Skip to main content

Sulitnya Memanggil Baju Hijau

BERPAYUNG hukum, tapi tak bergigi menghadapi tentara. Inilah nasib Komnas HAM yang berupaya memeriksa para anggota dan bekas anggota TNI yang diduga terlibat atau mengetahui kasus penculikan para aktivis. Dari 23 tentara yang dipanggil, hanya satu yang sudi memberi kesaksian.

Ini berbeda dengan saksi dari sipil dan polisi. Dari 61 warga sipil dipanggil, hanya tiga yang tak bersedia datang. Sedangkan dari 18 polisi yang dipanggil, semuanya datang, termasuk mantan Kepala Polri Jenderal (Purn.) Dibyo Widodo.

Komnas sudah menempuh berbagai cara untuk memanggil para anggota TNI itu. Surat panggilan pertama, misalnya, mereka kirim ke alamat anggota TNI itu lewat kurir khusus. Pemanggilan ini gagal. Ada yang alamatnya sudah pindah, ada penjaga rumah yang tak sudi menerima surat panggilan itu, dan ada pula aparat kelurahan yang tak mau dititipi.

Satu-satunya yang datang pada panggilan pertama adalah Letnan Jenderal (Purn.) Yusuf Kartanegara, bekas anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa Prabowo Subianto dan Muchdi Pr. Tapi, Komnas tak bisa menggali keterangan banyak dari Yusuf. “Dia lebih banyak bilang lupa,” kata salah satu anggota tim ad hoc Komnas HAM.

Lantas panggilan kedua dibuat. Kali ini, yang alamatnya jelas tetap di kirim ke alamat rumahnya tersebut, sedang yang tak jelas tempat tinggalnya, surat panggilan itu dikirim ke instansinya. Ada pun yang tak pasti keberadaannya, surat panggilannya di pasang pada papan pengumuman Komnas HAM.

Panggilan kedua ini bernasib sama. Tak ada yang datang. Komnas lantas melayangkan surat kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk bertemu dan membahas sulitnya memanggil para tentara itu. Tapi, Lewat Badan Pembinaan Hukum TNI, Panglima menjawab: harus ada rekomendasi DPR terlebih dulu sebelum melakukan penyelidikan atas kasus itu.

Belum patah arang, pada awal Juli lalu Komnas meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil paksa satu perwira aktif dan lima anggota TNI yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini, tapi pengadilan menolak permintaan Komnas. Alasannya, kewenangan paksa hanya dapat diterapkan pada penyelidikan dan pemeriksaan untuk tugas pemantauan.

Kenapa para anggota TNI itu membangkang? Kepada Tempo, Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki, menegaskan tak ada pembangkangan dalam hal ini. TNI, katanya, hanya berpegang pada aturan yang ada. “Kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang HAM memerlukan rekomendasi DPR. TNI mengikuti aturan itu,” katanya.

AM, Maria Hasugian

Majalah Tempo, Edisi. 39/XXXV/20 - 26 November 2006 

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.