MAKHLUK apakah gerangan yang disebut caleg atau calon anggota legislatif itu? Yang terang, mencari caleg ternyata tak mudah, apalagi buat partai politik yang baru pertama kali ikut pemilihan umum. Sampai-sampai, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memasang iklan lowongan caleg di harian Terbit, Jakarta, akhir April lalu. Ketua umum partai itu, H. Rasyidi, mengaku kesulitan mencari kader. Hasil iklan itu? Ia tak bercerita.
Terkesan SPSI tak mau sembarangan memilih caleg. Sebab, “makhluk” inilah nanti yang bakal menentukari apakah sistem demokrasi tegak di Indonesia atau tidak, apakah caleg loyal kepada partai atau kepada rakyat; apakah caleg berani mendamprat pemerintah atau menunggu gaji naik dengan aktivitas datang, duduk, dengar, diam?
Karena itu, mau tak mau, kualitas DPR nanti tergantung pada kualitas caleg partai-partai. Bila ada partai sampai bingung mencari caleg, mungkin pendukung partai itu memang kurang atau waktu persiapan pemilihan umum kali ini memang relatif pendek.
Menurut pemantauan D&R, di beberapa daerah pemilihan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, partai-partai gurem memang kesulitan mencari caleg untuk DPRD I dan II, apalagi untuk DPR Pusat. Untuk daerah pemilihan Jawa Tengah misalnya, Partai Umat Muslim Indonesia hanya mendaftarkan tiga calegnya. Partai Bhinneka Tunggal Ika pun hanya lima caleg. Partai SPSI dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia masing-masing hanya memasukkan tujuh caleg.
Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengajukan 31 nama untuk 12 provinsi. Tapi, di antara nama-nama itu terselip nama aktivis PRD yang meninggal dunia atau hilang. Misalnya Gilang, pengamen di Solo yang ditemukan meninggal karena penganiayaan di dekat Gunung Lawu, menjelang Soeharto mengundurkan diri tahun lalu. Lalu Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, dan Suyat adalah caleg PRD yang kini entah di mana karena diculik. Beberapa pentolan PRD yang juga masuk dalam daftar caleg, seperti Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari, ada, tapi di dalam penjara.
Bila DPR seharusnya mencerminkan masyarakat secara proporsional, jumlal caleg perempuan belumlah memadai, jauh dari jumlah perempuan peserta pemilihan umum yang 57 persen itu. Beberapa partai yang tergolong besar, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), kurang dari 20 persen dari seluruh calcgnya yang perempuan. Malah, 27 caleg DPRD I Jawa Timur dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) tak satu pun perempuan. Alasannya, “Mereka tidak berani,” kata Ketua PDKB Jawa Timur, Sudiro Gunawan.
* Kotak Suara Rakyat
Ada kesan, partai-partai memilih caleg terutama untuk menarik pendukung. Itu sebabnya ada kaum selebritas, ada juga orang kecil tapi populer. Tarsan, pelawak Srimulat. kabarnya menjadi caleg Golkar untuk Jawa Timur. Tapi, ia menolak memberi keterangan dan cuma bilang “itu urusan pusat.”
Tentu saja, “politik mencari pendukung” itu sah-sah saja. Yang penting, secara keseluruhan DPR nanti bukanlah dewan tukang stempel. Perlu ada anggota-anggota yang bisa saja tak populer tapi punya kemampuan dan punya karakter. Tanpa DPR yang berani omong dan berani adu argumentasi serta adu fakta dan data dengan eksekutif, peluang munculnya pemerintahan yang tak terkontrol besar. Dengan kata lain, sebuah sistem demokrasi dalam masyarakat madani seperti dicitakan setelah 30-an tahun berada di bawah penguasa otoriter bisa tinggal Gita-cita bila DPR-nya melempem. Dari pemerintah transisi sekarang, pegangan keberanian sudah diberikan kepada anggota DPR: kini undang-undang tidak lagi membolehkan adanya mekanisme recalling.
Maka, menurut Ahmad Ruba’i, Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang, yang tercatat sebagai caleg PAN dari Jawa Timur caleg memiliki dua mandat sekaligus: sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai. Tapi, karena partai dibentuk oleh rakyat, caleg itu 100 persen harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena itu, jika terpilih nanti, ia berniat membuat kotak suara atau kotak usul untuk rakyat yang ia wakili. Mereka boleh menyampaikan aspirasi apa saja. Ia berharap cara itu bisa membantu memformulasikan aspirasi rakyat.
Pada akhirnya, memang, terpulang ke caleg masing-masing. Begitu menjadi anggota dewan, jaket partai harus dilepas. “Loyalitas saya terhadap partai berakhir ketika posisi sebagai wakil rakyat dimulai,” kata salah seorang Bapak Bangsa, M. Natsir, dulu Jelas, ini sebuah teladan yang perlu diikuti
Rachmat H. Cahyono/Laporan Andreas A. Purwanto, Eko Y.A.F, (Jakarta), Aendra H.M, (Bandung), Abdul Manan (Surabaya), Koresponden Semarang, Ahmad Solikhan, Prasetya (Yogyakarta), Blontank Poer, D. Ria Utari, dan Yuliandi Kusuma (Solo)
D&R, Edisi 990517-040/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama