DUA halaman surat pemimpin oposisi Bill Shorten itu bicara soal dokumen rahasia dari kantor kabinet dan Perdana Menteri Australia yang tersiar ke publik. Isi pesan Shorten: cari pelaku yang membuat dokumen itu bisa berada di tempat pelelangan barang bekas Canberra sehingga akhirnya dipublikasikan Australian Broadcasting Corp. (ABC). “Selidiki mengapa ini terjadi dan bagaimana supaya ini tidak terulang,” tulis Shorten kepada Perdana Menteri Malcolm Turnbulll, Kamis pekan lalu.
Dokumen itu memiliki lebih dari seribu halaman dan dipastikan berasal dari kantor kabinet dan Perdana Menteri Australia lima pemerintahan, yaitu John Howard (1996-2007), Kevin Rudd (2007-2010), Julia Gillard (2010-2013), Kevin Rudd (2013-2013), dan Tony Abbott (2013-2015). Dokumen-dokumen tersebut ditandai dengan berbagai status, dari kategori “sangat rahasia” sampai “hanya untuk diketahui pejabat tinggi Australia”.
Kontroversi akibat bocornya dokumen rahasia itu memicu adanya penyelidikan oleh Polisi Federal Australia dan Badan Intelijen Dalam Negeri Australia, ASIO (Australian Security Intelligence Organisation). Kamis pekan lalu, Turnbull juga menunjuk Ric Smith, mantan menteri pertahanan yang pernah menjadi duta besar di Cina dan Indonesia, untuk mengkaji aspek keamanan di kantor kabinet dan perdana menteri. “Mereka yang bertanggung jawab akan menanggung akibatnya,” kata Turnbull.
Kehebohan yang mengguncang politik Australia itu bermula dari sebuah peristiwa pada pertengahan tahun lalu. Saat itu, seorang pria bushie-sebutan untuk warga Australia yang tinggal di luar kota besar-hendak membeli lemari. Tukang masak steak dan sosis itu lantas mencarinya di sebuah tempat pelelangan barang bekas di Canberra.
Di sana dia membeli beberapa lemari arsip. Si pemilik toko juga menawarkan dua lemari lain dengan harga sangat murah. “Ada dua di sana. Masing-masing bisa kamu miliki seharga Aus$ 10 (sekitar Rp 100 ribu),” ujar pemilik toko. Tapi, kata si penjual, lemari tersebut tak ada kuncinya dan berat.
Pria bushie itu pulang dan menyimpan lemari berat itu di gudang. Selama berbulan-bulan lemari itu teronggok di sana sampai suatu hari dia memutuskan memakainya. Karena tak berkunci, ia pun mengebor lubang kuncinya. Setelah terbuka, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui isinya adalah dokumen rahasia pemerintah. “Dia memutuskan bahwa publik berhak mengetahui semua itu,” kata Michael McKinnon, editor Kebebasan Informasi ABC.
Ingin dokumen itu diketahui umum, ia memutuskan berbicara kepada wartawan. Pilihannya jatuh kepada McKinnon, jurnalis ABC yang berkali-kali ke pengadilan untuk meminta sejumlah dokumen dibuka ke publik. Pria itu menelepon McKinnon dan mengabarkan soal dokumen tersebut. McKinnon awalnya menyarankan pria itu mencari pandangan dari ahli hukum karena memiliki dokumen rahasia, dan itu berpotensi melanggar undang-undang.
Beberapa hari kemudian, pria itu kembali menelepon dan mengundang McKinnon ke rumahnya. McKinnon memenuhi undangan tersebut. Di sanalah si tukang masak sosis menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada McKinnon.
McKinnon lalu berdiskusi dengan koleganya di ABC soal apa yang akan dilakukan: menyerahkannya ke WikiLeaks, melapor ke Polisi Federal Australia, atau membuat tulisan dari dokumen itu. “Kami memutuskan mengambil pilihan ketiga,” tulis McKinnon.
