Skip to main content

Patah Gugatan karena Tenggat

PERLAWANAN Haswandy Andy Mas dan kawan-kawan untuk sementara kandas sudah. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Kamis pekan lalu, menolak gugatan mereka atas proyek reklamasi seluas 157,23 hektare bernama Center Point of Indonesia (CPI) itu. Namun barisan aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar ini belum menyerah. "Kami akan banding," kata Haswandy, yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, seusai sidang.


Walhi dan Aliansi memasukkan gugatan ke PTUN pada Januari 2016. Sebelumnya, mereka gencar menolak proyek reklamasi lewat berbagai forum. "Kami meminta proyek reklamasi dihentikan karena merusak lingkungan," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan Asmar Exwar. Penolakan, misalnya, mereka sampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar pada 2015.

Menurut Walhi dan Aliansi, pemerintah dan DPRD seharusnya membuat peraturan daerah tentang zonasi wilayah lebih dulu. Reklamasi juga harus seizin Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi.

Ide pengurukan pesisir Makassar pertama kali disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan di rumah dinasnya di Jalan Sam Ratulangi, Makassar, pada 27 Agustus 2008. Kala itu di rumah Yasin berkumpul sejumlah anggota DPRD. Gubernur Yasin mengeluarkan izin reklamasi pada 1 November 2013. Izin itulah yang belakangan digugat Walhi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng PT Yasmin Bumi Asri sebagai pelaksana reklamasi. Berdasarkan perjanjian pada 29 Juli 2013, PT Yasmin akan menguruk kawasan pesisir seluas 157,23 hektare. Sebagai kompensasi, PT Yasmin akan mengelola lahan seluas 106,76 hektare dengan status hak guna bangunan. Adapun lahan 50,47 hektare akan dikelola Pemerintah Provinsi. Di sana akan dibangun Wisma Negara, masjid, dan fasilitas publik lain.

Untuk menggarap proyek raksasa ini, PT Yasmin meneken kerja sama operasi dengan Ciputra Group. Direktur Utama PT Yasmin Adityawarman M. Kouwagam mengatakan kawasan reklamasi CPI memiliki prospek menjanjikan bagi investor properti. Adapun Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengatakan reklamasi lahan jatah pemerintah ditargetkan selesai 2018. "Saat ini masih pembuatan desain detail dan pengurusan izin kapal untuk reklamasi," ujar Harun.

Kepala Dinas Tata Ruang Sulawesi Selatan Andi Bakti Haruni mengatakan wewenang perizinan reklamasi sisi barat Pantai Losari itu berada di tangan gubernur. Alasannya, area yang diuruk masih dalam jarak 12 mil. Penanggung jawab proyek CPI, Soeprapto, bahkan mengatakan telah meminta rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kementerian mendukung," katanya. Namun aktivis Walhi dan Aliansi ragu terhadap klaim itu. Mereka pun meminta klarifikasi kepada Kementerian melalui surat tanggal 10 Februari 2016.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Setyamurti Poerwadi telah membalas surat itu. Menurut Brahmantya, Pemerintah Provinsi memang pernah mengirimkan surat permintaan rekomendasi pada 23 September 2013. Namun Kementerian tak memberi rekomendasi soal perizinan. Alasannya, lokasi reklamasi berada di kawasan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang diatur Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 1999. "Kalau itu wilayah pelabuhan, izinnya ke Kementerian Perhubungan," ucap Brahmantya ketika dihubungi pada Kamis pekan lalu.

Dalam sidang putusan pekan lalu, majelis hakim PTUN menyatakan gugatan Walhi dan Aliansi melewati batas waktu 90 hari setelah surat izin reklamasi diterbitkan. Tudingan penggugat bahwa reklamasi merusak lingkungan, menurut hakim, juga tak terbukti. "Kami sangat kecewa terhadap putusan hakim," ujar Haswandy Andy.

Abdul Manan (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar)

Dimuat di Majalah Tempo edisi 1 Agustus 2016

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…