Skip to main content

Untuk Rampingkan Parpol, Parliamentary Threshold Harus Naik

Jum'at, 31 Desember 2010 | 21:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Analis politik Karel H. Susetyo menyarankan agar angka parliamentary threshold (PT) dalam Pemilihan Umum 2014 naik, lebih besar dari pemilihan umum 2009 yang 2,5 persen. "Agar konsisten untuk menyederhanakan partai, sebaiknya PT harus naik terus setiap pemilihan umum," kata Direktur Eksekutif Yayasan Sketsa Nusantara ini saat dimintai komentar, Jumat (31/12/2010), soal debat tentang angka parlementary threshold ideal untuk pemilu mendatang.

Soal parlementary threshold ini menjadi perdebatan di kalangan politisi menjelang pembahasan Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum. Partai-partai besar seperti Golkar menginginkan ada kenaikan sampai 5 persen, naik dua kali lipat dari PT pada Pemilu 2009. Sedangkan partai-partai kecil seperti Gerindra ingin angkanya tetap, yaitu 2,5 persen. 

Bagi Karel, jika menginginkan ada upada perampingan partai politik, maka pilihan yang paling masuk akal adalah dengan menaikkan angka PT. "Bahkan, misalnya, kalau bisa sampai 10 persen," kata dia. Tentu saja, kata Karel, itu harus dilakukan secara bertahap. Dengan angka PT yang tinggi, otomatis juga akan menjadi seleksi bagi partai-partai yang selama ini perolehan suaranya kecil.

Dia menampik argumentasi yang dikemukakan sejumlah politisi partai bahwa angka PT yang besar otomatis menghalangi hak warga negara untuk berpartai. "Ini politik. Kalau bikin partai dan kemudian ternyata tak laku dan pemilihnya sedikit, ya sudahlah. Jangan soal hak berpolitik dijadikan dalih," kata dia. Dia menolak dikotomi pengertian antara partai besar dan partai kecil. Faktanya, kata dia, partai besar adalah partai yang memang didukung oleh orang banyak. Begitu juga partai kecil.

Menurut Karel, ada sejumlah keuntungan dari jumlah partai yang tak terlalu banyak. Pertama, itu tak membingungkan pemilih saat pemilihan. Kedua, dan ini yang lebih penting, adalah membuat suasana politik tak terlalu gaduh. "Selama ini perbedaan antara partai bukan karena beda ideologi, tapi karena beda kepentingan," kata dia. Kegaduhan politik itu berdampak panjang. Antara lain, investor jadi takut karena menimbulkan ketidakstabilan politik.

Idealnya, kata Karel, partai politik di Indonesia cuma tiga partai saja, yang itu mewakili mainstream, yaitu kaum agamis, kelompok tengah dan nasionalis. "Itu mewakili tiga mainstream ideologi partai di Indonesia," kata eks analis politik di Charta Politika ini. Kalau pun saat ini ada banyak partai, kata dia, lebih karena ketidakpuasan kepada partai yang akhirnya membuat partai sempalan. Kalau saat ini ada keinginan agar PT tetap kecil, kata dia, itu argumentasi politisi partai agar bisa bertahan di parlemen semata.

Abdul Manan

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.