Skip to main content

Bensin Mahal Gubernur Jakarta

Minimal butuh Rp 30 miliar untuk mengusung calon gubernur Jakarta. Kubu Fauzi Bowo membantah sudah memberikan komitmen uang.

KARAOKE White Rose di bilangan Senayan, Jakarta, penuh sesak pada Kamis pekan lalu. Puluhan mobil dan motor memadati areal parkir. Dari dalam, sesekali terdengar pekik ”hidup Adang..., hidup Adang”. Rupanya Adang Daradjatun sedang berbicara tentang masa depan Jakarta di depan sekitar 300 orang. Bekas Wakil Kepala Polri itu dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai orang nomor satu Ibu Kota.

Pemilihan gubernur akan berlangsung pada minggu pertama Agustus. Kampanye resmi dijadwalkan tiga bulan lagi. Tapi para kandidat merasa perlu mengadakan ”pemanasan”. Ada yang pasang iklan di koran, pasang spanduk dan poster, atau bersilaturahmi seperti yang dilakukan Adang. Semua pasti perlu biaya. Berapa? ”Saya tak mengeluarkan uang. Acara ini diadakan Tim Oranye, simpatisan saya,” kata Adang tentang acara malam itu.

Partai Keadilan Sejahtera belum sampai pada angka pasti. Sjamsu Hilal, koordinator wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat PKS, mengatakan pemilihan kepala daerah di Banten saja menghabiskan Rp 8-9 miliar. Untuk Jakarta jumlahnya bisa tiga kali lipat.

Sumber Tempo di PKS menyebut angka Rp 30 miliar untuk biaya sosialisasi, kampanye, dan penghitungan suara. Karena Partai tak punya uang, calon gubernur yang diminta menanggungnya. ”Partai itu ibarat kendaraan. Calon gubernur yang mesti menyediakan bensinnya,” kata sang sumber. Menurut informasi, Adang menyanggupi untuk menanggung biaya ”bensin” itu.

Tak jelas dari sumber mana Adang akan menutup biaya kampanye itu. Ketika ditanya, Adang menjawab, ”tak ada komitmen seperti itu. Kampanye saya tidak mahal, kok.” Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Komisi Pemberantasan Korupsi, dompet kekayaan Adang tercatat Rp 9,3 miliar dan US$ 266 ribu.

Calon yang lain, Fauzi Bowo, juga tidak terang-terangan dalam soal biaya. Direktur Fauzi Bowo Center, Ma’mun, mengaku sekarang ini pihaknya baru sampai pada tahap menyusun tim sukses. Bang Foke, begitu Fauzi sekarang disapa, diusung oleh Koalisi Jakarta—beranggota Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera.

Sebuah kabar menyebut Bang Foke memberikan komitmen dana kepada partai yang mendukungnya. Termasuk dana Rp 10 miliar kepada Partai Damai Sejahtera, pemilik empat kursi di DPRD Jakarta. Asal berita ini adalah pidato Ketua PDS Jakarta, Ninok Punggawa, di depan pimpinan cabang PDS se-Jakarta, awal Januari lalu. Di depan sekitar 20 orang pengurus, Ninok menyebut komitmen dana Rp 10 miliar yang akan digelontorkan dalam empat tahap.

Wakil Ketua PDS Dede Bangun dan Ketua PDS Jakarta Pusat Setia Tarigan, yang ikut rapat, membenarkan adanya janji itu. ”Bahkan setiap pimpinan cabang sudah diberi Rp 10 juta,” kata Dede. Tarigan mengaku sudah menerima uang begitu pertemuan usai. ”Katanya untuk rapat kerja,” katanya. Ditanya Tempo, Ninok mengatakan, ”Tidak ada komitmen dari Bang Foke. Kalau soal dana Rp 10 juta, itu memang dari dewan pengurus pusat.”

Kubu Fauzi, diwakili Ma’mun, merasa yakin jagonya tak bisa menanggung semua dana sendirian. ”Kami berharap dana kampanye ditanggung bersama,” katanya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Fauzi Bowo dicatat memiliki kekayaan Rp 15,1 miliar dan US$ 167 ribu.

Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay, mengingatkan bahwa calon gubernur tak bisa dibebani dana pemilihan terlalu besar. Sumbangan pribadi maksimal Rp 50 juta, badan hukum swasta tak boleh menyumbang lebih dari Rp 350 juta. ”Undang-undang membolehkan partai melakukan penggalangan dana,” kata Hadar. Kalau calon gubernur diharuskan mencari dana pemilihan sendiri, kata Hadar, yang menang pasti cuma berorientasi mengejar ”modal” kembali.

Abdul Manan

Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2007 dalam Angka
Jumlah pemilih: 4-5 juta
Anggaran pemilihan kepala daerah: Rp 124 miliar
Anggaran cadangan putaran kedua: Rp 70 miliar
KPUD: Rp 11 miliar
Panitia pengawas daerah: Rp 11 miliar
Biaya kampanye minimal*: Rp 30 miliar

Perhitungan perkiraan
  • Sosialisasi (kaus, topi, stiker dll.) Rp 10 ribu x separuh pemilih (2 juta) = Rp 20 miliar
  • Kampanye terbuka (sewa tempat, transportasi, dan konsumsi) Rp 500 juta x 6 kali = Rp 3 miliar
  • Iklan di media selama 14 hari kampanye: Rp 5 miliar
  • Penghitungan suara: 1 saksi dan 1 pengamanan di TPS x Rp 100 ribu x 10.000 TPS = Rp 2 miliar

(Bahan: dari berbagai sumber)

Majalah Tempo, Edisi. 06/XXXIIIIII/02 - 8 April 2007

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…