Menurut Awaludin, beberapa orang datang menanyakan apakah benar tempat itu kantor Partai Orde Baru. Bulan lalu, misalnya, datang seorang polisi. Seorang berseragam yang mengaku aparat Pemerintah DKI Jakarta pun datang pekan lalu.
Sujarwo, Ketua RT setempat, membenarkan bahwa Partai Orde Baru pernah mangkal di rumah itu sekitar dua tahun sejak 2005. Ia mengatakan pernah bertanya soal nama partai itu. ”Kata seorang pengurusnya, Orde Baru masih laris di pasar,” tuturnya.
Seratus partai telah didaftarkan ke Departemen Hukum. Pekan-pekan ini mestinya menjadi saat tersibuk bagi para aktivis partai itu. Agar lolos saringan dan bisa ikut Pemilihan Umum 2009, mereka harus melengkapi berbagai persyaratan paling lambat 27 Februari 2007.
Hanya partai berbadan hukum yang akan diverifikasi oleh Departemen Hukum. ”Sebagian besar masih belum memenuhi syarat administrasi,” kata Asyarie Syihabudin, Kepala Subdirektorat Hukum Tata Negara Departemen Hukum, Kamis pekan lalu.
Dalam daftar tercatat ”nama-nama besar” macam Partai Hanura-nya Jenderal (Purn.) Wiranto atau Partai Demokrasi Pembaharuan milik mantan aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada pula partai lama yang pada 2004 lalu gagal melewati ambang minimal perolehan suara. Mereka harus ganti nama, seperti Partai Bintang Bulan (semula Partai Bulan Bintang) dan Partai Keadilan Persatuan (awalnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Di antara mereka terseliplah nama-nama yang terdengar aneh.
Selain Partai Orde Baru itu, terdaftar Partai Karya Pelita Soeharto. Partai ini didirikan 50 orang, sebagian besar warga Bekasi, Desember 2006. Menurut pengurusnya, partai ini berkhayal bisa menghidupkan kembali ”kejayaan” mantan penguasa yang meninggal pada 27 Januari lalu itu. ”Nama Soeharto kami pakai untuk mendongkrak nilai jual partai,” kata Saladin Pandata Rangkuti, sekretaris jenderal partai itu.
Lambangnya mirip Partai Golkar. Bedanya, Golkar memakai pohon beringin diapit padi dan kapas. Yang ini lambangnya lampu petromaks diapit padi dan kapas. Rumah Saladin di Cibitung, sekitar 60 kilometer di arah selatan Kota Bekasi, dijadikan kantor. Tak ada bendera, poster, atau umbul-umbul. Yang ada deretan foto keluarga.
Saladin mengatakan atribut partai bukan segalanya. ”Identitas itu bukan gambar atau lambang, tapi melekat di dalam hati,” kata lelaki yang di rumahnya membuka usaha jasa percetakan. Adapun Hopiah, istri Saladin, mengatakan berbagai poster partai sengaja tak dipasang. ”Nggak enak sama tetangga,” kata Hopiah, komisaris partai.
Dalam akta notaris tertulis lengkap 50 pendiri partai. Mereka paling tinggi lulusan SMA. Ketua partai, Pandara, adalah bekas kepala desa di Sukalaya, Bekasi. Walau sebagian besar anggotanya tak berpenghasilan tetap, Saladin mengatakan Partai Karya Pelita Soeharto punya mimpi besar: ”meningkatkan ekonomi sosial masyarakat bawah”.
Walau begitu, Saladin pesimistis partainya lolos verifikasi. Dari berbagai syarat, baru satu yang dipenuhi, yaitu rekening partai. Mereka membukanya di Bank Jabar, awal bulan lalu. Saldonya Rp 1,5 juta. ”Itu tak mungkin bertambah, malah bisa kurang,” katanya.
Masih ada partai yang ”bernuansa masa lalu”, misalnya Partai Beringin Muda. Lambangnya sangat mirip Golkar, beringin diapit padi dan kapas. Didirikan pada November 2007, partai ini berkantor di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berbagi ruangan dengan kantor Gerakan Anti Narkoba Nasional dan Lembaga Advokasi Penegakan Otonomi Daerah.
Struktur partai yang dipimpin Almukmin Ibnu Ali ini mirip birokrasi. Pemimpin tertingginya presiden, lalu ada menteri-menteri. Pengurus daerah dipimpin gubernur dan bupati. Almukmin, adalah Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), onderbow Partai Gokar.
Menurut Almukmin, partainya didirikan orang-orang muda yang kecewa dengan mandeknya kaderisasi sebuah partai besar. Ia membantah membuat lambang mirip Golkar. ”Kuning itu warna nasionalis, beringin lambang persatuan. Kalau orang mengaitkan dengan Golkar, terserah,” ujarnya.
Partai ini menjaring anggota Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, MKGR, dan para mantan aktivis mahasiswa. Ahmad Rizal, Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga, misalnya, adalah mantan aktivis Forum Bersama pada 1998. ”Tapi saya tidak aktif,” kata Wakil Bendahara Front Mahasiswa 1998 ini. Almukmin tak begitu yakin bisa melengkapi syarat pemerintah.
Mendirikan partai memang tak mudah. Undang-Undang Partai Politik mensyaratkan, partai harus punya cabang di provinsi, kabupaten, atau kota, serta kecamatan dalam jumlah tertentu. Mereka juga diwajibkan memiliki kantor tetap, terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tingkat provinsi sampai kabupaten atau kota. Masing-masing pengurus harus mendapat legalisasi KTP-nya dari camat.
Menurut Asyarie Syihabudin, biaya untuk menjadi badan hukum tak mahal. Pendaftarannya gratis. Mereka baru dikenai biaya Rp 200 ribu untuk mengambil surat keputusan menteri tentang badan hukum. Yang tak murah adalah pembuatan jaringan. Untuk membuka kantor saja, pasti butuh dana tak kecil. ”Kalau harga sewanya Rp 5 juta per bulan untuk tiap kantor cabang, berapa yang dibutuhkan,” kata Asyarie. Karena itu, Asyarie memperkirakan, tak sampai sepersepuluh dari jumlah partai yang mendaftar bisa memenuhi syarat administrasi.
Direktur Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani menilai partai baru yang mengusung simbol-simbol Orde Baru itu lucu. Seolah-olah, katanya, Soeharto berhasil di masa lalu dan punya warisan politik. Kenyataannya, partai politik yang membawa kesan Orde Baru terbukti kurang laku. Contohnya, Partai Karya Peduli Bangsa yang didirikan Siti Hardijanti (Tutut) tak dilirik banyak pemilih. ”Mereka membangun fantasi,” kata Saiful.
Abdul Manan dan Hamludin
Majalah Tempo, Edisi. 52/XXXVI/18 – 24 Februari 2008