Wartawan berjubel. Memang, itulah konferensi pers Partai Bintang, dengan acara utama ihwal kasus Sampang, Madura, Jawa Timur. Itulah, bila Kiai Alawy mendapat perhatian khusus. Bukan baru sekali ini, kiai yang tinggi semampai yang kini menjelang 70 tahun itu harus berdiri di depan ketika masyarakat Madura menghadapi masalah.
Dulu, Oktober 1993, Kiai Alawy menjadi wakil masyarakat Sampang dalam kasus Waduk Nipah. Waktu itu, korban pun jatuh. Dan, Kiai Alawy tak bisa menerima. Ia, bersama warga Sampang, mengusut ke sana dan kemari. Akhirnya, pelaku penembakan diadili. Tapi, setelah sekian lama baru Bupati Sampang diganti, hal yang membuat Kiai Alawy tak henti-hentinya bertanya yang di bawah sudah ditindak, kok, yang di atas masih dipakai.
Anak keempat dari 11 bersaudara itu lahir di Dusun Tenggumung Desa Karongan, pada tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan: Ia orang Sampang asli, desa kelahirannya hanya dua kilometer di utara Kota Sampang. Ayahnya petani. Tapi, sebagaimana orang Madura ketika itu, yang merasa sulit hidup di Pulau Garam yang kering, ia pun merantau ke Jawa pada usia belasan tahun. “Umumnya, cita-cita orang Madura itu sederhana saja, bagaimana hidup tanpa kelaparan,” katanya empat tahun lalu.
Di Jawa, ia belajar berdagang, dan tak terbetik sedikit pun bakal menjadi pemimpin pondok pesantren. Pada usia 27 tahun Alawy pergi haji pertama kali (selanjutnya, ia datang kembali ke Mekah pada tahun 1970 dan 1985). Ketika itulah ia belajar agama kepada ulama-ulama ternama di Mekah. Itu semacam pelajaran lanjutan, setelah ia belajar dari ayahnya sendiri dan pamannya.
Ihwal ia sampai memimpin pondok kini, karena yang seharusnya mengeloranya, adik Kiai, meninggal dalam usia muda, ini pondok pesantren itu memiliki sekitar 2.000 santri, putra dan putri. Ia dibantu dua dari 11 anaknya mengelola At Toriqqi.
Bila Kiai Alawy terlibat pada Partai Bintang, adalah keyakinannya bahwa politik hukumnya fardu ain alias wajib bagi umat Islam. Pada awalnya, Kiai Alawy pendukung Nahdlatul Ulama.
Kemudian ia selalu berkampanye untuk PPP, hingga kini, karena itulah wadah umat Islam untuk berjuang di bidang politik. Sebab, katanya, salah satu program PPP adalah amar ma’ruf nahi munkar, peluklah kebajikan, dan jauhilah kemungkaran. Meski kemudian ada alas tunggal, semua partai berlandasakan Pancasila, bagi Kiai Alawy secara internasional PPP, ya, partai Islam. “Dan secara intern, PPP itu, ya, partainya orang Islam,” katanya.
Tapi, ia menolak bila ke islaman harus diwujudkan lewat negara Islam, “cukup bernapaskan Islam.” Dan, ini belum terlaksananya, PPP masih, kalah terus dalam pemilu juga Pemilu 1997 ini. Ya, bagaimana PPP tidak kalah, kalau “tiap anggota Korpri harus masuk Golkar?” Jadi? “PPP itu kalahnya karena dirampok.”
Dari tahun 1971, cerita Kiai, partai bernapaskan Islam yang selalu menang di Sampang. DPRD Sampang selalu didominasi PPP. Dan, karena itulah di Sampang ada peraturan daerah yang melarang pelacuran–sampai sekarang.
Maka, trauma 1992-1ah sebenarnya yang mendorong warga Sampang bereaksi keras ketika mensinyalir adanya kecurangan dalam Pemilu 1997 kini. Dulu, tuturnya, tahun 1992, untuk pertama kalinya, PPP kalah di Sampang. “Saya menerima banyak laporan kecurangan. Ada kepala desa memaksa warganya tak memilih, ada hansip memasukkan lebih dari Batas suara.”
Maka, tahun ini Sampang bertekad mengawasi agar pemilu berjalan jujur. PPP tak harus menang. Bila pemilu berjalan jujur, “Siapa pun pemenangnya, enggak masalah,” kata Kiai Alawy Muhammad yang diwawancarai Zed Abidin di tahun 1993. Dan, untuk kasus Sampang sekarang, Abdul Manan menemuinya di At Toriqqi, sehari setelah ia balik dari pertemuan di PPP pusat. Berikut petikannya:
Belakangan ini orang Madura sering menjadi berita, termasuk buat Sampang ini. Gejala apa ini?
Karena penyimpangan orang-orang pemerintah. Saksi-saksi enggak boleh dekat, kotak suara dibawa lari ke kecamatan. Suara kami sampai 8.000, Golkar 1.000. Ditukar, yang 8.000 Golkar, yang 1.000 PPP.
Penyebabnya?
Peraturannya enggak benar. Kotak suara dibawa lari kekecamatan, padahal belum diketahui bersama hasilnya.
Padahal aturannya?
