Skip to main content

Badrul Kamal: Golkar Memerintahkan untuk Melawan

Badrul Kamal menggugat keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir kemenangannya di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. ”Kalaupun hakim melakukan kesalahan, mestinya tidak mempengaruhi keputusan pengadilan,” katanya. Berikut wawancara wartawan Tempo, Abdul Manan, dengan Badrul, Jumat pekan lalu.


Kenapa Anda melawan?Keputusan Mahkamah Agung itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan MA No. 2 Tahun 2005, dan PP No. 6 Tahun 2005. Semuanya mengatakan final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lainnya, sehingga apa yang diputuskan majelis hakim MA itu cacat hukum.
Jadi, fokus perlawanan pada keputusan PK Mahkamah Agung?Putusan MA itu tak mengacu pada perma yang ia bikin sendiri, dan pada undang-undang. Semua pakar hukum menyatakan bahwa (sengketa pilkada di pengadilan tinggi) itu final dan mengikat. Termasuk Ketua MA Bagir Manan dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Waktu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat keluar, beliau membikin pernyataan itu final dan mengikat. Kok, tiba-tiba begini.

Putusan MA menyatakan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dinilai melampaui kewenangan….
Sebetulnya, kalau mengacu pada ketentuan keputusan pengadilan tinggi itu, sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Pilkada ini lex specialis, bersifat khusus. Kalau pidana dan perdata masih ada PK; itu oke-oke saja. Karena itu menyangkut orang per orang, lembaga per lembaga. Prosesnya makan waktu beberapa tahun. Paling itu akan merugikan orang per orang, lembaga per lembaga. Tapi, kalau namanya pilkada, dan ada yang namanya PK, yang jadi korban masyarakat. Seperti Depok sekarang ini, berada dalam penantian yang tidak pasti. Karena itu, kasus pilkada bersifat cepat, sederhana, hanya makan waktu 14 hari di pengadilan tinggi. Jangan mengorbankan masyarakat.

Bagaimana bisa dikatakan hakim PT melampaui kewenangan? MA itu dalam ketentuannya sudah mendelegasikan, untuk sengketa pilkada kota dan kabupaten ada pada pengadilan tinggi. Kenapa sekarang ujug-ujug diambil? PT itu sudah bertindak untuk dan atas nama MA. Undang-undang pun mengatakan sedemikian rupa.

Kalau, misalnya, hakim dinilai melakukan kesalahan?
Mestinya tidak mempengaruhi keputusan pengadilan.

Salah satu yang dipersoalkan kuasa hukum Anda ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini adalah asas kepastian hukum yang didahulukan, baru keadilan. Apa argumennya?
Kita juga tetap memasalahkan hukum, tanpa mengesampingkan masalah keadilan. Tapi, keadilan dalam artian keadilan secara proporsional, tidak melihat itu hanya dari satu sisi. Kita coba lihat dari dua sisi. Apakah kalau orang Jakarta memilih di Depok, itu dianggap keadilan? Itu sudah dibuktikan di pengadilan tinggi, pemilih berbondong-bondong dari Kabupaten Bogor. Kemudian daftar pemilih tetap yang tidak boleh diubah. Kemudian mereka melakukan demo besar-besaran ke kantor wali kota untuk mengubah itu. Apakah itu rasa keadilan?
Bukankah pengalihan suara Nurmahmudi kepada Anda oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat itu yang dianggap MA melampaui kewenangan?
Justru kewenangan pengadilan tinggi dalam konteks masalah suara itu.

Jadi, pengalihan suara itu masih kewenangan pengadilan tinggi?Kewenangan pengadilan tinggi, karena sengketa pilkada Depok itu kan hanya pada masalah suara.

Di luar upaya hukum, apa yang dilakukan Partai Golkar?
Partai Golkar memerintahkan kepada saya untuk melakukan perlawanan. Kemudian memasukkan agenda pilkada Depok dalam rapat pimpinan Golkar, Desember lalu. Akhirnya seluruh Jawa Barat bergerak bersama-sama melakukan perlawanan politis. Perlawanan hukum kan sudah dilakukan.

Apa lagi yang bisa dilakukan Golkar dalam kasus ini?
Memberikan pemahaman agar hukum jangan diinjak-injak. Kita dalam era reformasi dan sedang berusaha menegakkan supremasi hukum. Kalau MA sebagai pilar penjaga dan pengaman hukum di Indonesia begini, bagaimana ke bawahnya? Ini jadi preseden buruk dan tak mustahil berpengaruh, karena masih ada 300 lebih pilkada yang akan digelar.
Apa yang mesti dilakukan pemerintah?
Untuk tak jadi preseden buruk, laksanakan hukum sebagaimana adanya. Contoh, waktu di Amerika Serikat terjadi persengketaan Bush dan Al Gore di California, dalam waktu seminggu diputuskan. Kita berlarut-larut begini.

Ada yang menuding, Anda ingin menyelamatkan proyek-proyek Anda….Proyek apa? Saya kan sudah satu tahun tak menjabat wali kota. Sudah tak beralasan. Semua proyek sudah selesai lama dan sudah diperiksa tim pemeriksa BPK. Dan clear, tidak apa-apa.
Majalah Tempo, Edisi. 46/XXXIV/09 - 15 Januari 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.