Skip to main content

Satu Pasal, Dua Tafsir

PERANG” itu sudah dimulai pada Kamis pekan lalu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengacara Mohammad Assegaf lantang bersuara. ”Peninjauan kembali oleh jaksa tidak berdasar,” katanya. Assegaf adalah pengacara Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak terbukti membunuh Munir.

Wirawan Adnan, pengacara Polly lainnya, mempertanyakan langkah jaksa karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya memberikan hak peninjauan kembali (PK) kepada terdakwa dan ahli warisnya. ”Jaksa tidak berhak,” kata Wirawan sembari menyitir pasal 263 KUHAP.

Adnan mengutip penjelasan pasal 263 yang menyebut aturan ini bersifat limitatif. Artinya, hanya yang disebut tegas dalam pasal itu yang memiliki hak PK. ”Jaksa kan sudah diberi hak tiga kali menuntut, dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Jadi, kalau bebas, jangan diperiksa lagi,” katanya. ”Kalau jaksa dibolehkan PK, terdakwa bisa diadili terus-menerus.”

Kejaksaan Agung punya argumentasi lain. Rujukannya juga KUHAP pada pasal yang sama. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, pasal itu menyebut soal tak adanya larangan bagi terdakwa dan ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali, kecuali dalam putusan bebas. Polly tidak dihukum bebas dalam pengadilan sebelumnya karena divonis dua tahun penjara akibat memalsukan surat tugas. ”Tak ada larangan bagi jaksa untuk menggunakan PK,” kata Ritonga.

Jaksa bukan kali ini saja mengajukan peninjauan kembali. Sebelumnya ada kasus Muchtar Pakpahan. Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini diadili karena dianggap menyulut aksi unjuk rasa buruh di Medan, 1994. Pengadilan Negeri Medan dan pengadilan tinggi mengganjarnya empat tahun penjara. Ketika kasasi, Muchtar dibebaskan. Pada 1996, jaksa mengajukan peninjauan kembali dan Muchtar dibui empat tahun.

Ritonga juga menyitir pernyataan salah satu pakar hukum tentang doktrin hukum pidana. Menurut dia, dalam kasus pidana, jaksa mewakili kepentingan korban. ”Jaksa mewakili kepentingan masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan,” kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini. ”Peninjauan kembali ini adalah bentuk pencarian kebenaran.”

Dalam pandangan pakar hukum pidana Andi Hamzah, KUHAP memang hanya memberikan hak kepada keluarga dan ahli warisnya. ”Dari sisi KUHAP, memang jaksa tak dibolehkan PK untuk kasus yang diputus bebas,” kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Andi berpendapat, Polly diputus bebas dalam kasus pembunuhan Munir—dua tahun bui untuknya adalah untuk kasus yang lain. Kalaupun jaksa menyebut preseden kasus Muchtar Pakpahan, kata dia, ”Itu melanggar hukum.”

Dalam kasus Munir ini, Andi menilai, jaksa sebenarnya bisa saja mengajukan gugatan baru jika memang kejadiannya berbeda. Dalam dakwaan pertama, Munir diduga dibunuh di dalam pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Dalam bukti yang dibawa jaksa dalam peninjauan kembali, Munir diduga dibunuh di Bandara Changi, Singapura. ”Kalau kejadiannya berbeda, tak kena nebis in idem,” kata ketua tim amendemen KUHAP ini. Nebis in idem adalah prinsip hukum yang melarang seseorang diadili dua kali untuk kasus yang sama.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M. Zain, dalam kasus ini memang ada dilema antara mencari kebenaran material dan soal kepastian hukum bagi terdakwa. ”Untuk kepentingan mencari kebenaran material, harusnya PK dimungkinkan,” katanya.

Abdul Manan, Sandy Indra Pratama

Majalah Tempo, Edisi. 26/XXXIIIIII/20 - 26 Agustus 2007

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.