Skip to main content

Publik Australia Desak Abbott Minta Maaf

JAKARTA - Terbukanya kasus penyadapan dinas intelijen Australia terhadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya memicu ketegangan politik. Publik Australia, termasuk mantan pejabat dan akademikus, berpendapat, Perdana Menteri Tony Abbott seharusnya meminta maaf kepada Indonesia untuk menjaga hubungan baik kedua negara.


Dalam sebuah polling yang dilakukan media Australia, Sydney Morning Herald, mayoritas (63 persen) responden menginginkan pemerintah di Canberra memohon maaf kepada Indonesia. Hanya 38 persen dari 5.648 responden, yang mengikuti polling itu hingga kemarin malam, mengatakan tidak harus minta maaf.

Mantan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menggambarkan pertikaian diplomatik ini sebagai "bencana". Dia mendesak pemerintah Abbott segera meminta maaf. Ia juga menyarankan agar Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop "menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf".

Profesor Damien Kingsbury, ahli Indonesia dari Deakin University Damien, mengakui hubungan dua negara ini berada dalam krisis. "Ini bencana," kata Kingsbury. Ia setuju dengan pandangan Carr bahwa Bishop seharusnya meminta maaf kepada Indonesia.

Perdana Menteri Tony Abbott kemarin menyatakan tetap tidak akan meminta maaf. "Australia tidak bisa diharapkan untuk meminta maaf atas langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi negara kami saat ini atau masa lalu," kata Abbott di depan parlemen Australia di Canberra.

SBY dalam akun Twitter-nya mengatakan, "Juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia yang meremehkan soal penyadapan terhadap Indonesia, tanpa adanya penyesalan."

Skandal penyadapan ini terkuak kepada publik setelah Guardian dan Kelompok Fairfak Media, Senin lalu, melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon Yudhoyono. Informasi ini berdasarkan dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden.

SYDNEY MORNING HERALD | ABC.NET.AU | ABDUL MANAN

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Jreng-jreng-jreng, Lalu Masuk Bui

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang ketertiban kota. Semoga tak jadi macan ompong.

"SAUDARA-saudara, sebentar lagi saudara dilarang bersedekah kepada pengamen,” kata pria seusia anak SMA itu membuka percakapan sebelum melantunkan lagu untuk penumpang bus AC jurusan Rawamangun-Blok M. ”Tapi jangan cemas. Perdanya belum berlaku,” katanya tersenyum. Gitar pun dipetik dan lagu mengalun di tengah penumpang yang sesak.

Pengamen itu tak sedang berkelakar. Pada Senin pekan lalu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum disahkan DPRD DKI Jakarta. Ini akan jadi momok baru tak hanya bagi pengamen, tapi juga gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan. Tak cuma mereka yang bakal dihukum jika tetap bandel beroperasi di tempat umum, pemberi sumbangannya pun bakal kena semprit. Ganjarannya bervariasi: dari denda Rp 50 juta hingga enam bulan penjara.

Peraturan baru yang kini ramai jadi bahan obrolan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988. Diajuk…