KIARA: Pemerintah Tak Berpihak kepada Nelayan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, dalam catatan akhir tahun 2010 yang diterima Tempo, Selasa (28/12/2010).

Menurut Riza, ketidakberpihakan ini ditunjukkan dengan berkurangnya kepedulian negara terhadap keselamatan nelayan. Hingga September 2010, KIARA mencatat sedikitnya 68 nelayan dinyatakan hilang dan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem. 

Hal ini diperparah dengan rusaknya ekosistem pesisir yang diperburuk oleh rendahnya kemauan politik pemerintah untuk menindak pelaku kejahatan kelautan. Akibatnya, kerusakan lingkungan hidup semakin parah dan penghasilan masyarakat kepulauan pun semakin terancam.

Kinerja pengawasan tindak pidana pencurian ikan dalam setahun terakhir juga dianggap tak memadai. KIARA menyebut salah satunya adalah dilepaskannya 7 pencuri ikan asal Malaysia setelah ditukar guling dengan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 13 Agustus 2010. 

Hal lain yang dicatat KIARA adalah dialihkannya pos anggaran pengawasan perikanan KKP 2010 sebesar Rp 40 miliar ke perikanan budidaya serta adanya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengalihkan secara bertahap peran pengawasan tindak pidana perikanan dari KKP.

Riza berpendapat, jika tidak ada perbaikan memadai, korban hilang dan meninggal di laut akibat cuaca ektsrem seperti tahun 2010 akan meningkat di tahun depan. Waktu melaut nelayan akan terus berkurang, bahkan dimungkinkan kurang dari 160 hari di tahun 2011.

Jumlah nelayan tradisional Indonesia juga berpeluang menyusut hingga kurang dari 2,7 juta jiwa pada tahun 2011 mendatang. Otomatis, pasokan ikan untuk konsumsi dalam negeri akan mengalami goncangan yang itu ditandai dengan terus membesarnya impor ikan segar dan olahan ke dalam negeri.

Menurut Riza, nelayan tradisional berkontribusi lebih dari 75 persen ikan untuk keperluan dalam negeri. Oleh karena itu, Ia mendesak pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada nelayan. Antara lain dengan memberi modal usaha untuk produksi dan pengolahan, mengupayakan adanya asuransi iklim dan jiwa, memberikan subsidi BBM dan biaya produksi, memberikan insentif penjualan harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan, menghapus pungutan perikanan dan memberi jaminan penggantian kapal bila terjadi kerusakan.