Ya, dihitung bersama sampai selesai baru dibawa ke kecamatan, dihitung lagi. (PPP) kalah, enggak apa-apa. Kan masih sama-sama warga negara. Golkar warga negara, PPP warga negara, sama-sama membangun. Bukan Golkar sendiri yang membangun (negara ini):
Klaim Golkar kan begitu?
Ya, omongnya begitu. Itu tidak benar. Yang kerja pemerintah dan rakyat.
Pemerintah Anda bagaimana menyelesaikan soal Sampang?
Sebaiknya, untuk meredam (kemarahan) umat, kembalikan sebagaimana baiknya Situasi keamanan harus tetap bagus, hingga pemilihan ulang dengan peraturan yang fair bisa terlaksana dengan baik.
Itukah jalan penyelesaian terbaik?
Ya, dengan fair, Saksi (diperlakukan) sebagaimana mestinya. Aturannya, aturan yang baik. Soal pengamanannya, orang partai dan Golkar juga ikut menjaga, ndak ada masalah.
Reaksi yapg paling keras soal kecurangan ini tampaknya tidak hanya dari Sampang.
Lo, lo, yang paling keras reaksinya adalah orang pemerintah, paling menyimpang. Rakyat itu saja yang dimarahi. Tidak benar ini. Rakyat umum tidak tahu apa-apa.
Jadi, penyebabnya bukan dari rakyat? Ada pihak ketiga?
Lo. Sampean lagi bicara seperti itu; ada pihak ketiga! Pihak ketiga itu, ya, orang pemerintah itu. Sekali-sekali ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, pokoknya begitu, kalau ada kejadian (dicap) ekgtrem kanan, Ndak, Kerja orang-orang pemerintah menyimpang dari peraturan yang ada, yang telah ditentukan. Itu yang brutal, itu yang beringas, itu yang memicu. Ya, enggak?
Yang meminta pemilu diulang tak hanya di Sampang, ini gejala apa?
Lo, Sampean lagi. Ya, karena adanya penyimpangan itu mereka minta supaya penghitungan ulang dilakukan dun dengan fair. Tidak hanya di Sampang, juga di Pamekasan, di Jember. Siapa yang salah?
Jadi, memang aparat pemerintah,..
Bukan dari aparat, tapi ya, orang pemerintah.
Lalu, bagaimana sikap Dewan Pimpinan Cabang PPP soal kecurangan itu?
Jangan ngomong DPC: Peraturan-peraturan banyak yang nyimpang. DPC malu kepada rakyat. Pemerintah begitu menyimpang dari peraturan. Pemerintah enggak malu. Pemerintahkan sudah orang tingkat atas, sarjana-sarjana, bupati, sudah sekolah PTIK, Sespim, Sespiinkopol. Semua… banyak. Tapi, dengan anak-anak (yang ditangkap karena terlibat kerusuhan). pukul, injak apa begitu? Mestinya kalau perwira tinggi, cobalah diselesaikan lewat jalur hukum yang ada.
Apa ada penyebab lain?
Peraturan menyimpang dun orang-orangnya juga menyimpang. Mereka yang ditangkap karena kerusuhan, ada yang patah kaki, karena disiksa. Apa begitu negara hukum, negara Pancasila.
Lalu bagaimana harapan Kiai soal ini?
Ya; mengharap mudah-mudahan baik. Saya eman kepada negara. Tidak senang saya punya negara dipimpin begini. Siapa senang dipimpin seperti ini? Maunya kan dipimpin oleh manusia yang adil dan sopan, sesuai dengan Pancasila.
Mengapa mereka melakukan (kecurangan) itu?
Mereka? Ya, jangan tanya saya. Apa mereka itu benci Islam, atau benci ulama, atau benci kepada Alquran, soal itu, tanya ke sana, yang melakukan (kecurangan) itu.
Kalau pengamatan Kiai, apa motif mereka melakukan itu?
Enggak bisa mengamati saya. Hanya, perbuatannya itu tidak sopan dan memalukan.
Kalau menurut penilaian agama?
Kalau (berdasar) agama, ya kembalilah kepada peraturan yang baik. Pelaksanaannya aman, saksi boleh masuk TPS, beres sudah. Siapa pun yang menang; enggak ada masalah.
Menurut Kiai, dampak kecurangan itu bagi sistem politik apa?
Ya, itu, orang pemerintah mewariskan perbuatan yang jelek kepada generasi kita di masa depan.
Kalau dampak dari peristiwa di Sampang itu sendiri?
Dampaknya internasional sekarang. Di London, Amerika, ya, memalukan.
Bagaimana pemilu sekarang ini dibandingkan pemilu sebelumnya?
Dibandingkan pemilu sebelumnya, sekarang ini malah tambah, jelek.
Dalam hal apa?
Semua. Biyen perot, sekarang dingklang (dulu miring, sekarang pincang).
Bagaimana pengamanan aparat keamanan dalam kasus Sampang?
Tidak wajar. Bukan tempatnya: ABRI membawa senjata begitu lengkap ABRI itu punya rakyat, uang rakyat yang digunakan untuk beli senjata, bukan uangnya Amerika.
Lalu, bagaimana penanganan yang tepat menurut Kiai?
Kan ada hukum. Ini kan negara hukum. Semua warganegara wajib menghargai hukum. Apabila menyimpang, tanpa kecuali, kena hukum.
D&R, Edisi 970607-042/Hal. 78 Rubrik Laporan Utama