Skip to main content

Wabah 'Recall' Tiba

PERGANTIAN antar-waktu tampaknya akan jadi wabah di DPR RI dalam waktu dekat ini. Masalahnya, mekanisme mengganti anggota dewan di tengah masa jabatannya ini--bahasa yang dipakai umum adalah recall--sudah mendapatkan pengesahan. Aturan itu menjadi salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD, yang disahkan Rabu dua pekan lalu. Bunyi pasal 111 itu: "Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu anggota MPR, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini disahkan, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/Polri". Artinya, setelah undang-undang ini ditandatangani Presiden, atau 30 hari sejak disahkan jika Presiden enggan membubuhkan tanda tangan, ketentuan itu sudah bisa dikenakan kepada anggota DPR dan DPRD.

Wewenang recall itu ada di pucuk pimpinan partai. Ini yang membuat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hendardi, khawatir. Ia melihat gelagat buruk, karena seminggu setelah undang-undang itu disahkan, partai politik langsung bergerak membuat daftar anggotanya yang akan di-recall. Menurut Hendardi, ini akan mengulang masa Orde Baru, recalling menjadi alat untuk membungkam sikap kritis wakil rakyat.

Hal ini dibenarkan mantan ketua panitia khusus RUU itu, Yahya Zaini. Ia memang melihat bahwa partai-partai sepertinya tidak sabar menerapkan pasal ini. Apalagi ketentuan pergantiannya sudah berlaku karena diatur UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 12 UU Partai Politik disebutkan, anggota partai yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan apabila: a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain; b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan.

Ketua Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku akan melakukan evaluasi kinerja anggotanya di lembaga perwakilan setelah pengesahan aturan baru ini. Mereka yang ketahuan tidak beres akan segera ditarik. Siapa saja namanya? Akbar memilih tutup mulut dulu. "Di benak saya memang sudah ada, tapi nantilah," katanya.

Menurut Yahya, di lingkungan Partai Golkar tidak terlalu banyak anggota fraksi yang di-recall. Tapi jumlah pastinya masih akan dihitung. "Di DPRD Jawa Timur ada kader Partai Golkar yang pindah ke PKB," kata Yahya. Yang dimaksudnya adalah Cholili Mugi, bekas Ketua Fraksi Partai Golkar yang pindah ke PKB.

Rumor yang beredar, kelompok yang kritis terhadap Akbar juga bakal masuk daftar itu. Tepatnya yang ikut menandatangani petisi agar Akbar nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena menjadi terdakwa kasus korupsi Bulog. Mereka adalah Marwah Daud Ibrahim, Husni Thamrin, Sarwoko, dan Ariady Ahmad. Namun wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairil Azwar menepis rumor tersebut. "Yang akan kami recall adalah yang benar-benar membahayakan partai," katanya.

Partai yang paling banyak menyusun daftar recall adalah PDI Perjuangan. Seperti disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, partainya segera menerbitkan keputusan pergantian bagi anggota fraksinya di DPR dan DPRD yang pindah ke partai lain. Sebab, menurut Pramono, selama ini mereka tidak bisa diganti karena UU Susunan dan Kedudukan yang lama, No. 4 Tahun 1999, tidak memperbolehkan adanya recalling.

Menurut catatan Pramono, setidaknya ada 21 nama, antar lain Dimyati Hartono (yang kini menjadi Ketua Umum Partai Indonesia Tanah Air Kita), mantan Ketua PDIP DKI Tarmidi Suhardjo yang sudah bergabung ke Partai Pelopor. Selain itu adalah bekas Ketua PDI Perjuangan Surabaya, Mochamad Basuki, yang telah bergabung dengan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. "Namun perlu diingat, kami tidak me-recall anggota fraksi yang vokal, tetapi yang melanggar AD/ART partai," tutur Pramono.

Partai Kebangkitan Bangsa juga melakukan langkah serupa. Wakil Ketua Umum PKB, Mahfud Md., mengatakan bahwa anggota Fraksi PKB di DPR dan DPRD yang jelas-jelas keluar dari partai atau mendukung PKB Matori Abdul Djalil akan segera diganti. Jumlahnya masih dihitung. "Tetapi yang jelas, misalnya, Abdul Khaliq Ahmad, yang menjadi Sekjen PKB Matori, akan diganti," kata Mahfud. Selain itu juga anggota Fraksi PKB di DPRD Jawa Tengah, DPRD Lampung, dan DPRD Bengkulu yang mendukung Matori.

Namun Hendardi tak percaya mekanisme recalling ini akan memperbaiki kinerja DPR. Bukan tidak mungkin ini bisa membuat orang takut menyuarakan kepentingan rakyat karena khawatir diganti. "Ini kan kemunduran," katanya.

Abdul Manan, Cahyo Junaidi

TEMPO Edisi 030727-021/Hal. 38 Rubrik Nasional

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.