TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana menata kembali rekening yang ada di masing-masing departemen untuk menampung sumbangan dana bencana Aceh dan Nias. “Akan ditertibkan,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat ditanya wartawan soal banyaknya rekening sumbangan untuk Aceh di masing-masing departemen, usai jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/4).
Menurut Sudi, sebenarnya banyak negara donor yang berkeinginan memberikan sumbangan untuk Aceh. Namun ada kekhawatiran sumbangan tidak sampai, sehingga mereka menunggu rencana besar (master plan) rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selesai dibuat. “Setelah master plan jadi, mereka akan ambil bagian,” kata mantan Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini.
Ditanya soal adanya dugaan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi ada yang diselewengkan, pihaknya justru ingin mendapat masukan dari masyarakat. Dia berharap semua unsur pengawasan, pemeriksaan dan inspektorat, aktif melakukan pengawasan. “Masyarakat kita harapkan juga memberi masukan-masukan supaya bisa ditindaklanjuti,” kata dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden mengklarifikasi pemberitaan soal amburadulnya laporan dana kemanusiaan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana seperti disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Diingatkannya, Bakornas itu bukan badan tunggal yang bekerja di daerah bencana, melainkan masing-masing departemen.
Menurut Kalla, Bakornas hanya melakukan koordinasi. Jadi kalau pertanggungjawabannya tersebar. “Itu konsekuensi koordinasi. Jadi agak keliru kalau itu semua harus dikeluarkan Bakornas. Justru Bakornas itu kecil sekali biayanya. Hanya jadi komandan saja,” kata Kalla.
Abdul Manan