KARAOKE White Rose di bilangan Senayan, Jakarta, penuh sesak pada Kamis pekan lalu. Puluhan mobil dan motor memadati areal parkir. Dari dalam, sesekali terdengar pekik ”hidup Adang…, hidup Adang”. Rupanya Adang Daradjatun sedang berbicara tentang masa depan Jakarta di depan sekitar 300 orang. Bekas Wakil Kepala Polri itu dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai orang nomor satu Ibu Kota.
Pemilihan gubernur akan berlangsung pada minggu pertama Agustus. Kampanye resmi dijadwalkan tiga bulan lagi. Tapi para kandidat merasa perlu mengadakan ”pemanasan”. Ada yang pasang iklan di koran, pasang spanduk dan poster, atau bersilaturahmi seperti yang dilakukan Adang. Semua pasti perlu biaya. Berapa? ”Saya tak mengeluarkan uang. Acara ini diadakan Tim Oranye, simpatisan saya,” kata Adang tentang acara malam itu.
Partai Keadilan Sejahtera belum sampai pada angka pasti. Sjamsu Hilal, koordinator wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat PKS, mengatakan pemilihan kepala daerah di Banten saja menghabiskan Rp 8-9 miliar. Untuk Jakarta jumlahnya bisa tiga kali lipat.
Sumber Tempo di PKS menyebut angka Rp 30 miliar untuk biaya sosialisasi, kampanye, dan penghitungan suara. Karena Partai tak punya uang, calon gubernur yang diminta menanggungnya. ”Partai itu ibarat kendaraan. Calon gubernur yang mesti menyediakan bensinnya,” kata sang sumber. Menurut informasi, Adang menyanggupi untuk menanggung biaya ”bensin” itu.
Tak jelas dari sumber mana Adang akan menutup biaya kampanye itu. Ketika ditanya, Adang menjawab, ”tak ada komitmen seperti itu. Kampanye saya tidak mahal, kok.” Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Komisi Pemberantasan Korupsi, dompet kekayaan Adang tercatat Rp 9,3 miliar dan US$ 266 ribu.
Calon yang lain, Fauzi Bowo, juga tidak terang-terangan dalam soal biaya. Direktur Fauzi Bowo Center, Ma’mun, mengaku sekarang ini pihaknya baru sampai pada tahap menyusun tim sukses. Bang Foke, begitu Fauzi sekarang disapa, diusung oleh Koalisi Jakarta—beranggota Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera.
Sebuah kabar menyebut Bang Foke memberikan komitmen dana kepada partai yang mendukungnya. Termasuk dana Rp 10 miliar kepada Partai Damai Sejahtera, pemilik empat kursi di DPRD Jakarta. Asal berita ini adalah pidato Ketua PDS Jakarta, Ninok Punggawa, di depan pimpinan cabang PDS se-Jakarta, awal Januari lalu. Di depan sekitar 20 orang pengurus, Ninok menyebut komitmen dana Rp 10 miliar yang akan digelontorkan dalam empat tahap.
Wakil Ketua PDS Dede Bangun dan Ketua PDS Jakarta Pusat Setia Tarigan, yang ikut rapat, membenarkan adanya janji itu. ”Bahkan setiap pimpinan cabang sudah diberi Rp 10 juta,” kata Dede. Tarigan mengaku sudah menerima uang begitu pertemuan usai. ”Katanya untuk rapat kerja,” katanya. Ditanya Tempo, Ninok mengatakan, ”Tidak ada komitmen dari Bang Foke. Kalau soal dana Rp 10 juta, itu memang dari dewan pengurus pusat.”
Kubu Fauzi, diwakili Ma’mun, merasa yakin jagonya tak bisa menanggung semua dana sendirian. ”Kami berharap dana kampanye ditanggung bersama,” katanya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Fauzi Bowo dicatat memiliki kekayaan Rp 15,1 miliar dan US$ 167 ribu.
Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay, mengingatkan bahwa calon gubernur tak bisa dibebani dana pemilihan terlalu besar. Sumbangan pribadi maksimal Rp 50 juta, badan hukum swasta tak boleh menyumbang lebih dari Rp 350 juta. ”Undang-undang membolehkan partai melakukan penggalangan dana,” kata Hadar. Kalau calon gubernur diharuskan mencari dana pemilihan sendiri, kata Hadar, yang menang pasti cuma berorientasi mengejar ”modal” kembali.
Abdul Manan
Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2007 dalam Angka
Jumlah pemilih: 4-5 juta
Anggaran pemilihan kepala daerah: Rp 124 miliar
Anggaran cadangan putaran kedua: Rp 70 miliar
KPUD: Rp 11 miliar
Panitia pengawas daerah: Rp 11 miliar
Biaya kampanye minimal*: Rp 30 miliar
Perhitungan perkiraan
- Sosialisasi (kaus, topi, stiker dll.) Rp 10 ribu x separuh pemilih (2 juta) = Rp 20 miliar
- Kampanye terbuka (sewa tempat, transportasi, dan konsumsi) Rp 500 juta x 6 kali = Rp 3 miliar
- Iklan di media selama 14 hari kampanye: Rp 5 miliar
- Penghitungan suara: 1 saksi dan 1 pengamanan di TPS x Rp 100 ribu x 10.000 TPS = Rp 2 miliar
(Bahan: dari berbagai sumber)
Majalah Tempo, Edisi. 06/XXXIIIIII/02 – 8 April 2007