Skip to main content

Kado Bupati Menjelang Pemilu

PTUN menyalahkan Bupati Jombang yang mengosongkan rumah warganya secara paksa. Sayangnya, UU Peratun membatasi ganti rugi maksimal cuma Rp 5 juta.

INI, barangkali, peringatan buat bupati agar tak semena-mena terhadap warga. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Rabu pekan lalu, 16 April, mempersalahkan keputusan Bupati Jombang, Jawa Timur, Soewotohadi, yang melakukan pengosongan rumah seorang warganya, Ny. Tjioe Mei Tjien.

Menurut majelis hakim yang dipimpin Iskandar, keputusan bupati itu terhitung perbuatan sewenang-wenang. "Bupati tak berwewenang mengosongkan rumah itu. Sebab, penghuninya masih terikat hubungan sewa-menyewa," ujar Hakim Iskandar.

Berdasarkan itu, majelis hakim juga menghukum bupati untuk membayar ganti rugi Rp 5 juta--ganti rugi maksimal yang ditetapkan UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) No. 5 Tahun 1986--kepada Tjien. Dan, bila Tjien merasa ganti rugi itu terlalu kecil, majelis menyarankan agar Tjien menuntut lagi kerugiannya ke pengadilan negeri (perdata).

Tjien, yang kini terpaksa tinggal menumpang di rumah salah seorang tetangganya, tentu saja menyambut gembira putusan itu. Sebab, deritanya akibat pengosongan rumah itu secara paksa pada 5 Desember silam sulit untuk dilupakan.

Sebetulnya, Tjien telah menempati rumah itu sejak lama. Dia menyewa rumah di Jalan Wahid Hasyim 26, Jombang, itu setidaknya sejak tahun 1973. Hubungan sewa-menyewanya berlaku sampai tahun 1999.

Dulunya, rumah itu milik seorang warga Belanda bernama Albertine Cornelia Mariane Tan Raa. Belakangan, pada 2 Juli 1991, Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Mariane dalam keadaan tak hadir (afwezigheid) karena telah meninggalkan Indonesia dan tiada kabarnya.

Tiba-tiba, pada 4 November 1996, Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II (Kabupaten) Jombang mengeluarkan keputusan agar rumah yang dihuni Tjien segera dikosongkan. Menurut bupati, tanah rumah itu telah dibeli pemda. Kabarnya, tanah itu bakal digunakan untuk lokasi rumah-toko milik swasta.

Belum sempat Tjien mengajukan upaya hukum terhadap keputusan pengosongan itu, sebulan kemudian pihak pemda benar-benar mengosongkan rumah tersebut secara paksa. Tjien melalui kuasa hukumnya, Lydia Wongsonegoro, mencoba mencegah aksi pengosongan itu, dengan menyatakan tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum.

Toh, para petugas tak mengindahkan pembelaan itu. Mereka tetap mengeluarkan barang-barang milik Tjien dari rumah tersebut. Akhirnya, lewat Lydia, Tjien menggugat Bupati Jombang ke PTUN Surabaya. Sebab, "Bupati bukannya mengayomi warganya, malah sebaliknya, menunjukkan arogansi kekuasaan," ujar Lydia.

Ternyata, PTUN mengabulkan gugatan Tjien. Majelis hakim memerintahkan agar rumah itu tetap status quo--seperti keadaan sebelum pengosongan. "Meskipun pemda menyatakan telah membeli tanah itu, status hukum penggugat selaku penyewa rumah tak bisa dihapuskan begitu saja. Seharusnya, hubungan sewa-menyewa penggugat diselesaikan dulu, baru pemda bisa membeli dan kemudian mengosongkan tanah itu," kata Iskandar.

Majelis hakim juga mempertanyakan kualitas pemda selaku pembeli tanah itu. Sebab, pemda sebenarnya baru membeli tanah itu pada Maret lalu. Tapi, pengosongan sudah dilakukan pada Desember sebelumnya. "Tanah itu belum dibeli, kok, sudah mengeluarkan perintah pengosongan terhadap orang yang punya hak sewa?" kata Iskandar.

Akan halnya putusan ganti rugi Rp 5 juta, menurut Iskandar, itu lantaran UU Peratun telah menentukan begitu. Ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk kerugian langsung dan mendesak yang dialami penggugat akibat pengosongan rumah. Baik kerugian materiil, yang terdiri dari biaya pengeluaran dan pengangkutan barang, mencari tempat tinggal baru, dan kerusakan barang, maupun kerugian moril, seperti perasaan malu, resah, dan khawatir karena tak
tahu harus tinggal di mana setelah diusir.

"Kalau dipikir-pikir, memang ganti rugi maksimal Rp 5 juta itu, ya, enggak pas. Begitu pula bila kekurangan ganti ruginya harus dituntut ke pengadilan perdata, kan ndak praktis. Tapi, mau bagaimana? Undang-undangnya sudah menentukan begitu," ujar Iskandar.

Namun, mesti diingat, "Pokok masalah pada gugatan PTUN kan bukan pada soal ganti ruginya, melainkan pada keabsahan keputusan pejabat tata usaha negara," kata hakim kelahiran Riau pada tahun 1954 dan bertugas di PTUN Surabaya sejak tahun 1993 itu.

Akankah Bupati Jombang mematuhi putusan PTUN Surabaya? Untuk soal ketaatan pejabat tata usaha negara terhadap vonis PTUN--aspek kelemahan lain dari UU Peratun--agaknya, itu masalah yang tak cukup dikaji hanya dengan tulisan satu halaman begini.

Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970503-037/Hal. 75 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…