Skip to main content

Benyamin Yakin Tidak Akan Ada Pengadilan Internasional

21-8-2002 / 14:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga yakin kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tidak akan sampai ke International Criminal Court (Peradilan Kejahatan Internasional). Demikian disampaikan Benyamin, Senin (21/8), saat ditanya pendapatnya tentang adanya desakan LSM internasional agar kasus ini dibawa ke pengadilan internasional.

Menurut Benyamin, kalau pun dipaksa, tindakan itu melanggar salah satu asas dalam hukum internasional, yaitu sesorang tidak bisa diadili dua kali dalam perkara yang sama atau nebis in idem. "Jadi saya haqqul yaqin masalah ini tidak akan ke pengadilan internasional," kata pria yang juga diundang saat PBB membuat lembaga peradilan internasional di Denhaag, Belanda, Maret 2002 lalu.

Keyakinan Bunyamin ini juga karena konstelasi politik internasional lebih berpihak kepada Indonesia. Dijelaskannya, untuk menggelar peradilan internasional, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, bukan perkara mudah. Belum tentu negara-negara besar seperti AS dan RRC, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, akan mendukung adanya peradilan internasional untuk kasus Timtim.

Menurut dia, jika AS setuju peradilan itu, sama artinya dia membuka peluang bagi para prajuritnya di medan perang akan mengalami nasib yang sama. Begitu juga dengan RRC. "Jika negara itu menyetujui pembentukan peradilan, dia harus siap-siap diadili dalam kasus Tiananmen," ujarnya. Selain soal hukum, ada atau tidaknya peradilan ini juga tergantung faktor diplomasi di luar negeri.

Dia menjelaskan, masalah lain yang juga bisa mengganjal pembentukannya adalah status dari peradilan internasional ini. Menurut statuta Roma, dengan jelas disebutkan bahwa peradilan internasional itu sifatnya pelengkap dari peradilan nasional. Dalam penjelasan statuta itu juga ditambahkan, peradilan internasional bisa diberlakukan jika peradilan nasional lumpuh dan tidak berdaya. "Peradilan di Indonesia kan tidak lumpuh," tegasnya.

Benyamin juga menyanggah semua tudingan miring terhadap proses peradilan HAM Timtim yang selama ini sudah berjalan. "Peradilan kita bukan bertujuan untuk memuaskan suatu kelompok tetapi untuk penegakan hukum dan keadilan," katanya.

Mengenai adanya LSM yang mendesak agar PBB membuat peradilan internasional dalam kasus Timtim, dia menilainya karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses peradilan yang sedang berjalan. Dan, dia juga mengingatkan komitmen Sekjen PBB Koffi Annan saat datang ke Indonesia 1999 lalu. "Waktu menjawab pertanyaan saya, dia menyatakan bahwa PBB dan masyarakat internasional tidak menghendaki pelaku pelanggaran HAM dihukum, atau dibebaskan. Yang penting adalah proses peradilannya harus fair," ujarnya menirukan pernyataan Annan saat itu. Ia berpendapat peradilan HAM di Indonsia sudah digelar dengan standar internasional. Kalau pun ada yang tidak sesuai standar itu, katanya, ya soal fasilitas yang diterima hakimnya.

(Abdul Manan-Tempo News Room)

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.