas apa pun bagi camat. Baru pada Pemilu 1992, mereka diberikan jatah sepeda motor. Tahun ini, plafonnya ditingkatkan, menjadi mobil Panther.
Namun, Basofi menolak anggapan bahwa pemberian Panther itu dalam rangka untuk memenangkan Golkar. “Ya, waktunya raja yang berdekatan dengan Pemilu,” tandasnya. Mobil Panther yang, nantinya akan ditulisi “Mobil Operasional Camat” itu benar-benar akan digunakan untuk pekerjaan camat. Ketika ditanya apakah dana sebesar itu bukan suatu pemborosan dan lebih baik digunakan untuk mengentaslan kemiskinan, Basofi berkilah,” Yang ngurus kemiskinan itu kan camat. Bagaimana camat dapat menjalankan tugasnya kalau jalan kaki. Daripada ia mencari-cari tidak karuan, lebih baik saya yang carikan”.
Sebenarnya bulan Mei lalu seluruh camat se-Kotamadya Surabaya sudah mendapat mobil dinas Kijang dari Walikota Surabaya Soenarto Soemoprawiro yang juga diambil dari dana APBD. Dengan demikian, banyak camat yang punya mobil dinas dug buah dan ini dianggap menghabur-hamburkan uang rakyat. Namun, sekali lagi Basofi menampik pemborosan itu, “Saga dengar bupati ada yang ngasih mobil dinas, tapi begitu kita berikan, lalu ditarik dan diberikan pada orang lain,” ujarnya.
Ucapan ini ada benarnya. Mohamad Rifai, Camat Wonocolo, Kotamadya Surabaya, sebenarnya kini punya 3 mobil. Mobil Toyota Kijang Grand Astrea milik pribadi yang menurutnya dibeli dengan kreditan, mobil Kijang hadiah dari Pemda Kotamadya Surabaya dan mobil Isuzu Panther dari Basofi Sudirman. Tapi, kini kemana-mana, camat teladan Pemda Kotamadya Surabaya ini hanya menggunakan mobil pribadinya. Kijang pemberian pemda sudah diserahkannya pada Sekretaris Camat. Panthernya? “Masih saya parkir di rumah dinas. Nggak enak sama teman-teman,” kata Rifai yang termasuk dalam 10 camat yang mendapat mobil Panther pada giliran pertama.
Soal mobil Panther ini makin ramai karena hrenurut berita yang beredar, pengadaan mobil dinas ini tanpa melewati prosedur yang benar. Kabarnya’, tak ada tender untuk proyek ini karena penyalumya tak lain putra kandung gubernur Basofi Sudirman. “Saya juga mendengar hal seperti itu,” kata seorang anggota DPRD yang tak ingin disebut namanya.
Namun, ketua DPRD Jatim Trimarjono membantahnya. Menurutnya, proses pengadaan Panther itu sudah sesuai dan tak ada penyimpangan. “Nah, kalau kemudian hari ada penyimpangan, itu kan urusannya Itwilprop, Itjenbang, atau BPK. Fungsi DPRD kan cuma menyetujui saja,” katanya pada wartawan.
Kasus ramainya pembelian mobil Panther lewat APBD, ini mengingatkan pada protes-protes mahasiswa tahun lalu karena pemakaian dana APBD di beberapa daerah yang terkesan seenaknya. Di Jawa Tengah, Gubernur Suwardi tampaknya ingin membuat monumen yang bakal diingat orang. Maka, ia membangun rumah dinas yang harganya sampai Rp 7,04 miliar. Sementara itu, DPRD dengan mengambil standar Bappenas hanya menyetujui angka Rp 4,21 miliar. Belakangan, gubemur Suwardi bersedia menururikan Maya dengan mengganti beberapa perlengkapan impor seperti lampu gantung kristal dengan buatan dalam negeri.
Kemewahan serupa juga terjadi ketika gubernur Sulawesi Selatan Zainal Basri Palaguna mengeluarkan surat edaran kepada 23 bupati dan walikota di daerahnya untuk menggunakan kendaraan dinas Pajero. Segera, saja surat edaran ini menimbulkan reaksi mahasiswa. “Bagaimana bupati dan walikota harus mempertanggungjawabkan pembelian Pajero ini, sementara masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan?” tanya seorang mahasiswa. Pajero memang termasuk mobil mewah. Harganya saja Rp 180 juta per buahnya walau untuk bupati dan walikota ini dikorting sampai Rp 165 juta.
Dalam penjelasannya pada para mahasiswa, gubernur Palaguna mengatakan bahwa ia tidak mewajibkan bupati dan walikata membeli Pajero. Ia menyetujui sejauh kendaraan dan membantu tugas para kepala daerah tingkat dua itu. “Asal mereka mampu membelinya dan itu pun harus dengan persetujuan DPRD masing-masing,” ujarnya. Rupanya, para anggota dewan di Sulawesi Selatan hanya manggut-manggut saja ketika para bupati dan walikota menjelaskan perlunya mobil Pajero untuk menempuh wilayah kerja mereka yang berbukit-bukit. Namun, soal ini pun kemudian mereda sendiri.
Dengan melihat kasus tersebut tampaknya gubernur Basofi Sudirman tak merasa khawatir soal Panther pemberiannya bakal diramaikan. “Ne’ iku keapi’en. Camaf di zaman modern dike’i ngono, koq bingung (Kalau Pajero itu sih terlalu bagus, Camat diberi mobil itu kok dipersoalkan). Panther itu kan kurang bagus untuk seorang camat, kecuali kalau tiap dua tahun dikasih satu,” katanya. Beruntunglah camat-camat yang bekerja di Jawa Timur.
Zed Abidien dan Abdul Manan
D&R, Edisi 960921-006/Hal. 10 Rubrik Peristiwa & Analisa