Skip to main content

Ide Perpanjangan Jabatan Dinilai Tak Sesuai Semangat Reformasi

MINGGU, 22 AGUSTUS 2010 | 19:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Analis Charta Politica Karel Susetyo menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan ide yang tak sejalan dengan semangat reformasi 1998. "Itu kontraproduktif bagi demokrasi kita yang telah dibangun secara sistematik paska reformasi 1998," kata Karel, Minggu (22/08/2010).

Ide perpanjangan masa jabatan presiden ini disampaikan politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul beberapa waktu lalu, meski dia mengakui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhyono tak setuju dengan ide tersebut. Ide perpanjangan masa bakti Presiden itu pula yang memunculkan usulan agar ada amendemen terhadap UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali.

Menurut Karel, Konstitusi sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden dan itu harusnya dipahami sebagai kesepakatan bersama dan menjadi kerangka berpikir politis bagi kepentingan yang lebih besar dari sekadar kepentingan kekuasaan semata. Kepentingan besar yang dimaksudnya adalah kepentingan rakyat.

Ia menambahkan, sebagai wacana, ide yang disampaikan Ruhut itu sebagai hal yang wajar saja, meski ia skeptis bahwa lontaran ide itu tanpa adanya sebuah desain skenario tertentu. "Pasti ada sebuah skenario yang dibangun di balik itu semua," kata dia. 

Kalau pun itu dilakukan tanpa sepengetahuan SBY sbg dewan pembina partai Demokrat, maka ini bisa menjadi indikator buruknya tata kelola manajemen dan komunikasi di tingkat elit Demokrat. "Tapi jika hal tersebut sepengetahuan SBY, maka ini bisa bisa menunjukkan bahwa SBY mulai masuk dalam perangkap kekuasaan yang melenakan," kata Karel.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), seperti disampaikan Wakil Ketua DPD La Ode Ida, memastikan tidak akan membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden ini dalam amandemen kelima terhadap Konstitusi yang akan diajukan lembaga ini. "Perpanjangan itu tidak layak dimintakan amandemennya, tidak mewakili semangat reformasi," kata La Ode Ida, Ahad (22/8).

Soal ini, La Ode Ida mengatakan, keputusan konstitusi sudah final dan mengikat. Persoalan itu, tidak harus kembali dibahas dan dibuka wacananya dalam amademen. "Bahaya, bisa menimbulkan sebuah rezim otoriter lagi," ujarnya.

Abdul Manan | Sandy Indra Pratama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…