Skip to main content

Pemerintah Bantah Membeda-bedakan Jenis Bencana

Jum'at, 08 April 2005 | 21:57 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tak bermaksud membedakan perlakuan antara penanganan bencana yang dialami satu daerah dibanding daerah lain. "Bencana nasional dan daerah sama saja. Tidak ada bedanya," kata Kalla yang ditemui usai acara Pelatihan Pengkaderan Partai Golkar 2005 di Slipi, Jakarta, Jumat (8/4).

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pemerintah sama sekali tak ingin membedakan antara jenis bencana yang terjadi di Aceh ataupun Nias, Sumatera Utara. Menurutnya, Presiden mengatakan di Aceh itu disebut bencana nasional karena skalanya memang besar sekali.

Pemerintah daerah di Aceh, katanya, lumpuh tak berfungsi lantaran banyak pegawai yang meninggal. Pemerintah pusat lantas menugaskan salah seorang menteri dan wakil kepala staf angkatan darat.

Kalla menjelaskan, dalam penanganan bencana di Nias, tanggung jawabnya tetap di tangan pemerintah. Namun, karena Gubernur masih bisa bekerja seperti biasa, tanggung jawab itu diberikan kepada Gubernur.

Ihwal warga yang eksodus dari Nias, menurut Kalla, akibat santernya rumor akan ada gempa susulan yang lebih besar. "Kejadian itu tidak hanya di Nias, tapi juga di Padang dan sepanjang pantai barat Sumatera," kata dia.

Abdul Manan-Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.