MESKI sudah tak menyandang senjata, aksi-aksi purnawirawan tetap saja mengundang perhatian, apalagi kalau para pensiunan itu bikin aksi yang kurang berkenan di hati pemerintah. Sebut saja aksi Pernyataan Keprihatinan 1 Juli yang dilontarkan beberapa mantan perwira tinggi ABRI, beberapa waktu lalu. Aksi yang mengkritik kondisi sosial-politik negara itu sempat membuat petinggi-petinggi ABRI risi.
Kini, dalam lingkup yang lebih kecil, ada lagi aksi purnawirawan di Jawa Timur (Jatim). Beberapa purnawirawan memelopori pembentukan satuan tugas (satgas) di DPD PDI Jatim kubu Megawati Soekarnoputri. Satgas purnawirawan itu akan melengkapi Satgas PDI yang sudah ada. “Sebelumnya, PDI memang sudah memiliki satgas, sedangkan para purnawirawan bermaksud memantapkan organisasi yang telah ada,” kata Sucipto, Ketua DPD PDI Jatim kubu Megawati.
Mereka dimotori Susilo Muslim yang pensiunan Pasukan Gerak Cepat Halim Perdanakusuma dan Yudi Firmansyah yang mantan marinir. “Mereka itu nantinya akan melatih anggota Satgas PDI Jatim,” kata Sucipto.
Muslim yang soekarnois itu adalah salah satu di antara 124 orang aktivis PDI yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara ketika mempertahankan kantor DPP PDI pada 27 Juli lalu. Mayor angkatan udara berusia 63 tahun itu sudah sejak tahun 1977 aktif di PDI. Ia pernah jadi juru kampanye, pernah juga jadi komisaris PDI di kabupaten.
Akan halnyaYudi, 58 tahun, baru mencemplungkan diri dalam PDI setelah dua keponakannya menjadi korban (satu meninggal, satu luka parah) dalam penyerbuan kantor DPP PDI itu. Sejak itu, bapak dari tujuh anak asal Jambi tersebut sering muncul dalam kegiatan DPD PDI kubu Mega. Ia, misalnya, terlihat sibuk mengamankan massa dalam aksi demo memprotes Panitia Pemilihan Daerah yang tak memproses daftar calon anggota legislatif dari Mega, awal Januari lalu.
Sudah dapat diduga, apa pun langkah PDI kubu Megawati kerap dihambat aparat keamanan dengan alasan legalitas. Bahkan, konon, Yudi dipanggil oleh Mabes ABRI. Aparat ingin mengetahui maksudnya membenahi Satgas PDI. Apalagi, pensiunan marinir tersebut juga berencana memiripkan struktur satgas dengan ABRI, seperti memakai batalyon. Tapi, rencana terakhir itu kemudian dibantah Sucipto.
Rencana pembenahan Satgas PDI harus dilakukan karena organisasi itu porak-poranda akibat perpecahan PDI, yang diperjelas dengan Kongres Medan dan berpuncak pada Insiden 27 Juli 1996. Padahal, satgas di PDI, seperti juga di PPP, memang sudah merupakan perangkat wajib. Tugas pasukan yang berseragam ala tentara tersebut adalah mengamankan setiap acara partai sekaligus para pimpinannya. Karena organisasi PDI menjadi berantakan, satgasnya pun ikut lintang-pukang. Akibatnya, beberapa acara DPD PDI Jatim menjadi terganggu.
Hal yang paling mengganggu, menurut Sucipto, adalah terjadinya penyusupan pada tubuh PDI kubu Megawati, yang dapat merusak citra. Itu misalnya terjadi ketika kader PDI Jatim kubu Mega melakukan demo memprotes pelantikan pengurus DPD PDI pro- Soerjadi, akhir Desember lalu. Pada saat itu, ada beberapa kader PDI kubu Mega yang ditangkap aparat karena dituduh melempari aparat keamanan dengan batu. “Padahal, kader kami tidak ada yang melakukan pelemparan. Itu penyusupan,” kata Sucipto.
Penyusupan yang kedua terjadi pada saat Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengajukan gugatan atas kepengurusan DPD PDI pro-Soerjadi ke Pengadilan Negeri Surabaya, bulan Februari lalu. Saat itu ada pemuda berkaus hitam, memakai emblem bergambar Megawati, berteriak, “Hakim goblok…!” Setelah dicek, ternyata si pemuda tersebut bukan kader PDI Megawati.
Gangguan-gangguan semacam itulah yang membuat para pengurus DPD PDI Jatim kubu Megawati mengaktifkan kembali satgas. Dan, upaya itu didukung oleh sejumlah purnawirawan yang merasa simpati dengan PDI kubu Megawati yang banyak menemui hambatan. Untuk itulah, mereka bersedia melatih anggota Satgas PDI, yang sebelumnya dilatih aparat kepolisian.
Namun, belum sampai niat baik tersebut kesampaian, aparat keamanan setempat buru-buru melarang. “Langkah pendukung Megawati itu tidak dapat dibenarkan sebab yang disahkan pemerintah itu hanyalah PDI hasil Kongres Medan, yang diketuai Soerjadi,” kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Oetomo seperti dikutip Jawa Pos.
Pangdam Imam meminta para purnawirawan tersebut tidak melanggar aturan. Karena DPD PDI Megawati tidak sah, apa yang dilakukan para purnawirawan itu juga tidak sah. Kalau para purnawirawan melanggar ketentuan, ujar Imam, akan berhadapan dengan aparat keamanan.
Menurut dia, pembentukan Satgas “Purnawirawan” PDI kubu Mega itu tidak ada artinya. Imam pun “menyerang” pribadi purnawirawan tersebut. Menurut dia, tidak ada purnawirawan Satgas PDI yang berpangkat brigadir jenderal, tapi hanya sersan. “Mungkin dia itu ingin populer di kalangan pendukung Megawati,” ujarnya.
Yang disentil adalah Yudi Firmansyah, pensiunan marinir yang, entah dari mana, di kalangan aktivis PDI diketahui berpangkat brigadir jenderal. Berita seorang pensiunan brigadir jenderal akan menbentuk satgas itulah yang bikin geger. Mabes ABRI pun memanggilnya untuk mengoreksi kepangkatannya dan mengeluarkan pernyataan tertulis. Isinya: pangkat Yudi hanyalah sersan. Yudi sendiri kini memilih bungkam.
Ngomong-ngomong, apa, sih, yang ditakutkan dari satgas purnawirawan itu? Walaupun mantan tentara, toh mereka tak bersenjata.
Zed Abidien dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 970322-031/Hal. 19 Rubrik Peristiwa & Analisa