ABC memilih sejumlah dokumen yang dianggap ada unsur kepentingan publik dan menghindari publikasi materi yang bersinggungan dengan masalah keamanan nasional. Selain memaparkan bagaimana mereka menemukan dokumen itu, ABC menulis soal adanya 200 dokumen rahasia yang ditinggalkan di kantor menteri Penny Wong ketika Partai Buruh kalah dalam pemilihan umum 2013.
Dokumen tersebut memuat sejumlah materi sensitif. Isinya antara lain soal rencana melindungi Uni Emirat Arab akibat permusuhannya dengan Iran, masalah keamanan nasional, perkembangan terbaru perang Afganistan, laporan intelijen soal negara tetangga Australia, profil tersangka terorisme, dan operasi pasukan pertahanan Australia di Afganistan.
Seorang juru bicara Wong mengatakan dokumen tersebut aman dan sengaja ditinggalkan di kantor karena ada penjaga dan kuncinya ada di sana. Dokumen itu telah diserahkan ke Departemen Keuangan. Wong mengaku terkejut bahwa dokumen di lemarinya termasuk dalam daftar materi yang ditemukan di dua lemari besi di toko loak itu. “Ini pertama kalinya saya menyadari hal ini, yang berkaitan dengan perubahan pemerintahan lebih dari empat tahun yang lalu,” kata Wong.
ABC juga mengungkapkan, pada akhir 2013, Menteri Imigrasi Scott Morrison menyetujui departemennya mengintervensi pemeriksaan keamanan oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO). Langkah ini diambil untuk mencegah para pencari suaka mendapat visa perlindungan permanen.
File kabinet juga menunjukkan soal rencana radikal perdana menteri Tony Abbott yang akan memangkas subsidi pendapatan bagi orang-orang berusia di bawah 30 dalam anggaran 2014. Langkah ekstrem dari rencana ini akan mengurangi beban subsidi pemerintah federal hampir Aus$ 9 miliar (sekitar Rp 95 triliun) selama empat tahun.
Dalam pernyataan yang diberikan kepada ABC, Abbott mengatakan soal isi dokumen itu: “Meskipun saya tidak pernah mengomentari pembahasan di kabinet, anggaran 2014 adalah upaya untuk melakukan reformasi struktural yang serius guna menaikkan produktivitas negara kita.”
Terbukanya dokumen itu di media menuai beragam kritik. Bill Shorten menggambarkan kejadian tersebut “tidak masuk akal”. Sambil berseloroh, dia mengatakan, dengan adanya kasus ini, seharusnya semua mata-mata asing berbelanja di toko furnitur bekas di Canberra.
Bagi anggota parlemen federal Andrew Wilkie, pengungkapan terbaru ini bisa memicu kekhawatiran sekutu aparat keamanan dan intelijen Australia. “Ini mengirimkan sinyal kepada mitra intelijen dan sekutu kami bahwa Australia mungkin tidak dapat dipercaya dalam hal berbagi informasi dan intelijen,” kata mantan analis intelijen itu.
Menteri Pendidikan dan Pelatihan Simon Birmingham membantah kekhawatiran bahwa ini akan mempengaruhi posisi Australia yang tergabung dalam kerja sama intelijen “Five Eye” bersama Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris. “Tidak ada yang benar-benar mengancam ikatan dan kerja sama erat dengan mitra keamanan kami,” ucapnya.
Beberapa hari setelah berita yang berasal dari dokumen rahasia itu muncul di ABC, tepatnya Kamis dua pekan lalu, pejabat dari kantor perdana menteri mendatangi kantor biro ABC di Canberra, Brisbane, dan Melbourne. Menurut The Australian, ABC mengembalikan 1.500 dokumen setelah negosiasi antara pejabat kantor perdana menteri dan petinggi ABC.
Dalam pernyataan bersamanya, wakil pemerintah dan ABC menyetujui soal pengamanan dan pengembalian dokumen itu. “Ini dicapai tanpa mengorbankan prioritas ABC untuk melindungi sumber dan kebutuhan publikasinya sekaligus mengakui kepentingan keamanan nasional negara persemakmuran,” demikian pernyataan mereka.
Abdul Manan (ABC News, The Australian)
Majalah Tempo, Rubrik Internasional, 11 Februari 2018